Ahok.Org – Bila jadi diputuskan, warga tidak lagi dapat menggunakan BBM jenis premium di Ibukota. Bagi Wagub DKI Ahok, kondisi itu justru dapat berdampak baik bagi lingkungan.
“Jadi kalau tidak ada BBM subsidi itu, sebenarnya kualitas lingkungan juga membaik,” ujar pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Pasalnya, bahan bakar premium di Indonesia masih menggunakan senyawa TEL (Tetra Ethyl Lead) atau timbal yang gas buangannya mengandung racun berbahaya. Sehingga buruk bagi lingkungan hingga kesehatan. Diantaranya mengakibatkan kerusakan otak, ginjal, dan kardiovaskuler atau sistem peredaran darah dalam tubuh.
Sementara BBM jenis pertamax tidak lagi mengandung timbal, melainkan menggunakan HOMC (High Octane Mogas Component), senyawa yang lebih ramah lingkungan. Maka itu, kata Ahok, rencana pencabutan BBM bersubsidi di Jakarta sebenarnya juga bertujuan mengurangi pasokan premium ke Jakarta secara perlahan.
Dengan begitu, lanjut Ahok, berlahan warga DKI tidak lagi menggunakan BBM dan beralih ke gas yang lebih aman. “BBM dihentikan pasokannya. Tidak ada keberadaanya, sebetulnya. Dihilangkan dari sini, kita tidak mau ada premium. Itu buat lingkungan hidup jadi tidak baik,” tegas Ahok.
Pemprov DKI juga berencana menambah sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tahun depan melalui kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Peralihan bahan bakar tersebut akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari angkutan umum, kendaraan roda 4 kemudian roda 2.
“Bertahap. Kalau angkutan umum harus ada sendiri. Kebijakan kita mau mengubah angkutan umum untuk pakai gas kan? Teknisnya mesti bicara sama ESDM (Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral). Yang penting menterinya udah dukung kan?” kata Ahok.
Pada 2000 lalu, dikeluarkan instruksi Menteri Lingkungan Hidup untuk menghapus bensin bertimbal secara bertahap di Indonesia. Hal itu sebagai upaya mendukung program Langit Biru Indonesia seperti tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 1997.
Pertamina kemudian tidak lagi menggunakan senyawa timbal, tetapi hanya untuk BBM berjenis Premium-88, Pertamax-92, dan Pertamax Plus-95, jadi belum seluruhnya. [Liputan6.com]
Ongkos ojek bakalan tambah mahal deh….
Pak Wagub, pemerintah kan biasa lebay alias suka bodoh2in warga. dulu mau naikkan harga BBM, pake alasan karna kualitas bensin premium sudah jauh lebih bagus dan bersih, ramah lingkungan dibanding dengan premium sebelumnya. itu sebabnya, harganya jadi mahal. sekarang pak Wagub pakai alasan yang senada dengan memburuk2an kualitas premium demi mencabut subsidi BBM. To the point saja pak bilangnya. pemprov DKI merasa dirampok warga karna biaya subsidi jadi semakin membengkak.
–
Jelas saja membengkak pak. kan yang bikin bengkak itu tingkat inflasi rupiah terhadap mata uang dolar amrik. karna pemprov tidak becus kerja menekan inflasi yang terus naik melambung tinggi dengan segala biaya tinggi operasional pemprov, lagi2 rakyat yang dikorbankan dan disuruh tanggung kerugian. Pemprov kan dapat peningkatan hasil pajak dari warga. sejalan dengan kenaikan hasil pajak, wajar kebutuhan konsumsi bbm bertambah oleh warga. tapi biaya subsidi naik karna inflasi, itu sepenuhnya kesalahan pemprov yang tidak profesional mengendalikan inflasi tsb.
–
Belum lagi kebocoran2 yang terjadi karna industri2 mencuri bbm bersubsidi untuk keperluan bisnis mereka. kenapa kita warga yang tanggung hukumannya karna pemprov tidak mampu mengatasi pencurian2 BBM bersubsidi tsb ???
–
Karna saya orang ekonomi, saya telah mendukung sejak lama kebijaksanaan untuk menghentikan subsidi BBM sama sekali. biar floating pasar. tapi pemerintah harus tanggung akibatnya bahwa dengan pencabutan subsidi, maka harga2 barang kebutuhan pokok akan semakin tinggi tak terjangkau dan daya beli masyarakat menjadi sangat lemah. kembali lagi akar masalahnya karna alat transportasi umum, masih jauh dari kata menolong. kebutuhan motor/mobil amat sangat vital karna selain bebas bergerak leluasa, lebih aman dari tindak kejahatan. dan 2 hal tsb, pemprov sama sekali belum mampu menyentuh akar kebutuhan warga.
–
Membuat kebijakan cabut BBM subsidi seperti itu amat sangat gampang pak. tapi konsekwensi pelaksanaannya akan fatal menghancurkan banyak sisi kehidupan warga. Disamping itu, seharusnya pencabutan BBM bersubsidi itu harusnya keputusan pemerintah pusat bukan pemprov karna itu berarti warga jakarta menerima perlakuan diskriminasi dibanding warga Indonesia lainnya di provinsi lain. saya termasuk orang yang sangat menentang perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk pak 🙂 Mohon dipertimbangkan kembali. thanks.
Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup, keburu lengser…
Diangkat lagi, bukannya presiden Indonesia 2014-2019 Joko Widodo?
Bung Chandra… liat realita-nya saja yang ada sekarang. jangan berandai2 pak Jokowi sebagai presiden. yang ada di depan mata, beliau sekarang Gubernur DKI. lakukan sesuai kapasitasnya saja yang ada sekarang.