Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutar otak agar tidak merugi dalam proyek Giant Sea Wall. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI hanya akan mendapat bagian 5% tanah.
Beberapa waktu lalu, Ahok berdiskusi dengan Wali Kota Rotterdam tentang Giant Sea Wall. Kota terbesar kedua di Belanda itu memang telah berpengalaman membangun pulau reklamasi serupa. Pemerintah Kota Rotterdam mendapat bagian 70% tanah dari reklamasi tersebut. Ahok menilai pemerintah pusat dan Jakarta juga bisa mendapat bagian hampir sama besar dengan Rotterdam.
Namun, keputusan presiden telah diteken. Pemerintah hanya mendapat bagian 5% dari pembangunan Giant Sea Wall.
“Kita kasih swasta reklamasi cuma dapat 5% tanah, lucu enggak? Inget enggak keppres dulu? Kalau di Rotterdam, 70%. Jadi kayak kotanya. Jadi bayangin, kamu reklamasi semuanya, 70%-nya punya Rotterdam. Kita sudah enggak bisa, sudah ada keppres-nya. Nah, kita mesti pikir cari akal naikin kewajiban mereka,” ungkap Ahok usai peresmian Taman Semanggi, Minggu (9/3).
Guna mempelajari Gaint Sea Wall lebih lanjut, Ahok akan berangkat ke Rotterdam bersama Wakil Presiden RI, Boediono. Mereka, bersama dengan Bappenas, berangkat pada 22-25 Maret 2014.
“Sebenarnya saya malas pergi, tapi harus pergi juga dari Jakarta. Saya rasa itu penting karena Giant Sea Wall pasti mengarah seperti Belanda. Nah, mungkin tanggal 22 ini berangkat ke Belanda,” tukas mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut. [Metrotvnews]
lebih lucu lagi punya pulau penuh emas permata dsbnya cmn dpt 1-3%
Waduh…apa harus menunggu Pak Jokowi & pak Ahok mnjadi RI 1 & 2 untuk membatalkan Keppres atau di PTUN, demi mengamankan asset negara.
Somplak juga nih yang kasih Keppres
Keputusan presiden sdh.diteken, pemerintah cuma dpt. 5% dari pembangunan Giant Sea Wall.Makanya Ahok sedang puter otak bagaimana spy.DKI tdk.rugi.
… Guna mempelajari Gaint Sea Wall lebih lanjut, Ahok akan berangkat ke Rotterdam bersama Wakil Presiden RI, Boediono. Mereka, bersama dengan Bappenas, berangkat pada 22-25 Maret 2014… ** pak Ahok kami sekeluarga mendoakan bapak yah, supaya bapak gak di”racun” di plane or di hotel pada saat di Belanda… Gbu pak 🙂
Pak Ahok : saran kami adalah : hati-hati jangan sampai diracun diplane, hotel dll tempat di Rotterdam.
kan jadi jelas bin terang-benderang, agar “kecerdasan n keagungan” keblinger yang seperti ini tidak terjadi terus-menerus, “kunci”nya harus dipegang individu yang berani bertindak dengan kemampuan(dalam keberanian) melawan segala macam aral yg pasti akan melintang kedepannya;
.
wahai para wni, kepada siapa gerangan kalian akan berikan mandat untuk memegang “kunci” ini?
.
berapa nilai duitnya kira-2, untuk membeli mandat yang kalian miliki?
.
jangan lupa, bulan depan tahun ini dan tahun depan, mandat kalian akan dipakai untuk menentukan siapa pemegang “kunci” berikutnya!!!
.
kalau kebijaksanaan hinggap disebagian besar wni, maka aku dapat berharap : jaya indonesia ku.
.
salam,
Kegilaan yg ga bisa ditolerir anak cucu…kalau ternyata begitu ceritanya!…OMG
Gampang. kan baru keppres saja to ? lengser presidennya, ya tinggal ganti keppresnya aja lagi. alternatif lain : tuntut saja presiden yang bikin keppres tsb ke pengadilan sebagai kejahatan manusia :)kalau Indonesia sudah pernah berani lengserkan presiden soeharto dan presiden gus dur sebelumnya, menuntut mantan presiden ke pengadilan di kursi pesakitan adalah langkah sejarah berikutnya.
Betul Grace, makanya presidennya harus Jokowi untuk mengatur Kebijaksanaan DKI dan daerah lainnya, karena masalahnya ada yang dari Pusat Pemerintahan, Jadi adalah salah kalau Jokowi tidak boleh jadi Presiden skarang ini, karena sesungguhnya Jokowi jadi Presiden adalah untuk memperbaiki dan mncabut Kepres atau kebijaksanaan lainnya yg menjadi penghambat DKI atau daerah lainnya, di DKI saja misalnya masalah Ciliwung, Giant Great Wall dll. Jadi sangatlah tepat JOKOWI yg mengatur dan hot link dengan AHOK untuk membereskan masalah DKI. Ada yang keberatan sobat disini??
kl itu yg ada di otak ente, ya sama aja anda jerumusin negara ini. kepres itu sah, krn dpr ikut menandatangani. berarti negara mengakui hukum kepres tersebut. lain dgn ìnpres.
sama aja anda bilang kl ntar gubernur dki berganti mk peraturan yg dibuat gub lama gak berlaku lagi. dan lagi presiden punya 3 dalam perintah nya. dari
1. inpres (berupa arahan yg hrs ditaati n dilaksanakan oleh bawahannya termasuk kpl daerah).
