Basuki: Jakarta Fair Wajib Tampung UMKM 70 Persen

Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan penyelenggara Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) menampung sedikitnya 70 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain itu, pemprov menuntut bagi hasil, penyelenggara yang mau mengambil hak penyelenggaraan Jakarta Fair (JF) harus mau menyediakan area bagi pelaku UMKM sekitar 60 hingga 70 persen.

“Dari pelaksanaan sekarang kan bertahun-tahun begitu saja. Pemprov DKI dapatnya nggak beda dari expo-expo yang ada kan. Bahkan banyak keluhan UMKM terlalu kecil. Terus yang nikmatinya orang-orang tertentu. Pelaku UMKM yang asli didaftarin melalui pihak-pihak tertentu, berapa dapatnya gitu loh,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Gubernur DKI, di Balai Kota DKI, Rabu (5/6).

Namun, Ahok kurang yakin dan percaya kalau PT Jakarta International Expo (JIExpo) mau menampung pelaku UMKM sebesar itu. Karena, kata Ahok, hal itu akan mengurangi jumlah pengusaha besar yang akan turut dalam peserta JF.

“Dia pasti tidak mau kan? Udah milik keluarganya Murdaya Poo sebenarnya kalau kita ngomong jujur. PT JIExpo, semua saham kan milik keluarga mereka. Semuanya orang mereka. Tapi pertanyaan kita sekarang, tempatnya mana? Tiap tahun kan isunya begitu. Kita harus bikin alternatif. Pak Gubernur lagi bikin alternatifnya,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menurut Ahok, PT JIExpo tidak memiliki hak paten sebagai penyelenggara JF atau PRJ. Karena itu, Pemprov DKI berhak untuk mengambilalih penyelenggaraan pesta rakyat tahunan yang selalu digelar untuk merayakan HUT Kota Jakarta.

Ahok menegaskan, PT JIExpo bukan pemegang hak paten untuk menyelenggarakan JF. Artinya, Pemprov DKI berhak membuat acara JF di luar arena Kemayoran.

“Yang pasti, PT JIExpo itu bukan pemegang hak paten untuk menyelenggarakan Jakarta Fair. Berarti Pemprov DKI berhak saja membuat acara di luar sana. Itu kan daerah yang dikuasai mereka. Kalau kita pakai tempat lain kan boleh sekedar pameran. Atau mereka tetap pameran, mereka mau gunakan Jakarta Fair silakan saja,” kata Ahok.

Sebelum memutuskan pengambilalihan dan pemindahan lokasi JF, Ahok menyatakan, pihaknya harus mempelajari peraturan daerah (perda) tentang pelaksanaan PRJ atau JF. Juga akan mempelajari sisi legal penyelenggaraan agenda tahunan itu, apakah harus memakai PT JIExpo sebagai penyelenggara tunggal atau memang boleh dialihkan ke penyelenggara lainnya.

“PRJ itu kan Pekan Raya Jakarta. Tinggal tafsiran hukumnya seperti apa. Apakah PRJ harus diterjemahkan jadi Jakarta Fair? Itu juga masih bisa diperdebatkan kan. Kalau DKI sendiri untuk HUT Kota Jakarta mau bikin PRJ boleh dong. Tidak perlu pakai siapa pun boleh,” ujarnya.

Direncanakan kalau PRJ dilakukan Penprov DKI, maka untuk menentukan pihak penyelenggara akan dilakukan melalui lelang investasi atau beauty contest. Selain itu, pihak penyelenggara harus bersedia membagi hasil keuntungan kepada Pemprov DKI.

“Kita bisa bikin beauty contes seperti penyelenggaranan Festival Flora Fauna. Jadi siapa yang berani buat acara, kita akan pelajari acaranya seperti apa. Terus dia harus sumbang sekian miliar rupiah misalnya kepada kita. Atau ada yang ngajak kita bagi hasil dari total income JF. Misalnya total omset, dia mau bagi kita berapa,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT JIExpo, Murdaya Poo, mengungkapkan pihaknya sudah memberikan tempat yang berimbang kepada pelaku usaha UMKM. Bahkan dari total area yang digunakan sebagai arena JF sekitar 45 persen diperuntukkan bagi pelaku usaha UMKM.

“Jakarta Fair itu paling murah. Sangat murah dibandingkan manapun. Jadi siapapun yang masuk ke Jakarta Fair itu untungnya berlipat-lipat. Tidak rebutan masuk sana sangat murah. Karena sangat murah, maka sangat menguntungkan UKM-UKM di sana,” kata Murdaya. [Metrotvnews.com]