KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » BTP: Kalau Pilkada Lewat DPRD Saya Tak Akan Pernah Terpilih

Ahok.Org – Fraksi-fraksi di DPR mulai terbagi ketika membahas RUU Pilkada. Gabungan parpol di koalisi Merah Putih lebih condong untuk memilih mekanisme Pilkada lewat DPRD. Tapi kepala daerah DKI yang juga anggota koalisi Merah Putih, Basuki Tjahaja Purnama, justru menyampaikan pendapat yang bertolak belakang.

“Ya, saya sih gak setuju (pelaksaaan Pilkada lewat DPRD),” kata Wakil Gubernur DKI yang biasa dipanggil Ahok itu, di kantornya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

Ahok merasa, jika pemilihan lewat DPRD rentan dimanfaatkan oleh oknum anggota dewan yang ingin memperkaya diri sendiri. Selain itu, sulit bagi calon kepala daerah dari kalangan minoritas seperti dirinya untuk bisa bersaing merebut kursi pemerintahan.

“Saya sih pengennya yang (Pilkada) langsung. Kalau (lewat) DPRD enggak akan pernah Ahok jadi kepala daerah dari dulu,” kata kader partai Gerindra itu.

Dengan menegaskan sikapnya itu, Ahok menyatakan dia siap berdiri di sisi yang bertentangan dengan sikap partainya. “Ya bisa saja (sekarang bertentangan),” kata dia sambil tertawa.

Sebelumnya, mayoritas fraksi di DPR memilih skema pelaksaan Pilkada oleh DPRD daripada pemilu langsung. Menurut Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada Abdul Hakam Naja masing-masing fraksi koalisi Merah Putih, mulai bermufakat untuk menyetujui Pilkada lewat DPRD.

Partai dari Koalisi Merah Putih yang sudah kompak soal Pilkada tak langsung ini adalah Gerindra, PPP, PAN, dan Golkar. [Detikcom]

  • Share/Bookmark
Tags: ,

35 Responses to “BTP: Kalau Pilkada Lewat DPRD Saya Tak Akan Pernah Terpilih”

  1. Pak Ahok, Happy Anniversary, ya pak….

    Reply
  2. Saya sangat setuju Pilkada lewat DPRD. jadi, calon2 kandidat gubernur dan wagub yang diajukan hanyalah putra daerah yang memiliki KTP di propinsi daerah tsb saja.

    Sewaktu DKI mengajukan kandidat cagub & cawagub dari luar DKI, saya merasa seperti kecolongan. apakah segitu buruknya sudah warga2 DKI untuk menduduki jabatan atas tsb sehingga parpol2 musti cari kandidat dari luar DKI ? hal ini sama dengan kandidat capres dan cawapres di ambil dari keluarga Indonesia yang lahir dan besar di Amerika misalnya. Atau lahir di Indonesia, tapi kemudian sejak bayi hingga dewasa, ia tinggal di Indonesia. lalu datang ke Indonesia untuk mengikuti sayembara capres dan cawapres. Bagaimana rasanya bapak melihat calon tsb pak ? seperti dikhianati dan dianggap rendah oleh parpol2 yang ada kan ?

    Putra daerah memang haruslah yang dipilih untuk memimpin dan memajukan daerahnya sendiri. sungguh menggelikan ada wakil rakyat orang manado (misalnya) terpilih jadi wakil rakyat papua dari manokwari tapi berdomisili dan berusaha di wilayah DKI Jakarta. kenapa ia terpilih jadi wakil rakyat papua ? karna rakyat papua masih bodoh2 dan bisa ditipu2 dengan janji2 manis dan kecanggihan berpidato. kan pendidikan disana masih rendah dan masih polos2 berpikirnya. Tapi bila putra daerah papua maju jadi wakil rakyat di DPR-RI, hanya berdomisili di DKI selama jadi anggota DPR RI tapi lahir, besar dan berusaha semuanya di Papua, pastilah Papua akan maju pesat. wakil ini akan memperjuangkan kepentingan rakyat papua.

    Bila ada yang berminat ikut ajang pemilihan cagub dan cawagub DKI, maka orang tsb wajib telah memiliki KTP DKI dulu baru boleh mendaftar jadi peserta. Pilkada idealnya via DPRD masing2.

