Resmikan Pasar Manggis, BTP Larang Pedagang Sewakan dan Jual Kios

2
70

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meresmikan Pasar Manggis yang baru direvitalisasi PD Pasar Jaya. Ia melarang pedagang menyewakan maupun menjual kiosnya.

Pasar Manggis merupakan salah satu dari lima program pembangunan pasar rakyat oleh Pemprov DKI Jakarta. “Kita ucap syukur ini yang diimpikan Pak Jokowi dan saya bisa diresmikan. Sederhana saja di Jakarta, mudah cari uang asal ada tempat,” ujar Ahok di Pasar Manggis, Jl Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2015).

“Boleh nggak punya 2 kios misal toko emas boleh tapi kasih nama 1. Bagaimana kalau bapak ibu sudah lebih kaya, kios tidak boleh dijual dikembalikan ke pasar tapi kalau mau diwariskan boleh sampai tujuh turunan,” sambungnya.

Ahok meminta kepada para pedagang agar mereka bisa menataati kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak boleh menyewakan atau memidahtangankan kios ke orang lain. “Saya yakin pedagang yang benar nggak mau kehilangan tempat usaha. Kami tahu ekonomi lagi lesu, kami siapkan supaya beli dari pabrik. Daging ada Dharma Jaya. Kami ingin pedagang bisa langsung dapat dari sumbernya,” kata Ahok.

“Kita doakan supaya bapak ibu yang dagang di sini bisa untung besar. Tapi jangan jual makanan mengandung bahan berbahaya karena pengidap kanker makin banyak di Jakarta,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut PD Pasar Jaya Jangga Lubis menyebut masih ada 11 pasar rakyat lagi yang siap diresmikan oleh Ahok. Adapun pasar rakyat yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini antara lain Pasar Kampung Duri, Jakbar, Pasar Kebun Bawang, Jakut, Pasar Nangka Bungur, Jakpus dan Pasar Pesanggrahan, Jaksel.

“Selain Pasar Manggis masih ada 11 pasar lagi yang siap Bapak resmikan. 7 Lagi pasar yang siap diresmikan Pasar Enjo Jaktim, Pasar Pondok Indah Jaksel, Pasar Teluk Gong Jakut, Pasar Kali Baru Jakut, Pasar HWI Jakbar, Pasar Cengkareng Jakbar dan Pasar Jatinegara Jaktim,” kata Jangga.

Hadir dalam peresmian ini Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Sekda DKI Saefullah, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dan Kepala Balai Besar POM DKI Dewi Prawitasa. [Detikcom]

2 COMMENTS

  1. Pak Gubernur. Ijin mau usul, seperti yang kita ketahui bahwa harga daging sapi dan ayam akhir akhir ini, ditengah kelesuan perekonomian malah mengalami kenaikan harga… dan hal ini agak tidak masuk diakal secara hukum ekonomi…usulan saya adalah, mohon pertimbangan Bapak, agar (BUMD DKI atau bisa juga kerja sama dengan Induk koperasi dari TNI / Polri )….lebih berperan dalam hal pasokan daging, cabai, bawang, dst unuk menjaga ke stabilan harga di pasar tradisional…sehingga para mafia dari barang barang diatas, dapat ditekan eksistensinya….untuk teknis operasional, tentu bisa diabagi daerah operasinya / teritorinya apakah per kecamatan, per walikota, dst…tujuannya agar jalur distribusi memadai dan mudah dijangkau oleh pedagang….Saya percaya dengan cara ini, rakyat DKI dapat menikmati harga yang stabil dari bahan kebutuhan tsb diatas….SAlam…Go…JB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here