Ahok.Org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, dan partai politik sepakat tidak menunda hari pencoblosan untuk memilih gubernur DKI Jakarta yang akan dilakukan pada 11 Juli 2012 mendatang. Guna memastikan tidak ada lagi pemasalah yang berkaitan dengan daftar pemilih, hingga kini terus dilakukan penyisiran data fiktif.
“Soal penyisiran ini KPUD tidak boleh berhenti, parpol dan tim sukses cagub juga telah menyepakati hal itu,” ujar Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI, Aminullah di Jakarta, Rabu, 30 mei 2012.
Sebelum DPT ditetapkan pada 2 Juni mendatang, KPU DKI akan memberikan hasilnya kepada Panwaslu, tim sukses pasangan calon dan pihak terkait lainnya. Bila ada keganjilan dapat segera diselesaikan.
“Namun soal penyisiran data fiktif atau ganda ini juga harus terus dilakukan. Sejauh ini belum ada komplain lagi soal DPT karena memang prosesnya belum selesai. Apalagi masing-masing pihak juga turut melakukan penyisiran DPT,” katanya.
Kesepakatan antara KPU DKI Jakarta, Panwaslu dan partai politik yang diwakili Pelaksana Harian (Plh) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, Ketua DPD Gerindra M. Taufik, Ketua DPD Golkar, Prya Ramadhani, Ketua DPW PKS, Selamat Nurdin dan Ketua DPW PPP, Lulung Lunggana, di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Terkait dengan kinerja KPU DKI Jakarta, Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah memastikan bahwa KPU DKI Jakata telah melakukan tugasnya dengan maksimal.
Penggunaan website untuk memberi ruang warga yang tidak terdaftar agar dapat mendaftar sendiri dan menggelar rapat pleno dengan pasangan calon dan Panwas di kelurahan terkait daftar pemilih adalah contoh nyata.
“Sudah dilakukan hampir di 267 keluharan tidak ada masalah. kalaupun ada pasangan calon yang tidak mau tanda tangan itu sah-sah saja tapi lima kandidat lainnya mau, itu tidak ada masalah,” kata Ramdansyah.
Banyaknya pihak yang mengatakan bahwa adanya DPT fiktif karena keterkaitan dengan DPT yang lama. Karenanya, persoalan DPT ini merupakan permasalahan lama dan butuh pengawasan yang banyak agar menekan pelanggaran ini.[Vivanews]