    Reply
    • Ralat : kandidat capres/cawapres yang diajukan adalah orang Indonesia yang lahir di Indonesia tapi kemudian sejak bayi hingga dewasa tinggal di Amerika. Kembali pulang hanya untuk ikut pemilihan capres dan cawapres saja. kalau kalah, akan kembali pulang lagi ke Amerika. begitu maksud saya diatas 🙂

      Reply
      • Yg penting “rekam jejak” dan berani melakukan “pembuktian harta terbalik” seperti sering dikatakan Ahok. Emangnya klo udah putra daerah, lalu pasti cinta dgn daerahnya? Kenyataannya, apa? Banyak yg katanya putra daerah korupsinya men-jadi2 krn banyak kroni2-nya didaerah tsb. Selain itu, DPR dan DPRD itu sarang inkubatornya koruptor, meskipun tdk bisa di-generalisir, ttp. itu faktanya…

        Reply
        • Maaf bung Bajindool, dimana2 sudah baku diakui bahwa putra daerah adalah YANG TERBAIK untuk memimpin daerah tsb. Sama seperti seorang pengasuhan anak. Ibu yang melahirkan si anak tsb TETAP WANITA YANG TERBAIK untuk mengasuh si anak, walaupun ada ibu tiri yang cakap dan trampil mengasuh si anak. NEGARA mengasuh RAKYAT-nya seperti seorang ibu mengasuh anaknya sendiri. itu sebabnya ada istilah IBU PERTIWI. oke ?

          Reply
          • Putra daerah yg terbaik?? Contohnya ratu atut yah? Asli putra daerah banten dan sarang koruptor. Serta seluruh keluarganya menguasai propinsi Banten. Seluruh kroni kroninya menguasai segala aspek pemerintahan. Coba cek aja …

            Itu yg dimaksud putra daerah terbaik???? Situ rela udh bayar pajak tapi di embat koruptor??

            Klo gw sih gak rela udh bayar pajak, kok malah dicolong..

    • Maaf saya harus katakan dengan pendapat anda seperti itu berarti Anda masih berpikiran sempit dan mengedepankan SARA. indonesia ini satu mbak. Tidak peduli apakah orang Solo mau memimpin Jakarta, atau orang yang lahir di indonesia yang besar di Amerika mau memimpin Indonesia, selama orang itu punya hati melayani, berkompetensi, rela berkorban untuk rakyat dan punya rekam jejak yang baik dan dapat mengusahakan kesejahyeraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial, dia pantas memimpin. Lihat tuh Jakarta dipimpin jokowi dan Ahok masyarakat banyak menyaksikan perubahan positif. anda mau memungkiri bagaimana?

      Reply
      • Bung Yayat, marilah kita jangan jadi orang yang munafik. Selama ini semua Presiden RI kita yang diusung parpol dan terpilih adalah orang Jawa dan Islam. Faktor kebetulan kah ?

        Ada banyak demo2 rakyat dan petisi2 dilayangkan untuk menolak Pak Ahok jadi Wagub dan jadi Gubernur DKI hanya karna beliau orang Tionghoa dan orang non-muslim. faktor kebetulankah ?

        Ada banyak kasu2 demo warga dan petisi2 dilayangkan untuk menggantikan Lurah Susan di wilayah L.A. hanya karna ia wanita dan ia non-muslim . faktor kebetulankah ?

        Bukalah mata dan telinga anda lebar2. Lihat dan renungkan saja.

        Reply
    • Tinggal kita mau lihat dari sisi mana maz Broo,,, krn Jakarta sudah di isi oleh seluruh daerah di Indonesia dengan artian sangat majemuk, kalau yg mencalonkan dianggap bisa merubah kondisi Jakarta lebih baik, dan masyarakat Jakarta menyakini itu, saya pikir itu yg kita butuhkan, sehingga muncul pemimpin-pemimpin baru yg bersih dan amanah seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok dan mungkin ada yg lebih baik lagi tapi sekarang belum terekpos,,,

      Reply
      • Betul bung Edy. warga DKI itu majemuk tapi memiliki 1 hal dasar yang sama dan penting. mereka memiliki KTP-DKI untuk dapat mengakses fasilitas kesejahteraan warga yang diberikan oleh Gubernur Propinsi seperti KJS, KJP, Rusunawa. Sedang warga non-DKI diperlakukan sebagai warga pendatang dan hanya bisa mengakses fasilitas kesejahteraan warga yang ditawarkan oleh Presiden skala nasional melalui BPJS tapi tidak untuk KJP maupun Rusunawa. betul apa betul to ?

