Jumat , 28 mei 2010 saya memanfaatkan waktu libur untuk kembali ke daerah pemilihan saya (dapil), tepatnya pulang kampung dimana pada hari minggu akan melanjutkan perjalanan ke Bangka.
Ada permintaan dari petani transmigran di Danau Meranteh agar saya datang meninjau kondisi lahan sawah dan irigasi mereka. Ternyata kondisinya hampir sama dgn lokasi danau Nujau, irigasi yg dibangun tidak bisa mengairi lahan sawah mereka pada musim kemarau, akhirnya kalau dipaksakan dibuka hanya bisa menjadi sawah tadah hujan dengan menanam padi Gogo. Pihak terkait memaksakan agar sawah-sawah tersebut tetap ditanami dengan bibit padi (apalagi jika bibit padi yg disediakan adalah padi sawah ?), hal yg kedua adalah fasilitas air minum yang dibangun thn anggaran 2008 dibiarkan begitu saja setelah pernah beroperasi selama 1 thn.
Sungguh memprihatinkan kondisi irigasi yg menghabiskan dana puluhan milyar. Inilah proyek pusat dan provinsi yg tidak perhatikan kondisinya atau dana yang ada di korupsi ?
Para petani sabagian mengusulkan menjadikan lahan sawah tersebut untuk ditanami sawit saja. Hal tersebut tidak bisa direalisasikan karena pemerintah daerah menjadikannya hanya untuk lahan sawah guna ditanami padi karena sudah terdapat irigasi (faktanya irigasi yg ada tidak berjalan sesuai dengan fungsinya), hal ini akan saya laporkan ke fraksi guna dibahas komisi terkait (komisi IV).
Hal kedua adalah maraknya tambang rakyat yang tidak diperbolehkan menggunakan alat berat sesuai dengan amanat UU No. IV tentang minerba tahun 2009. Untuk tambang timah rakyat kondisi geologi timah tetap memerlukan excavator, yang terjadi dilapangan adalah rusaknya lahan akibat diberikan ijin timah rakyat dikerjakan sama dengan kondisi KP hal ini terjadi karena ada oknum yang menyalahgunakan wewenangnya hal ini dibuktikan dengan adanya pungli Rp. 25 ribu/jam apabila menggunakan alat berat.
Terdapat modus lain dimana pemilik alat berat menyewakan alat dengan menyerahkan alat tersebut kepada oknum TNI lalu harga sewanya dinaikkan. Dengan kejadian seperti ini maka solusi satu-satunya adalah pembuktian terbalik, sejauh mana para oknum ini bisa diberantas ? semua kembali ke pemerintah ………………..
