Ahok Tagih Kewajiban Pengusaha Bangun Rusun

Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menagih kewajiban sejumlah pengusaha properti terkait pembangunan rumah susun.

Berdasarkan perjanjian dengan pemprov, pengusaha properti itu memiliki kewajiban membangun rusun 20% dari total proyek sebagai konsekuensi atas properti yang dibangunnya.

“Kan perusahan itu punya kewajiban membangun rusun 20% dari SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah). Kita ketemu tahun 2009 kan perjanjiannya itu. Kita mau tagih ini, mau bangun di mana,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta, Rabu (10/4).

Namun, kata dia, tidak seluruh perusahaan berkewajiban membangun rusun. Ada juga perusahaan properti yang menggantinya dengan uang atau rumah.

Oleh karena itu, dia meminta jajarannya mencari perusahaan mana yang belum memenuhi kewajibannya membangun rusun. “Makanya kita lagi cari nih mana yang belum ganti-ganti. Kalau sudah ketemu, kita tagih,” tukasnya.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan perjanjian antara pemprov dan pengusaha tidak mencantumkan deadline pemenuhan kewajiban pengusaha. Ini diakuinya sebagai salah satu kelemahan perjanjian tersebut.

Ahok mengatakan ini berbeda dengan pembangunan rusun dari dana corporate social responsibility (CSR).

“Bayangkan kalau kita kumpulkan kewajiban-kewajiban itu ditambah CSR. Nah, kita harapkan target Pak Gubernur (Joko Widodo) bisa bangun 100 blok itu bisa kecapai. Tadi sudah ketemu ada beberapa perusahaan,” tuturnya.

Menurut dia, payung hukum atas hal ini sudah jelas. Namun, dia mengaku lupa payung hukum pastinya.
“Peraturan gubernur kayaknya. Lupa aku. Yang jelas aku baca, ada tulisan itu kan. Kewajiban 20%. Ada tulisannya begitu, kita suruh cari SIPPT yang ada kalimat itu,” ujar Ahok.[metrotvnews]