        Reply
  3. Ide pilkada oleh dprd ini menunjukkan kemunduran pemikiran terhadap alam demokrasi dengan memperkecil kebebasan memilih hanya oleh para wakil rakyat yang terdiri dari segelintir orang dibandingkan pemilihan langsung oleh masyarakat luas (banyak orang).
    .
    Pemikiran mundur ini kurang baik bagi masa depan negeri kita.
    .
    Pemikiran ini sudah kuno yang berasal dari jaman kekaisaran jaman dahulu, pemimpin dipilih oleh para wakil rakyat / dewan (bukan oleh rakyat seperti pemilihan langsung jaman sekarang ini).
    .
    .
    Sebaiknya ide ini jangan dipakai lagi demi kebaikan negeri kita.

    Reply
    • Ah… tidak juga kok. Kalau DPR-RI untuk scope nasional dari sabang sampai merauke, sedang DPRD untuk scope wilayah propinsi tsb saja. Jelas Presiden harus putra bangsa orang Indonesia asli terlepas latar belakang SARA yang ia miliki, yang penting Presiden adalah WNI Tulen, bukan WNI yang diperoleh karna ikatan pernikahan dengan orang Indonesia 🙂

      Sedang DPRD jelas harus memilih kandidat dari orang2 yang ber-KTP di wilayah tsb. Jadi bila orang2 seperti Pak Ahok dari Belitung, pak Jokowi dari Solo hendak ikut Pilkada DKI, KTP mereka haruslah sudah KTP DKI, bukan KTP daerah lain walaupun mereka orang tionghoa, atau jawa, dsb. KTP DKI itu penting. Walau seseorang tinggal di Jakarta, tapi bila orang tsb tidak punya KTP DKI, maka orang tsb tidak bisa memperoleh fasilitas KJS, KJP, Rusunawa yang diprogramkan oleh Gubernur propinsi tsb. Jadi, KTP itu sangat menentukan untuk wira wiri di wilayah Indonesia. PASPORT sangat penting untuk wira wiri di banyak negara diluar wilayah Indonesia. begitu.

      Reply
      • Khusus utk dki sebagai status ibu kota, bedakan dengan status daerah, maka setiap warga negeri ini memiliki hak untuk dipilih langsung oleh masyarakat luas dki, bukan hanya oleh segelintir dewan dki, menjadi pemimpin dki.
        .
        Cara di atas ini cukup fair dibandingkan cara pilkada oleh hanya dewan jakarta.
        .
        Mengingat dki adalah kumpulan banyak etnis / suku negeri kita.

        Reply
  4. Kalimat “dewan perwakilan rakyat” artinya, dewan yang terdiri dari sedikit orang menjadi pembantu dari rakyat (masyarakat luas), banyak orang.
    .
    Jadi,
    – banyak orang = raja / tuan
    – dewan (sedikit orang) = pelayan / pembantunya
    .
    .
    Ide pilkada oleh dprd adalah, malah membalikkan arti kalimat dpr itu. Pembantu menjadi tuan. Pembantu yang memilih pemimpin bagi tuannya, aneh bukan? 😀
    .
    Padahal, pemimpin tertinggi di negeri ini adalah banyak orang (masyarakat luas), mosok pemimpin bagi banyak orang ini (masyarakat luas) malah dipilih oleh pembantunya?? 😆

    Reply
    • Presiden juga pembantu rakyat kok. Tapi rakyat harus nunduk2 dan hormat kepada presiden kan ? harus mau diatur oleh presiden kan ? Pikir donk !:P

      Reply
  5. Nah…inilah cara oknum DPRD agar orang orang jujur yang mau membrantas korupsi tidak terpilih. Jadi yang bisa terpilih adalah kacung kacung DPRD korup. Jadi Oknum DPRD bisa bagi bagi proyek dengan kacungnya. ayo pak ahok…bongkar ajah modus oknum DPRD ini yang mencoba modus Pilkada Lewat DPRD.

