Tiga Anggota DPR Kritisi Kinerjanya

(15/10)—Kritik dan kecaman yang datang bertubi-tubi, termasuk indikasi praktik percaloan, serta ‘jalan-jalan’ ala studi banding direspons dengan berbagai sikap dari beberapa anggota DPR. Bukan hanya anggota DPR nya, tetapi para staf ahlinya pun mengaku sudah pasrah dengan berbagai kritikan masyarakat. ”Silakan saja, masyarakat dan pers mengkritik DPR. Karena di sini (kantor MPR/DPR RI di Senayan) adalah tempat yang terbuka untuk dikritik,” Denny, staf ahli salah satu anggota Komisi IV DPR RI mengatakan kepada Business News (13/10).

Di tempat yang sama, anggota komisi III dari fraksi Partai Demokrat DPR RI, Eddy Sadeli mengatakan hal yang sama. Tetapi ia mengaku sudah mengurangi acara-acara wawancara dengan pers. ”Saya sudah mengurangi waktu untuk bertemu, berkenalan dengan wartawan. Sekarang saya hanya berusaha konsentrasi mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan hukum diskriminatif, terutama yang semasa Orde Baru menimpa banyak orang Tionghoa,” Eddy mengatakan kepada Business News (13/10).

Praktik calo anggaran kembali disinyalir banyak dilakukan oleh banyak anggota DPR. Hal ini semakin diperkuat dengan pengakuan dari para pejabat di daerah yang cenderung memilih jalan pintas untuk memperoleh anggaran. Sementara ajang lobby seringkali dilakukan karena suruhan kepala daerah. Setelah bergerilya, pengusaha sudah siap pasang kuda-kuda untuk merealisasikan proyek dari alokasi anggaran yang komisi-komisi di DPR sudah bahas dalam rapat kerja.

Selain ’tradisi’ praktik percaloan, DPR juga dianggap masih mewariskan tradisi studi banding. Bahkan dua panitia kerja (Panja) untuk RUU Hortikultura dan Kepramukaan sudah mengadakan kunjungan ke luar negeri dengan dalih studi banding. Sehingga PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Indonesia mensinyalir DPR sudah mengabaikan komitmen, dan akal sehat untuk menjalankan fungsi legislasinya.

Di satu sisi juga, pola penganggaran DPR sendiri memberikan peluang adanya pengalokasian anggaran studi banding utk setiap RUU, tanpa ditentukan lebih dulu urgensi, relevansi, dan tujuan negara sebagai objek studi bandingnya.

Merespons hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) Basuki T. Purnama melihat kritik masyarakat tidak berlebihan, tetapi proporsional. ”Saya tidak keberatan dengan kritik, karena bagi saya hal tersebut membangun spirit saya untuk bekerja maksimal. Lembaga seperti PSHK juga bukan mau menjatuhkan DPR, tetapi memberi masukan, terutama berbagai kajian hukum. Dan saya, sebagai anggota Baleg jelas sangat berterima kasih,” Basuki mengatakan kepada Business News (13/10).

DPR sering tidak transparan ketika salah satu kegiatannya kian disorot masyarakat dan pers, terutama studi banding dan gerilya praktk percaloan saat rapat kerja. Kritik tajam dituai karena DPR tidak transparan kepada masyarakat, termasuk konstituennya.

Minimnya laporan dan resume yang menyangkut materi RUU yang dibahas selama studi banding, merupakan salah satu penuaian kritik pedas kepada DPR RI. Karena selama ini, setiap kali kunjungan ke luar negeri dengan dalih studi banding, resume ataupun laporan lebih banyak nihilnya. ”Dan yang sering terjadi, ketika rombongan (anggota DPR) ke luar negeri, ternyata mereka gagal bertemu dengan mitra, ataupun source persons untuk menggali materi pembanding RUU. Mereka sudah dijadualkan bertemu dengan pejaba di sana, tapi tidak siap karena anggota DPR nya juga seringkali mendadak tanpa ada pemberitahuan awal. Staf ahlinya merasa takut kalau harus membuat laporan yang sesuai dengan kejadian tersebut. Akhirnya laporan tidak dibuat. Kalaupun ada yang dibuat, pasti tidak seperti pada kejadiannya,”.

Untuk mempersiapkan laporan, bukan sesuatu yang sulit bagi lembaga negara seperti DPR. Tetapi karena tidak ada sikap gentleman, atau berani buka-bukaan, sehingga DPR terus menuai kritik, termasuk praktik percaloan. ”Akhirnya studi banding, dan gerilya proyek terus menjadi tradisi turun temurun di DPR. Selain alat kelengkapan terutama BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), Ke-sekjen-an yang kian menyimpang. BURT pernah memutuskan pengadaan barang atau infrastruktur di lingkungan DPR yang selama ini cenderung kontroversial seperti LCD, laptop, renovasi gedung, mesin cuci, dll.,

Celah-celah tersebut terus didiamkan saja oleh DPR dari wakt ke waktu. Sehingga dari sikap keliru dan tidak waspada, bahkan menyimpang dari fungsi kerjanya, akhirnya penyusunan anggaran untuk berbagai kegiatan menjadi mubazir.

”Untuk kasus saya, studi banding ke Maroko, ada laporannya. Saya membuatnya sendiri,bahkan saya menggunakan website saya untuk update kegiatan. Dengan demikian, setiap kali ada yang ingin tahu mengenai kegiatan saya, silakan buka website saya. Semua ini bentuk tanggung-jawab, karena dengan demikian, anggota DPR terus berani bersikap transparan,”. (SL/Business News)