Kubu Jokowi-Ahok Siap Hadapi Protes Pasangan Lain

Ahok.Org – Tim sukses Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap menghadapi laporan protes yang diajukan kubu Foke-Nara terkait iklan di televisi yang dinilai melanggar aturan.

“Kami mempersilahkan timses Foke-Nara melaporkan bahwa terjadi pelanggaran terkait iklan yang dimuat di salah satu televisi ke Panwaslu dan KPU DKI,” kata M Taufik selaku Juru Bicara Timses Jokowi-Ahok kepada wartawan, Selasa (15/5).

Namun, kata Taufik, materi iklan yang dipermasalahkan oleh timses Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) tidak melanggar aturan. “Itu iklan Pak Prabowo. Laporan tersebut menunjukkan ketidakpahaman timses Foke-Nara terhadap aturan,” ujarnya.

Menurut Taufik, pelaporan tim advokasi pasangan nomor urut 1 Pilkada DKI 2012 merupakan tindakan kepanikan dari rasa terancam kalah terhadap gerak langkah Jokowi-Ahok. Iklan tersebut bukan kampanye Jokowi-Ahok melainkan Prabowo menyongsong pemilihan presiden pada tahun 2014 mendatang.

“Kami siap menghadapi karena iklah itu bukanlah kampanye yang dilakukan Jokowi dan Ahok,” ujarnya. Ia menjelaskan, kampanye adalah kegiatan yang dilakukan pasangan atau tim sukses untuk merekomendasikan dukungan pencoblosan serta menawarkan visi dan misi kepada masyarakat.

“Iklan itu tidak melanggar aturan, itu bagian dari ketidakpahaman tim sukses Foke-Nara terhadap aturan kampanye. Serta bagian kepanikan dan rasa khawatir menghadapi respon publik yang begitu besar dukungannya terhadap Jokowi-Ahok,” katanya.

Taufik menegaskan, pihaknya selama ini tidak pernah mengutak-utik kegiatan ‘kampanye terselubung’ yang dilakukan calon “incumbent”. Bila ditelisik lebih lanjut, justru lebih banyak kampanye terselubung yang dilakukan menggunakan fasilitas negara. Misalnya iklan tentang Kanal Banjir Timur (KBY), iklan kesehatan, HUT Jakarta bulan Juni dan sebagainya.

“Namun, timses Jokowi-Ahok tidak menganggap itu masalah yang besar. Silakan saja sosialisasi,” tegasnya.
Koordinator Media Center Jokowi-Ahok, Erlangga menambahkan. seorang pemimpin seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jangan justru memberikan pendidikan politik yang tidak benar dan tepat kepada warga Jakarta.

Kehadiran Jokowi itu untuk menghilangkan kejenuhan gaya birokrat, walaupun Jokowi seorang birokrat namun gaya hidupnya jauh dari birokrat dan lebih sederhana. “Pendidikan politik harus dimulai dari pemimpin. Incumbent seharusnya yang mendidik masyarakat dan menunjukkan demkorasi yang baik,” tambahnya.[Republika]