    Reply
    • Bung Aria, perlakuan kepada anggota2 DPR-RI dengan anggota2 DPRD harusnya tidak dibedakan sama sekali. karna mereka sama2 dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, jangan dipasung hak dan kewenangan mereka untuk bisa bergerak memajukan daerah masing2. Bila persamaan hak ini diusung, maka DPR-RI dengan DPRD bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik untuk kemajuan bangsa seperti halnya Presiden harus mampu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para Gubernur propinsi masing2.

      Reply
      • Halo broo…anda ini membela DPR dan DPRD yah? Atau anda ini anggota DPR atau DPRD? intinya itu korupsi bro. Seperti kata pak ahok, kalo pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka yang mampu nyogok DPRD lah yang diloloskan, jadi yang berduit atau yang mentalnya udah mau nyolong yang maju. Baca deh postingannya pak ahok. Dari pada nyogok 10 juta orang rakyat, lebih baik nyogok 100 anggota DPRD. Kan gitu pa ahok bilang!!, dan itu memnag kenyataan bro…..

        Reply
        • Laaahh… bung Aria. Dimana2 yang menentukan kandidat Capres dan Cawapres kan musti parpol2 pemenang pileg DPR & DPD. Baru setelah kandidat diajukan resmi oleh parpol, rakyat tinggal milih diantara kandidat yang tersedia. bukannya rakyat lalu mencari kandidat lain diluar pilihan parpol. pilihan rakyat hanya 2 yaitu coblos atau golput.

          Nah, alangkah baiknya bila Pilkada juga begitu. Siapa2 saja parpol yang memenuhi syarat dengan meraih kursi DPRD, berhak untuk mengajukan kandidat Cagub dan Cawagub-nya. Bila di sistem Pilpres, dianggap sangat baik, kenapa sistem yang sama tidak cukup dianggap baik untuk tingkat PILKADA ?????… aneh kan ?! 🙂

          100 anggota DPRD itu kan sudah nyogok 10 juta rakyat DKI. gantian dong anggota DPRD disogok oleh orang2 yang berebut kursi Gubernur dan Wagub-nya. Siapa bilang rakyat tidak terima sogokan to ?! tidak perlu kita bermunafik ria lah. sudah rahasia umum.

          Kalau mau putus rantai setan seperti itu, rakyat lah yang harus berbenah diri supaya benar2 wakil rakyat yang diusungnya itu yang bermental jujur dan mau melayani. begitu.

          Reply
  6. Saya bingung dengan pemikiran para anggota DPRD, masa berfikirnya kalah dengan masyarakat di pedesaan,,,
    Di desa saja pemilihan kepala desa di lakukan langsung dan itu sudang berjalan dari dulu, sehingga muncul kepala desa yg benar-benar ingin memajukan desanya.
    Masa pemilihan Bupati, Wali Kota dan gubernur akan dipilih oleh segelintir orang yang belum tentu demi kepentingan masyarakatnya,,,,

    Reply
    • Bung Edy, MEKANISME Pilkada dengan Pilpres kan tidak beda sama sekali. Perbedaannya hanya pada : presiden dan wapres terpilih berinteraksi dengan DPR-RI untuk setiap keputusan presiden yang ditelurkan. Demikian juga Gubernur dan Wagubnya yang terpilih berinteraksi dengan DPR-Daerah untuk setiap keputusan Gubernur yang ditelurkan.
      .
      Yang aneh binti ajaib adalah, bila DPR-RI punya “gigi” untuk menentukan kriteria2 capres dan cawapres yang boleh diusung parpol dan persyaratan2 yang harus dipenuhi, tapi DPRD tidak punya ” gigi ” samasekali. Padahal, DPR-RI maupun DPR-Daearah itu SAMA2 DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT SEBAGAI WAKIL RAKYAT. TUGAS & TANGGUNG JAWABNYA JUGA SAMA BOBOT & JENISNYA. Itu sebabnya, begitu banyak propinsi2 daerah yang tertinggal kemajuan pembangunannya karna gerak dan wewenang DPRD banyak kena ” pasung “. Istilahnya ” Macan Ompong “. begitu.

