Ahok: Saya tak Pernah Campur *Masalah Lahan Pembangunan ASDP

Mantan Bupati Belitung Timur (Beltim) Basuki Tjahaja Purnama pun dikaitkan dengan masalah pengerjaan proyek ASDP tersebut. Ia bahkan menerima panggilan Polda Babel lantaran persoalan ini urusannya sampai ke polisi.
–
Basuki yang akrab disapa Ahok menyayangkan namanya dikaitkan dengan pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, proyek pembangunan dermaga ASDP tersebut menggunakan dana APBN dan bukan berasal dari APBD daerah.

Karena itu rangkaian proses awal dari pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut menjadi wewenang pusat. Daerah hanya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan proyek.
–
“Selama menjabat bupati, saya tidak pernah campur tangan terhadap pelaksanaan proyek itu. Dana untuk pelaksanaan pengerjaan proyek itu dari APBN, bukan dari APBD,” jelas Ahok melalui telepon kepada Grup Bangka Pos, Selasa (7/4) malam.
–
Terkait adanya pemanggilan dirinya oleh Polda Babel, Ahok membenarkannya. Hanya saja dalam surat panggilan tanggal 31 Maret 2009 itu, ia hanya sebagai saksi. Namun isi surat panggilan tidak menjelaskan sebagai saksi kasus apa dirinya dipanggil.
–
Saat itu, jelas Ahok, dirinya belum dapat memenuhi panggilan Polda karena sedang berada di Belitung untuk menghadiri kampanye Partai Golkar di Tanjungpandan.
–
Meskipun tidak hadir, Ahok telah melayangkan surat ke Polda Babel untuk meminta agar pemanggilan dirinya sebagai saksi agar dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 2009.
–
“Sebagai warganegara yang baik dan taat akan hukum kita akan memenuhi panggilan pihak kepolisian. Apalagi pemanggilan kita sebagai saksi tentunya untuk membantu pihak kepolisian dalam menangani suatu perkara.
–
Dalam surat yang kita kirim ke polda untuk memberitahukan tidak hadirnya pada pemanggilan pertama, kita sampaikan agar dalam pemanggilan kedua nanti pihak kepolisian dapat lebih memperjelas kasus yang ditangani polda, sehingga membutuhkan kehadiran saya untuk sebagai saksi,” kata Ahok.
–
Ahok menjelaskan saat masih menjabat Bupati Beltim, dirinya sempat menghadapi masalah lahan untuk pembangunan pelabuhan ASDP Manggar. Penetapan lahan tersebut sebelumnya sudah diterbitkan oleh penjabat (pj) bupati saat itu pada tahun 2004.
–
Ketika dirinya resmi menjabat sebagai bupati, saat itu sudah ada pelaksanaan studi kelayakan terhadap rencana pembangunan pelabuhan ASDP. Namun belakangan masih ada kekurangan lahan dari yang sudah disiapkan.
–
Selanjutnya lahan milik warga yang terkena penambahan luas lahan rencana pembangunan pelabuhan ASDP itu diganti oleh pemerintah daerah dalam bentuk ganti rugi. Namun saat itu masih ada lahan yang terkena untuk penambahan, tapi belum jelas kepemilikannya.
–
“Pihak perusahaan PT GMB mengaku lahan itu milik mereka, namun saat kita minta bukti atas kepemilikan lahan tersebut, mereka tidak dapat menunjukkannya saat itu.
–
Sehingga kita umumkan melalui media massa, barang siapa yang merasa lahan tersebut miliknya untuk segera menghubungi pihak pemda dengan mambawa bukti atau dokumen yang menerangkan bukti kepemilikan yang sah atas lahan tersebut.
–
Sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang datang ke pemda saat itu, sehingga langsung diproses untuk revisi penetapan lahan untuk pembangunan pelabuhan ASDP ini. Sebelum penetapan ini diterbitkan sudah dilewati segala prosedur maupun dikonsultasikan dengan pihak terkait,” ungkapnya.
–

Saat pelaksanaan pembangunan pelabuhan dimulai, lanjut Ahok, pihak PT GMB sempat memasang patok di sekitar lahan untuk pembangunan pelabuhan ASDP karena merasa lahan tersebut milik mereka.
–
Namun pihak PT GMB tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya sehingga patok yang sudah dipasang dicabut petugas Satpol PP.
–
“Kalau pihak PT GMB mempermasalahan masalah lahan ini kenapa tidak pada saat itu, tapi kenapa baru sekarang masalah lahan ini dipermasalahkan.
Menurut saya pemanggilan oleh polda berkaitan dengan pelabuhan ASDP ini syarat dengan nuansa politis, apalagi di saat menjelang pemilu. Ini sebetulnya sudah black campaigne.
–
Kita perlu tegaskan di sini, bahwa lahan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di daerah, peningkatan fasilitas umum milik pemerintah untuk kelancaran transportasi Manggar-Ketapang,” ujarnya.
–
Mengenai terbitnya surat keterangan tanah (SKT) tahun 2007, atas lahan di sekitar lokasi pembangunan pelabuhan ASDP, menurut Ahok, hal itu bukan lagi menjadi kewenangannya. Pasalnya, ia saat itu sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Beltim.
–
Ahok pun mempertanyakan penerbitan hak guna bangunan (HGB) oleh pihak BPN di atas teluk yang tidak ada bangunannya, yaitu proses perpindahan HGB dari PT Timah ke pihak PT GMB atas lahan tersebut.
–
“Waktu saya masih menjabat bupati, sempat kirimkan surat ke Menteri Keuangan, Menteri BUMN untuk menanyakan masalah perpindahan HGB ini. Sampai saya berhenti jadi bupati tidak ada juga jawabannya, ini jadi pertanyaan juga,” ujarnya.
–
Basuki curiga ada kepentingan politik yang bermain di balik masalah lahan pelabuhan ASDP tersebut. Namun dirinya yakin masyarakat Babel tidak akan mudah terpengaruh cara seperti ini.
–
Situs berita Kompas.com mengutip dari Kantor Berita Antara, Selasa (7/4), menyebutkan, mantan Bupati Beltim, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok akan diperiksa Polda Bangka Belitung (Babel) terkait pelaksanaan proyek dermaga atau Pelabuhan ASDP di Kecamatan Manggar yang diduga bermasalah.
–
Kabid Humas Polda Babel Rajendra di Pangkalpinang, mengatakan Ahok rencananya akan diperiksa setelah pemilu.
–
Namun, Rajendra enggan berkomentar lebih jauh mengenai pemeriksaan Ahok yang diduga terlibat permainan proyek dermaga Manggar yang dibangun sejak akhir tahun 2005 dan hingga kini belum rampung.
–
Ahok saat itu menjabat sebagai bupati. “Wartawan bersabar dulu, nanti kami informasikan dan kapan perlu diadakan konfrensi pers terkait dengan pemeriksaan Ahok,” ujarnya. (bev – http://www.posbelitung.com/home/read/19823/etalase.html)