Ahok.Org – Sudah hampir setahun masa jabatan Jokowi-Ahok di Jakarta. Salah satu yang menjadi program andalan mereka adalah Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Rencananya pada bulan Oktober akan diadakan evaluasi.
“Nanti Oktober, semuanya yang KJS and KJP. Yang KJS and KJP minggu pertama Oktober,” kata Gubernur DKI, Joko Widodo, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2013).
Evaluasi ini dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan program ini. Padahal ia menurutnya tak ada masalah di lapangan.
“Sepanjang yang saya kontrol di sekolah dan RS, secara umum baik-baik saja. Nggak ada masalah. Kalau ada yang perlu diperbaiki, ya perbaiki,” lanjut pria yang kerap mengenakan baju putih ini.
Ia kembali menekankan tujuan utama dari KJP untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah. Sehingga harus ada penindakan jika ada warga Jakarta yang tak melanjutkan sekolah.
“Larinya dulu tujuannya ke sana (mengurangi putus sekolah-red). Kalau tercecer satu dua ya kita angkut suruh sekolah,” pungkasnya.
Selama menjabat, program KJS dan KJP bukan tidak mengalami hambatan. Penolakan sejumlah RS untuk melayani pasien KJS menjadi salah satu bahan evaluasi nantinya.[Detikcom]
Sistem keduanya (KJS/KJP) udah bagus, yg penting efektifitas/efisiensi pelayanan real-nya di lapangan (medis/edukatif) – ini yg penting/perlu dievaluasi scr periodik.
.
Percuma ada kartu pemercepat layanan jika pelayanan real-nya masih buruk/kurang memadai yg bikin lama waktu pelayanannya dan/atau menambah problem/kesulitan lainnya di lapangan.
Kriteria penilaian ini yg perlu dievaluasi scr periodik. Jika sistemnya dirasa perlu diubah, ya ubah saja, toh akan terlihat juga jika ada masalah (baru) di sistem.
Sistem KJS harus dievaluasi supaya tidak membebani pasien dengan harus memfoto copy berbundel bundel arsip untuk disetorkan pada tiap loket.