Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Basuki, KPK telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam mengawasi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI sejak tahun 2013.
“Kita berterima kasih kepada KPK karena sudah beberapa kali DKI mengundang KPK ke Balaikota. Minimal KPK berhasil menakut-nakuti PNS kitalah,” kata Basuki dalam sebuah diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Ia menyebutkan, kerja sama dengan KPK dalam hal pengawasan anggaran itu dilakukan untuk mewujudkan sebuah transparansi pemerintahan. Basuki mengatakan, banyak masyarakat yang penasaran akan alur pemasukan dan pengeluaran APBD DKI. Namun, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengawasi anggaran puluhan triliun itu.
Selain bersama KPK, Pemprov DKI juga telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Melalui kerja sama itu, hasrat para PNS ataupun pejabat DKI untuk menyalahgunakan anggaran semakin diawasi.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan memublikasi anggaran melalui website ataupun penempelan poster anggaran hingga di tingkat kelurahan. “Ini karena sekarang terlalu banyak fitnah dan ini menjadi cara untuk menekan permainan politik,” kata Basuki.
Untuk dapat mewujudkan semua transparansi itu, Pemprov DKI menguatkan sistem hubungan masyarakat di dalamnya. Humas yang bertugas akan menyampaikan transparansi itu secara langsung kepada masyarakat. Humas juga harus dapat menumbuhkan sebuah kepercayaan kepada masyarakat bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki akan melakukan program-program untuk kesejahteraan warga.[Kompas.com]
Foto
Foto: Humas DKI & Iqbal Ahok.Org
Kalo membaca berita di atas, ada 4 institusi yang memantau dan mengawasi jalannya anggaran, yaitu BPK, BPKP, PPATK, dan KPK.
.
Makin banyak institusi yang terlibat makin baik. Mengingat uang triliunan yang berputar di dalamnya.
.
Mau percaya kepada siapa lagi, adalah kondisi yang sedang dialami masyarakat kita. Masih kurang percaya diri utk percaya kepada institusi.
.
Maka dengan adanya keterbukaan anggaran bagi publik seperti saat ini akan membantu juga.
.
Sistem-sistem elektronik seperti e-budgeting, e-money, e-payment, e-mantap, e-beneran dst dst yang akan dan sudah dibangun akan lebih memudahkan pemantauan dan pengawasan.
.
Terpenting, sdm yang memegang kunci sistem-sistem itu.
bentar, gw bingung BPK, BPKP, PPATK, bedanya apa?koq kayanya namanya mirip??ga saling tumpang tindih ngerjain hal yg sama?ga efisien dong?
pak Ahok ,sebaiknya koruptor tidak dikasih amnesti ,karena pimpinan yang jujur hanya sedikit sekali untuk benar2 komit dengan tanggung jawabnya . kalau koruptor di seluruh indonesia dikasih amnesti sangat tidak menjamin mereka tidak korupsi lagi ,malah mereka akan keenakan. Mestinya mereka selain dihukum penjara jg disuruh menanggung seluruh kerugian negara akibat tindakan mereka,meskipun yg diambil mereka cuma separuh. Hukuman minimal untuk koruptor harus dinaikan supaya hakim mau tidak mau memberi hukuman yang berat
Pak Ahok, kapan yah para pejabat di DKI mulai diendorse melaporkan pembuktian terbalik untuk harta kekayaan mereka ? Tahun 2014 bisa gak yaaa ?