      Reply
  7. modus orang beli sepatu berdasarkan panjang batang lidi (ukuran kakinya), adalah kecerdikan orang kampung yg titip beli sepatu ke pasar di kota kepada temannya.
    .
    giliran dia sendiri yg berangkat dan mau beli sepatu, ya sodorkan saja langsung kakinya, nggak usah ukur-2 pakai lidi lagi!!
    .
    lantas, rakyat mau pilih pemimpinnya, ya suruh saja si “rakyat” pilih yg mana gitu lho, ngapain pakai-2 diwakili si “dewa” or si “setan” mana lagi gitu lho!!! berabe n belagu amat sih!!!
    .
    salam,

    Reply
    • Hahahahhaaaaaaa….. titip beli sepatu pake panjang batang lidi untuk ukuran kakinya, itu yang anda sebut kecerdikan orang kampung ???.. hahahahaa… baru pernah dengar lelucon seperti ini 😀

      Tergantung beli sepatunya dimana mas bro ! tentu sepatu yang diperoleh KWALITASNYA & MODELNYA berbeda jauh kalau beli di tukang loak dengan beli di toko sepatu. masih ada lagi, sepatu bermerek dengan non-merek. Ada ragam warna, keempukan sepatu, kegunaan sepatu, dsb yang perlu dipertimbangkan dalam membeli sepasang sepatu mas bro ! :v :v :v

      Reply
  8. aku kok bingung sama komennya.mbak apa mas ya?…mbak ya ..mbak Grace

    mumet sirahku

    Reply
  9. hai Grace…
    kamu seakan tutup mata dengan banyaknya korupsi yang dilakukan anggota DPR dan DPRD.
    Mereka hanya wakil rakyat secara politik.
    setelah terpilih, apa yang mereka lakukan selama 5 tahun adalah berusaha mengembalikan modal yang terpakai saat kampanya pemilu legislatif
    Bagi saya, sebagian anggota yang korup itu sudah sangat menjijikan.
    Wakil rakyat apa yang pamer kekayaan, pakaian mahal, mobil mewah di depan mata sebagian besar rakyat yang masih sangat miskin?
    Apa yang terjadi jika mereka pula yang memilih gubernur, walikota dan bupati..

    Grace… kamu buta…
    buta kamu…

    Reply
    • Bung Bati, kita rakyat Indonesia akan selalu dan terus memilih anggota DPR dan DPRD selama berbentuk Republik dengan dasar hukum UUD 45. Itu sudah mekanisme dasar hukumnya baku. Jadi, jangan salahkan sistem-nya tapi salahkan rakyat kenapa mau disogok dan dibeli suaranya oleh para caleg2 yang bergerilya memperebutkan kursi2 tsb. Mungkin rakyat pikir, oh.. saya mau terima uang2 sogok tsb, toch saat nyoblos, si caleg tidak tahu apakah suara saya untuknya atau tidak. hehehee… hukum tabur tuai berlaku alias hukum karma. rakyat coba tipu2 para caleg, dan akhirnya ditipu balik dengan janji2 politik kosong saja.

      Bicara korup, rakyat kita malah lebih parah lagi dalam berkorupsi loh. contoh: korupsi waktu. harusnya kerja jam 8 pagi pulang jam 5 sore, ehh… jam 4 sore sudah kelayapan ketempat lain. alasannya harus melayat, dsb.. wkwkwk… makan siang harusnya cuman 1 jam, tapi baru balik 1,5 jam kemudian. pakai biaya kantor untuk telpon2 pribadi. Beli barang, bon-nya dimark-up. kecil2an tapi membudaya. Terutama soal bayar pajak deh. sering kita rakyat cari akal bagaimana caranya supaya tidak kena bayar pajak tapi orang lain yang nanggung pajak kita hehehee… dari orang udik kampung s/d orang kota, soal korupsi tidak beda. karna sudah biasa hal itu terjadi, sulit rakyat kita untuk mengatakan tindakan tsb sebagai bentuk korupsi. tapi dimaklumin. ” orang kecil “. ” pegawai rendahan “. alasan klasik 🙂