2. perpu (yg bs mengganti peraturan yg ada di negara ini, tanpa perlu persetujuan DPR di mana perarturan tersebut punya batas waktu expired nya)
3. kepres ( na ini yg plg kuat. krn ini keputusan bs dibilang mengatasnamakan Indonesia.) jd kl mau dilanggar mk bs di sidang international. jd kl ubah ini kepres, mk jln tengahnya harus kumpulkan para pengembang yg sdh dpt ijin itu dan mrk mau ngalah n buat kepres baru dan membatalkan kepres lama.
kl tdk,,,,, ya negara hanya bs cr celah lain dr kewajiban pengembang..
klkita tdk mau melaksankan kepres tersebut, mk sama juga negara ini bs di bilang cuma pepesan kosong sehingga bs tdk di akui.
bung Edy, yang pastinya… keputusan presiden tidak bisa tanpa ada dasar undang2 yang berlaku. Sebaik apapun undang2 yang dibuat, ditangan pemimpin yang jahat, akan dipelintir isinya sedemikian rupa sehingga hasil keppres yang dibuat merugikan negara. tapi ditangan pemimpin yang baik, sburuk apapun undang2 yang dibuat, dapat dipakai untuk menghasilkan keppres yang baik dan menguntungkan negara.
–
Begitulah kerja pengacara di pengadilan. slalu mencari celah hukum supaya perkaranya dapat dimenangkan sebesar apapun kejahatan yang telah dibuat oleh kliennya. tidak ada yang hitam putih. semuanya tergantung dari sisi mana melihatnya hehehee….
–
Ganti presiden, ganti keppres. ganti gubernur, tinggal ganti SK Gubernur, pergub, dsb. apa sih yang susah di Indonesia ? keahlian melobi dan kekuatan uang berperan sangat penting 🙂
Setuju Grace.
Presidennya gimana nih koq jual indo ke luar negeri
JD PEMIMPIN HRS PANDAI HITUNG2-AN JUGA YA KLW GAK RAKYAT JD RUGI..
Maksud judul diatas Pemprov DKI tidak mau rugi proyek Giant Sea Wall, biarin aja yg lain/investor aja yg boleh rugi….hahahaha…kalo gitu siapa yg mau investasi…????
maksudnya mau malakin investor sebanyak mungkin sampai dia nolak, kalau dia nolak ya berarti dah maksimal nawarnya. gitu bos. kalau ahok minta 5% diluar fasum fasos, mereka setuju berarti investor msh untung, minta lagi harus beresin daerah hilir, mereka oke mau nyumbang, berarti masih untung, minta lagi sertifikat tanah punya pemda, mrk setuju, berarti msh untung, kasih ketentuan lagi, kalau wan prestasi, atau proyek mandek tengah jalan, apa yg sdh dibuat otomatis pny pemda..eh..masih setuju juga..artinya investor serius dan mrk pikir msh menguntungkan. kalau mereka nolak ya balik ke term terakhir yg disetujui bos.. haha…
betul, pak ahok, hati2 ya dgn tangan2 jahat yg ingin mencelakai anda.
kalo sdh teken kepres, tdk ada guna ke belanda, ya buat apaan lg?
Jangan makan, minum sembarangan ya pak. 🙁
Bahkan hati2 radioaktif…ingat pak, jika pemerintah kita kuat, tegas, banyak kepentingan asing yg sdh merajalela disini yg terganggu…
Setuju dengan Wirss: hati=hati dengan makanan, minuman baik didalam pesawat ataupun dimana saja ya Pak Ahok.We all pray for you and Jokowi
Jokowi memang anti korupsi, namun orang sekelilingnya yang bermasalah. Lihat pembe lian busway cina karatan yang infonya tim suksesnya bermain. Lihat kualitas pembangunan di DKI sebelum Jokowi dan pd saat Jokowi sama saja. Lihat saja kualtas pembangunan trotoar di S Parma/Gatot Soebroto yang kalitas keramiknya jelek dan pengejaan asal asalan. Kalau Jokowi presiden, dia tidak akan mampu mengendalikan oknum PDIP.
Hanya ayat2 kitab suci yang tdk bisa dirubah. Menurut saya jangankan kepres, undang2 juga bisa dirubah. Presiden yang akan datang harus buat kepres baru yang tdk merugikan negara dan batalkan kepres lama bersama-sama dengan DPR. Bila DPR sudah ketok palu peduli amat dengan pengembang atau asing. NKRI adalah negara berdaulat. Masa kita sebagai rakyat tdk membelanya?