Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI untuk terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, salah satunya dengan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Ibu Kota.
Hal ini ditunjukkan dengan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam hal ini Basuki yang menandatangani nota kesepahaman dengan Polda Metro Jaya, yang diwakili oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono, untuk menegakkan hukum terhadap tindak pelanggaran dan tindak kejahatan oleh PMKS, di Balaikota Jakarta, Senin (29/9/2014).
DKI juga menjanjikan gaji yang lebih baik, sebesar dua kali nilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta atau menjadi Rp 4,8 juta.
“Saya juga sangat menginginkan bantuan dari Polda, terkait tilang biru, pengaturan lalu lintas, derek, pengamanan demo. Pengawal-pengawal saya semuanya datang dari Polda, malah saya baru dapat tambahan tiga pengawal baru. Terima kasih sekali ini,” kata Basuki.
Polda, lanjut dia, juga melakukan pembinaan kepada masyarakat agar menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa semua stakeholder (pembuat kebijakan) bertanggung jawab atas keberadaan PMKS.
“Jumlah penduduk miskin di DKI tahun 2013 itu 300.000 jiwa. Kini, PMKS telah berkembang masuk ke dalam lingkaran menjadi joki, pengamen, atau pengemis. Mereka yang meresahkan masyarakat harus dibina dan ditertibkan,” kata Unggung.
Pihaknya pun telah bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial DKI untuk menertibkan serta melakukan tindak preventif menertibkan PMKS.
“Tiap malam, kita selalu persiapkan dua kompi Sabhara. Jadi, berapa pun yang diminta Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kita siap,” kata mantan Kapolda Jawa Timur itu. [Kompas.com]
yang sangat penting Pak ahok agar polisi juga bertindak kepada PKL,Parkir,gerobak dll yg menempati trotoar daN badan jalan,jgn ada alaSAN lagi itu urusan satpol PP/Dishub.
Tiap Kantor Cabang Bank, ATM,Alfamart/ Indomart /7Eleven/Restoran dll diwajibkania Satpam-nya memungut uang parkir dan menyetor lansung kerekenng DKI setiap hari. Jadikan sistem ini sebagai syarat pemberian Izin Tempat Usaha. Selama ini yang memungut hanya preman2 dan uangnya habis utk minuman keras.
jangan lupa, BANGUN Penjara….penjara sdh penuh sesak, tidak ada pembinaan. Menciptakan orang orang yg semakin rusak dan jahat.
Bangun penjara, nanti napi kasus ringan, korupsi, disuruh kerja bangun jalan di Kalimantan, papua, sulawesi, dll. Kasus berat jg boleh, asal dijaga ketat.
Gw pengen bener liat si Gayus maculin kerikil di jalan, ngaspalin jalan…biar tau rasa kerja keras spt apa. Sama yg kasus penggelapan uang tuh…
salut pak ahok…. ongkos jalan aman bos dki kaya rata 100 trilyun tanpa korupsi.. polisi senang rakyat aman
pak ahok,polisi cepek boleh ditindak tapi kalau ada kemacetan di putaran tlg spy disediakan petugas dishub. petugas dishubnya diatur shift2an dong pak,tiap hari 2 shift. diberi tugas tanggung jawab perwilayah sesuai jumlah dan tingkat kemacetannya pak.
Ide kerjasama (Mou) ini sangat-sangat baik sekali!! Bravo!!
.
Tentu saja perlu ditindaklanjuti dengan persiapan-persiapan oleh pemprov entah fasilitas / alat di lapangan, dan tambahan / bonus kerja bagi para petugas di lapangan, dan di sisi lain para petugas ini mempersiapkan dirinya utk semakin ramah, bersahabat, disiplin diri semakin meningkat, tertib, dan semakin melayani warga dki.
.
Niscaya warga akan makin senang dengan melihat kinerja petugas dan fasilitas di lapangan.
.
.
Kasarnya, para petugas ini pasang badan untuk keamanan, ketertiban, dan kenyamanan semua, maka tidak ada salahnya pengorbanan ini patut dihargai setinggi-tingginya entah dengan tambahan bonus-bonus tahunan yang layak, penghargaan, bonus-bonus asuransi jiwa dst dst.
pak Ahok, mengapa tidak di setiap kelurahan, ada 1 pos polisi setempat. Dengan digaji oleh iuran warga nya. Mereka dilatih dgn baik, di persenjatai, dan terus melakukan patroli lingkungan, pembinaan warga, mengatur lalu lintas dan tentu, penegakkan hukum serta sangsi sosial bagi pidana ringan, (termasuk membasmi Rasisme dan SARA).
Setiap bulan, adakan kegiatan kumpul kumpul warga, entah kerja bhakti atau olah raga bersama, atau memperbaiki rmh warga yg gak mampu.
Bangun taman lalu lintas, warga yg melanggar, dibina disini, praktek ttg rambu2 dan disiplin lalu lintas.
Tidak ada lg alasan gak punya dana operasional buat patroli, atau kekurangan dana untuk gaji personel.
Dengan gaji yg berasal dari warga, tentu Polisi semakin merasa saling memiliki dan kepedulian thd warga. Kalo sekarang kan, yg ada, pengusaha yg setoran yg kelihatan peduli dgn mereka, sehingga cepet bener dtg kalo diperlukan…
Harus dibangun sistem keamanan lingkungan yg mandiri.
Menurut hemat Seluruh Warga DKI sebaiknya pak Ahok menggalakkan transmigrasi untuk memindahkan jutaan warga DKI ke pulau pulau terpencil.
Makin banyak penduduk… Makin banyak masalah…
Pak Ahok, saya sangat mendukung sekali tindakan Bapak untuk menertibkan Pak Ogah karena mereka ini rata-rata preman dan suka memeras pengendara motor/mobil yang lewat. Biasanya hasil uang memeras digunakan untuk mabuk-mabukan, narkoba, dsb. Terutama didaerah Pluit Selatan Raya, Pak ogahnya biang kemacetan. Mohon segera ditindaklanjuti.