      Jangan tunjuk hidung orang DPR, DPRD salah dan bla..bla..bla… tapi kita rakyat harus memulai pembaharuan dari dalam diri kita sendiri dong. Kalau kita misalnya yang terpilih jadi anggota DPR, DPRD, pejabat dsb, apakah kita tidak akan berubah sikap ikut arus, dsb ???? Selain kebutuhan makan yang utama, manusia juga tidak bisa hidup sendiri. supaya ia tidak sendiri, ia harus masuk dalam bagian sebuah kelompok. Tidak beda dengan kita rakyat yang berkelompok2. demikian juga para pejabat, DPR, tentara, dsb. normal kok.

      Kalau anda bilang anggota korup itu sudah sangat menjijikkan, maka yang LEBIH LAGI MENJIJIKKAN adalah kelompok rakyat yang memilihnya 🙂 Itu sudah hukum seleksi alam mas bro !

      Reply
  10. Pemimpin harus memimpin dgn keadilan, tidak peduli dari daerah mana asal mengepentingkan kepentingan rakyat bukan golongan,sbb untuk menjadi pemimpin daerah atau wakil rakyat di indonesia ini berangkatnya dari partai, tapi begitu dia terpilih menjadi pemimpin dia harus melepas kepentingan partai.
    tidak taat konstituen tapi konstitusi.
    Merdeka.

    Reply
  11. KaLau melalui DPRD kecenderungannya jadi politik dagang sapi….Koalisi merah partai politik yang ada dan pada kalah di pemilihan kepala daerah meskipun sudah didukung mesin politik marah karena masyarakat tidak setuju dg kandidat yang diajukan…. pertanyaannya, apakah benar anggota dewan yth mewakili suara rakyat ? Atau segelintir suara elit politik partai mereka….rakyat mana yang mereka mewakili KaLau gitu.. Atau ngak usah ada pemilu aja sekalian… gantian aja jadi kepala daerah antarkota partai politik.. biar benar2. Murah biaya politik kita… salam. GO…JB

    Reply
    • Bung Raysan, sistem partai politik kita yang sangat tidak bagus. contoh : pemilu baru digelar dan terpilihlah 3 anggota DPR dari Partai Demokrat ( MISALNYA ). dari DKI, Jateng dan Jatim. Lalu yang dari Jateng ketangkep KPK dan dinyatakan sebagai terdakwa kasus. Maka, bukan kelompok rakyat yang diwakili oleh si Udin dari jateng yang kemudian bikin voting untuk pilih orang penggantinya entah dari parpol mana saja, tapi hanya partai Demokrat yang berwenang untuk menunjuk penggantinya – setuju atau tidak setuju rakyat dalam kelompok tsb. Itupun, demokrat basis Jateng dengan demokrat pusat harus melakukan ” transaksi dagang dulu ” untuk tentukan siapa orang demokrat yang ditunjuk sebagai pengganti. Tentu saja kekuatan uang lah yang bermain berebut kursi diantara anggota demokrat tsb. Nah, sistem partai politik ini yang musti diubah, menurut saya.

      Lihat saja sekarang kursi wagub DKI kosong. partai Gerindra dan PDIP berebut kursi tsb. Adakah mungkin calon dari parpol lain bisa berkompetisi untuk rebutan kursi tsb ? hehehehe… jelas tidak bisa. apa rakyat DKI dikasih hak untuk mengajukan kandidat dan melakukan voting ? tidak ! Itu kursi CUMAN JATAH PDIP maupun Gerindra tok. karna itu sistem.

      Reply
  12. Menurut pendapat saya, utk pemilihan gub dan wagub, tidak harus KTP Jakarta, karena daerah khusus ibukota, yg mencerminkan Indonesia secara mikro. Untuk daerah lain sebaiknya memang putra daerah yg bersih.

