Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Jumat (22/3/2013) pagi ini memulai aktivitasnya dengan membuka sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit swasta se-DKI yang bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Berdasarkan pantauan, Basuki hadir di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan seragam adat khas Betawi. Dalam acara yang juga dihadiri 500 peserta dari 90 RSUD dan RS swasta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengatakan, pelatihan tersebut sebagai salah satu upaya dalam memerbaiki sistem KJS di Ibu Kota.
“Pelatihan ini sebagai upaya perbaikan dalam rangka memerbaiki sistem KJS. Kerjasama Pemprov dan PT Askes yang akan dimulai pada 1 April dengan menggunakan pola pembayaran nasional,” kata Dien Emmawati saat memberikan sambutan di Hotel Lumire Jakarta Pusat. Sehingga, dalam pelatihan itu klaim RS dapat terlaksana 12 hari kerja.
Dien juga mengharapkan pihak rumah sakit dapat secara benar menggunakan KJS dengan baik dan benar dan tidak ada lagi kasus pasien yang ditolak dalam penggunaan KJS. Untuk perbaikan sistem rujukan, Pemprov DKI telah bekerjasama dengan FK UI dan RSCM dalam pembuatan Pergub pelaksanaan sistem online dan untuk pelaksanaan pelayanan call centre 119.
Dalam acara yang memiliki tema pelatihan INA CBG’s dalam mendukung BPJS 2013 Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan menuju Jakarta Baru ini juga dihadiri oleh Suku Dinas Kesehatan DKI. Setelah menghadiri acara tersebut, rencananya Basuki juga akan menerima HKBP di ruang kerjanya, menutup bulan dana PMI di Balai Agung, pada pukul 14.00 WIB, memimpin rapat pembangunan fly over dan underpass pada pukul 15.30 WIB dan akan menerima Dirlantas Polda Metro Jaya.[Kompas.com]
Cara yang dilakukan Pimpinan DKI Jakarta sekarang sangat baik, semua persoalan yang timbul segera dicari solusinya dan segera action tidak hanya rapat saja bertele-tele tetapi tanpa solusi. Ternyata faktor penentu untuk mengatasi segala permasalahan adalah Pimpinan dan sistim. Apabila sistim baik maka dapat dikurangi praktek-praktek negatip, contohnya Imigrasi Jakarta Timur, Pengurusan SIM di Kantor Lantas Jakarta Timur. Masyarakat dapat mengurus sendiri keperluannya dengan nyaman.Kalau bisa jangan diganggu oleh kepentingan kelompok dan golongan. Semoga Pimpinan DKI dapat konsisten dengan langkah-langkah seperti diatas.