KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » DKI Kaji Ganti BOP Dengan KJP

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji untuk mencabut Bantuan Operasional Pendidikan bagi siswa miskin.

“Sekolah negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen, kan kasihan sekolah-sekolah swasta yang murah,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2013.

Basuki mengatakan, hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar lebih adil. Ia mengatakan, DKI Jakarta akan membuat semua siswa di sekolah negeri maupun swasta untuk membayar penuh biaya sekolah. Bagi siswa miskin, uang untuk membayar penuh ini berasal dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). “BOP-nya kami cabut, jadi bayar via KJP. Siswa yang tidak mampu kami kasih KJP untuk bayar, baru adil kan, ini lagi kami kaji,” kata Basuki.

Ia mengatakan, nantinya semua orang bisa membuat laporan evaluasi tentang KJP ini. “Nanti kami buka di website, di bank, di sekolah, semuanya,” kata Basuki.

Ia mengatakan, sesama siswa juga harus saling mengontrol satu sama lain. Bahkan, siswa perokok pun akan dicabut KJP-nya. Ia mengatakan, surat keterangan tidak mampu bukan satu-satunya syarat untuk menerima KJP. “Akan ada beberapa pertimbangan untuk terima KJP, termasuk evaluasi dari sekolah,” kata dia.[Tempo.co]

  • Share/Bookmark

8 Responses to “DKI Kaji Ganti BOP Dengan KJP”

  1. Terima kasih utk ide yg cermelang ini! Mohon dikaji matang2 agar bisa memberikan dampak positif bagi rakyat Djakarta Baroe.
    GOD BLESS JOKOWI-BASUKI

    Reply
    • Bagaimana bapa Wakil gubernur dengan nasib guru hononer yang berharap dapat uang tambahan dari BOP, sementara gaji mereka masih di bawah 1 juta, apalagi tahun ini guru honorer tdak mendapatkan apa2 dari dana BOp sementara mereka juga ingin mengembangkan pendidikan dengan membuat bahann- bahan materi tambahan pelajaran untuk anak-anak didik.

      Reply
  2. Itu bagus pak…tapi bapak juga harus buat aturan g jelas untuk guru2 honorer kasihan anak istrinya….jangan sampai sudah mengabdi dan dibutuhkan sekolah puluhan tahun di gaji lebih rendah dari satpam sekolah dan buruh pabrik….jangan hanya lisan pak….maaf..tapi hitam di atas putih, apalagi honorer k2 sudah diakui pemerintah melalui PP 56 2012 namun ironis pemda DKI buta dengan hal itu, hanya janji2 belaka pemerintah yg tidak konsisten !! terima kasih…kami pengutus guru honorer se Indonesia akan dukung bapak dan jokowi jika di jalan yg lurus…amin terimakasih :arief dari smkn20 Jakarta

    Reply
  3. Kami dukung Pak…jangan ada dualisme dalam menjalankan program bantuan pendidikan, agar jangan ada tumpang tindih…Usul juga Pak, agar program KJS ini tepat guna dan dapat meningkat tingkat pendidikan masyarakat yang tidak mampu,harap dibuatkan kriteria penerima KJP dengan jelas Pak…termasuk juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima KJP…salah satunya adalah Tidak terlibat Tawuran antar pelajar…Sekali terlibat selamanya tidak boleh terima KJP lagi…

    Untuk sekolahnya tolong dibuatkan sangsi dan reward yang jelas juga Pak, contohnya apabila anak didik mereka berhasil memperoleh nilai tertinggi dalam ujian nasional, Kepsek dan staff guru pengajar diberikan reward…(bentuknya terserah apakah dana cash atau lainnya) apalagi kalau sekolah yang berhasil masuk akredistasi “A” juga diberikan penghargaan …
    Sebaliknya juga, sangsi tolong diterapkan apabila sekolah yang bersangkutan tidak berhasil dan malah cenderung turun kredibilitasnya …Ganti sajalah guru2 dan kepsek ybs…Salam…Go JB

    Reply
  4. Percuma Pak Ahok sekolah gratis sebab banyak anak-anak yg mampu pd sekolah di SD Negeri, lebih baik sekolah bayaran lagi (SPP) uang yg ada skg BOP, BOS sering di jadikan sapi perahan oknum Kasie Kecamatan minta jatah perbulan Rp….X jml murid wajib setor, belum lg oknum SUDIN JAKBAR minta uang TRY OUT SD alasan cetak naskah, padahal udah ada di APBD 2013, belum lagi alasan monitoring BOP, BOS sering kepala sekolah di mintain PUNGLI per siswa Rp…X jml murid, saya juga USUL AGAR APBD SUDIN DIKDAS di tempel di sekolah-sekolah negeri agar para Kepala Sekolah jadi ngerti dan tdk jd KORBAN PUNGLI terus.

    Reply
  5. Muantap tu.
    Jangan lupa pinaltinya pak bagi yang melanggar. Kaya perusahaan atau sekolah nich kalau kita melanggar pasti ada pinaltinya kan atau hukumannya kan.
    Kalau ngak biar gimana muantap tu ide atau sistem ma bakal berantakan tu kalau ngak ada pinaltinya atau hukumannya.
    Bikin yang super serem juga tu pinalti biar ngak coba coba di langgar. Pan kita sebagai manuasia ini suka tu coba coba ngelanggar sistem apa lagi kalau pinaltinya ringan, wahh di jamin tu pasti di langgar. Lain kalo pinalti nya serem alias kejem (kata orang orang), nah ini bisa (mungkin) bikin masyarakat jadi takut melanggarnya atau paling tidak bisa jauh mengurangi yang nekat nekat mo coba langgar la…

    Reply
  6. Saya setuju dengan ide itu. Soalnya banyak sekolah yang menyalahgunakan bantuan ini dan itu untuk kepentingan pribadi segelintir orang di yayasan atau oknum kepsek dan bendahara…
    Kami guru-guru sebagai ujung tombak akhirnya hanya bisa diminta keikhlasannya dalam mengajar tanpa diimbangi dengan honor yang sepadan bahkan tidak dibayar

    Reply
  7. Tolong segera di audit dan sidak sekolah ini (SMK BHAKTI dan SMP. PERG ISLAM TAQWA), Jl. KArya Barat Ujung no 24. Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan. Jakarta Barat.
    Banyak penyimpangan yang terjadi baik dalam hal Manajemen dan KBM (tidak berjalan). Banyak guru dan siswa yang sudah jadi korban ketidak adilan bertahun-tahun oknum pengurus yayasan, kepsek dan bendahara

    Reply

Leave a Reply

Spam protection by WP Captcha-Free