    Secara system DPR dan DPRD, merupakan wakil rakyat. Tetapi faktanya mereka bukan mewakili rakyat. Karena saat pemilu, sangat sedikit sekali yg nyoblos mengenal yg dicoblos. Bertemu saja mungkin belum pernah. Apalagi mengetahui apa keinginan hati yang akan diperjuangkan di DPR dan DPRD. Bahkan ada seseorang dari daerah lain dicalonkan sbg wakil rakyat didaerah tersebut.

    Jadi yang harus dibenahi terlebih dulu adalah pemilihan wakil rakyatnya, bahkan pembentukan partainya sendiri. Tentang sumber dana partai, peruntukan dana tersebut harus transparan ke publik.

    Menurut saya selama wakil rakyat belum mewakili rakyat, pemilihan kepala daerah dan presiden boleh independen

    Reply
  13. Menuju demokrasi sangat mahal harganya dan sangat lama waktu mencapainya, kelihatan mbak grace (ngakunya begitu)sudah kelelahan dan mentok, sudah nggak punya jalan keluarnya lg dalam hal Pilkada dan ingin kembali (setback) aja. Pak Ahok dkk sedang memperjuangkan demokrasi terus bergulir. tentang mahalnya biaya calon peserta Pilkada, akibat mau jalan pintas (pakai money pilitics) mereka tidak menanamnya dari dulu, coba kalau mau menanamnya dari dulu (pengalaman Ahok)malah kagak perlu kampanye bagi-bagi uang.

    Reply
    • Jangan begitu bung Law. warga Jakarta kan baru kenal sosok Pak Jokowi dan Pak Ahok setelah menjabat jadi DKI 1 & DKI 2. Belum 2 tahun menjabat, pak Jokowi sudah loncat jadi RI 1, dan Pak Ahok naik jadi DKI 1 dengan kemungkinan tidak punya DKI 2 sama sekali. Bagaimana bila semua propinsi melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan beliau2 tsb ? pasti yang ada kekacauan besar. Anggota DPR loncat jadi Menteri. dan mantan2 menteri semua rebutan kursi DPR. Kita rakyat cuman bisa nonton saja. nge-kos di Indonesia. Jadi, pengalaman pak Ahok masih amat sangat dini untuk bisa dijadikan standar parameter mengukur berkwalitas tidaknya kandidat Gubernur yang dipilih.

      Kalau kita rakyat sudah memilih wakil2 kita, ya biarkan mereka bekerja. Saya lebih suka Gubernur dan Wagub diangkat dan dipecat oleh Presiden dan DPRD dihapuskan sama sekali. Jadi central semua ke tangan Presiden. Tapi sistem hukum di Indonesia kan tidak begitu. Hormatilah mekanisme yang telah ada. mau melakukan perubahan ? jadikan diri dulu berhasil jadi anggota DPR yang terhormat, baru didalam kasak kusuk. kita cuap2 dari luar kan sama saja bohong. begitu.

      Reply
      • Saya malah senang tuh kalau pejabat yang bersih di daerah-daerah tiru pak jokowi dan ahok, bakal repot deh pejabat atau oknum yang selama ini selalu korupsi dan merongrong NKRI. tidak akan ada kekacauan, malahan hidup dan taraf hidup di RI akan lebih baik.

        Tentu saja hidup para korupton dan primodadi di Indonesia akan lebih susah, yah tidak apa apa suruh saja mereka pindah negara dan kewarganegaraan lain.

        Yang jelas sekarang yang kalah dan disingkirkan rakyat memilih cara dengan membalikkan hukum untuk kembali kekuasaan, hanya saja masyarakat RI sudah cukup melek hukum jaman sekarang, tidak bisa lagi dibodohi seenaknya!

        Reply
  14. Bisa jadi teori dan sistemnya bagus di Tingkat DPRD dan DPR tetapi penerapannya tidak sesuai dengan kehendak Rakyat, sehingga yang harus di luruskan atau di murnikan adalah di tingkat DPRD dan DPR yakni Wakil Rakyat yang Mencerminkan Suara Rakyat, bukan suara partai/kelompok/golongan.Jika DPRD dan DPR adalah suara rakyat, maka akan timbul kepercayaan rakyat kepada DPRD dan DPR.

    Reply

Leave a Reply