Ahok.Org – Berbagai pesta demokrasi terus bergulir di daerah. Tak berapa lama lagi, sejumlah provinsi dan kabupaten/ kota akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada), seperti Provinsi Aceh, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kini, pemerintah provinsi kembali menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah provinsi harus memprioritaskan aspirasi dan kesejahteraan rakyat daerahnya. Sebab, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem pemilihan langsung, tentumenginginkan pemimpin yang tak banyak basa-basi. Tapi, mereka mendambakan pemimpin yang solutif dan berkarya nyata. Di sinilah urgensi membangun kepemimpinan ideal.
Rakyat pun merindukan pemimpin yang sangat memahami keinginan mereka. Apalagi, saat ini anarkisme dan instabilitas sosial mudah meledak di mana-mana. Sehingga, pemimpin yang cinta damai dan mampu memberikan pengayoman menjadi dambaan masyarakat. Dan kepemimpinan yang netral, objektif dan milik semua golongan sangat ditunggu tunggu kehadiran.
Oleh sebab itu, pemimpin harus berwawasan pluralisme yang mengedepankan toleransi antarumat beragama. Karena, kenyataannya Indonesia bukanlah negara agama. Semua perbedaan agama, suku, ras, dan antargolongan (SARA) harus menjadi kekuatan membangun NKRI yang lebih baik, damai, adil, makmur dan sejahtera.
Pluralisme tak perlu ditawar-tawar lagi. Setiap pemimpin harus mengedepankan pluralisme dengan cara lebih membuka diri dan open minded terhadap semua elemen masyarakat.
Kepemimpinan Ideal
Pemimpin ideal harus cakap dalam banyak hal seperti agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Pemimpin idea] harusmampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Tak lupa pula, pemimpin pun harus melek teknologi dan informasi serta iptek. Dengan mengetahui berbagai permasalahan melalui internet, informasi terkini terkait pluralisme dapat disikapi dengan arif. Sehingga, makin banyak tahu informasi seperti ini, seorang pemimpin diharapkan terdorong melakukan tugasnya membela keadilan dan membangun pluralisme di segala dimensi kehidupan.
Apabila semua saran tersebut dilakukan, semua rakyat Indonesia tidak takut lagi akan terjadi ketidakadilan oleh kalangan mayoritas kepada minoritas. Para pemimpin disarankan untuk tidak alergi terhadap politik. Ini supaya ketika terjadi ketidakadilan, mereka dapat melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat.
Oleh karena itu, pemimpin harus berprinsip dan memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. Kita harus membangun bangsa Indonesia bukan dengan charity atau bantuan sosial, tapi dengan keadilan sosial.
Dengan demikian, para pemimpin masa depan dapat membawa rakyatnya ke suatu sikap toleransi dan saling pengertian di antara agama-agama dan golongan. Sikap saling memahami dan toleransi diwujudkan dalam bentuk menjaga keberagaman dan kebinekaan Indonesia.[Suara Karya]
Basuki T. Purnama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar
