Ahok.Org – Sudah hampir tiga bulan, jabatan Walikota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masih kosong. Hal ini dikarenakan lambatnya jawaban dari DPRD DKI atas pengajuan nama bakal walikota yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Kondisi ini sangat disayangkan karena dapat menghambat jalannya roda pemerintahan di dua wilayah kota tersebut.
“Harusnya pimpinan DPRD bersikap arif dan bijak dengan segera menyampaikan rekomendasi ke Pemprov DKI. Karena dengan berlarut-larutnya surat rekomendasi tersebut akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di wilayah tersebut, ” ujar Boy Bernadi Sadikin, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Rabu (8/5).
Putera sulung mantan Gubernur DKI Ali Sadikin ini justru menilai oknum pimpinan DPRD malah `bermanuver` terkait rekomendasi calon walikota Jakbar dan Jaksel.
“Jangan sampai timbul kesan di masyarakat bahwa DPRD secara lembaga mempermainkan nasib orang. Padahal manuver ini hanya dilakukan oknum pimpinan DPRD. Alangkah eloknya, kalau pimpinan DPRD tidak menahan surat rekomendasi tersebut. Karena pembangunan di wilayah tidak akan efektif tanpa adanya walikota yang definitif. Kalau pembangunan tidak efektif akan berpengaruh terhadap penerapan program-program yang dijanjikan Gubernur kepada warga,” ungkapnya.
Jika oknum pimpinan DPRD tetap mengulur-ulur surat rekomendasi tersebut, ia menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta segera melantik pejabat-pejabat yang namanya diajukan ke DPRD DKI sebelumnya.
“Kalau terus diulur-ulur, lebih baik Gubernur lantik saja Walikota Jakbar dan Jaksel. Karena kepentingan rakyat banyak harus didahulukan ketimbang kepentingan segelintir orang,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga mengaku sudah mencoba mengonfirmasi ke DPRD DKI. Namun jawabannya diminta menunggu.
“Tadi saya tanya belum ditandatangani, sampai kapan ya tunggu saja pak. Nah terlalu lama tidak akan bagus,” kata Made.
Sekadar diketahui, Gubernur Joko Widodo telah mengajukan nama Syamsudin Noor sebagai Walikota Jakarta Selatan dan Fatahillah yang saat ini menjadi Walikota Jakarta Pusat sebagai Walikota Jakarta Barat.[Beritajakarta]
Berita Terkait:
stahu kami org awam fungsi utama dprd yakni bugeting & pengawasan, napa dprd ikut campur dgn hak prerogatif Gubernur??? terang aja lama s7x, coz calon walkot yg disodorkan tdk sesuai kmauan bberapa oknum dprd, org2 ini makin lama bukanx lbih baik malah + bobrok & busuk, sadarlah mlambat sperti ini ujung2x rakyat yg susah, padahal rakyat yg menggajimu!!!
Menghambat karena ada kepentingan, bukan hal aneh.
Dari mulai bikin e-KTP sampai pelantikan walikota, jawabannya sama :
– “Tunggu ya….”
> “Sampai kapan ???”
– “Ya tunggu saja pak….”
.
# Kenapa sih hobinya menyuruh menunggu terus…?
LENGSERKAN PIMPINAN DPRD NGA BECUS ITU
saya rasa 3 bulan sudah cukup untuk pertimbangan, lebih dari waktu itu, ini sudah merupakan penghambatan bahkan sudah diketahui DPP partai yg bersangkutan….silakan sikat, mereka cuma sampah akhir masa jabatan….
Selama punya DPR/DPRD yang nyalonnya saja pakai keluar duit milyaran, kuwalitasnya pasti banyak busuknya, karena targetnya mengembalikan modal yang sudah disetor.
Masyarakat DKI sudah tahu ini “permainan” partai Demokrat dan PKS.Jadi pemilu nanti ga usah dipilih partai partai tsb yang hanya mendatang mudharatnya saja daripada manfaatnya.
sabar pembaca budiman,jangan emosi berlebihan.. inilah wajah dan tindak-tanduk wakil rakyat kita, ya sabarlah , tunggu saja nanti saat pemilu, giliran bapak-bapak dapat gantian menunggu untuk di pilih kembali… lol salam jb..
3 bln ? 1 minggu aja gak butuh wong itu hak gubernur kan, anak buah gubernur bkn anak buah dprd kan ?
2014 jangan dipilih lagi tuh anggota yang maju gak pake hati kayak gitu…terutama tuh…pimpinan yg notabene group biru sama si alay itu…itu cocoknya mimpin kambing bukan mimpin manusia…
semua sisi kehidupan selalu ada hal hal yang membuat sakit hati. bukan hanya d dprd, bawahan jokowi ahok juga demikian….coba renungkan …siapa yang bayar gaji mereka…..mereka semua afalah babu babu atau budak budak yang tak tau diri dan tak tau diuntung…….kdg kdg tuannya mengurangi jatah makan atau tidak mkn sama sekali demi unt k menggaji budaknya…
kalo urusan ma dprd, terutama yg hak prerogatifnya gub, sebaiknya for-your-information aja Pak, supaya gak ditunda2 kaya gini.