Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap sejumlah terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah lain. Dalam hal ini, Basuki mengambil contoh terkait peranan pemprov dalam mengawal buruh mendapatkan upah layaknya.
“Saya berharap ini bisa menjadi model untuk daerah lain di seluruh indonesia. Itu pesan Pak Gubernur kepada saya,” kata Basuki, Jumat (2/11/2012), di gedung Balai Kota Jakarta.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi di seluruh daerah tak perlu lagi melakukan perdebatan panjang untuk menentukan angka kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh. Di luar itu, jumlah komponen kebutuhan yang dicantumkan untuk menentukan angka KHL sebaiknya diserahkan kepada menteri terkait untuk dikaji dan dicermati secara berkeadilan.
“Angka KHL nggak perlu diributkan, kecuali soal komponen kebutuhan dan sifatnya masuk di ranah menteri,” ujarnya.
Tugas kami, tambahnya, adalah memberi dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Khususnya sektor-sektor primer seperti sembako, transportasi, perumahan layak, jaminan kesehatan dan pendidikan yang layak pada semua.
“Itu tugas utama kami, termasuk membuka kesempatan berwirausaha,” tandasnya.
Untuk diketahui, Pemprov DKI baru saja menetapkan KHL. Angkanya meningkat dari KHL sebelumnya yang berkisar di angka Rp 1,8 juta menjadi Rp 1.978.789. Angka KHL itulah yang nantinya akan menjadi rujukan untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) yang rencananya mencapai 102 persen dari angka KHL.
Namun demikian, angka UMP baru ditetapkan pada 20 November 2012 melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.[Kompas]
ya udah, UMP Jakarta 2013 = 2 jota saja bos klo gitu. ga perlu debat/demo kelamaan lagi.
banyak koq perush. yg sayang karyawan kasih upah plus bonus ‘super-rajin reward’ diatas UMP ga banyak bacod asal karyawannya rajin kerja bukan sebaliknya, rajin demo/mangkir kerja dgn banyak alesan.
—
btw, ntar karyawan kantoran klo ikutan demo gimana? “masa gaji kita segitu doank, buruh aja UMPnya saingan bahkan jauh diatas kita. klo gitu ngapain repot2 buwang duwit kuliah ampe sarjana, SMK aja cukup dong – lebih murah lagi ongkosnya.”
Dalam konteks yang satu ini, Jokowi-Ahok memang harus ekstra hati-hati tuh, Bro (TaZ)… kalau menurut hemat saya substansinya itu sebenarnya bukan di angka (2 juta, 3 juta atau lebih dari itu) yang bisa jadi serba relativ. Semua indikator, variable, dan varian-varian lainnya (termasuk kebijakan Pemerintah Pusat dan DPR-RI dalam konteks buruh-pengusaha) harus ditengok juga sebelum angka yang pas dimunculkan — dan itu harus muncul dari kesepahaman dan kesepakatan antara buruh-pengusaha, bukan dari Gubernur. Kemarin, di halaman lain di ahok.org ini, saya juga kasih komentar dalam konteks yang sama buat Pak Jokowi. Isinya seperti ini niiiiih… — Ini bisa penting atau sama sekali tidak penting jika dibaca oleh Pak Jokowi : Perwakilan buruh mematok usulan UMP Rp 3 juta/bulan itu pasti bukan angka yang tiba-tiba jatuh dari langit sebagai ilham atau wangsit dari Mbah Jembrong atau entah darimana gitu deeeh, iya kaaaan…? Artinya, angka itu pasti didapat dengan melihat dan mengukur beberapa indikator, variable, dan varian-varian lainnya, iya… kaaaaan…? Begitu juga dengan pihak pengusaha yang belum apa-apa sudah teriak “bisa bangkrut”… itu pernyataan “bisa bangkrut” bukan sekedar pernyataan agar dapat menghindar dari tuntutan para buruh kaaaaan…? Artinya, sebelum menyatakan “bisa bangkrut” para pengusaha pasti sudah melihat dan mengukur juga semua indikator, variable serta varian-varian lainnya, iya kaaaaan…? Iya begitu gak niiih,Pak Jokowi? Jangan sampe ada di antara mereka yang asal nguap atau asal bunyi aja… Soalnya ini memang bisa jadi perkara pelik dan dilematis apabila kedua belah pihak tidak dapat dipertemukan dalam satu titik pemahaman (yang bukan sekedar titik temu) karena perkara memenuhi tingkat kesejahteraan buruh itu memang perkara penting dan lebih penting daripada Presiden dan Wakil Rakyat yang tidak pernah mampu mensejahterakan nasib kaum buruh (ini sekalian RALAT, kemarin ada yang salah ketik) dengan hanya menimang-nimang para pengusaha. Namun demikian, begitu juga dengan eksistensi kaum pengusaha… keberadaan kaum pengusaha yang kuat dan tangguh (tidak mudah diserang badai krisis ekonomi kemudian banyak yang amblas ke dasar bumi seperti pada tahun 1997) serta mampu memenuhi tingkat kesejahteraan para pekerjanya (buruh) itu sama pentingnya dengan keberadaan seorang Presiden dan Wakil Rakyat yang mampu membuat kebijakan mensejahterakan kaum buruh di Indonesia secara kongkret tanpa harus membuat para pengusaha (pemilik modal) amblas ke dasar bumi dan tidak bikin Gubernur jadi sakit kepala. Logikanya bisa sangat sederhana : pengusaha yang lunglai, letoy serta loyo dan tidak mampu mensejahterakan nasib para pekerjanya pasti dianggap tidak berguna oleh kaum buruh karena kaum buruh tidak cuma butuh sekedar dapat makan tapi juga butuh sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Begitu juga dengan para pengusaha (pemilik modal), mereka tidak cuma berpikir soal untung tapi berpikir juga soal peluang pasar dan bagaimana produknya bisa laku dijual tanpa harus dibikin pusing oleh pungutan liar yang membebani cost produksi dan operasional perusahaan atau dengan urusan-urusan buruh yang tidak berkualitas dan tidak produktif tapi banyak maunya. Naaaah… Gubernur hanya bisa membuat SK dalam konteks itu sesuai dengan kesepahaman kedua belah pihak (buruh-pengusaha) yang sudah tertuang dalam wujud kesepakatan bersama. Dengan catatan : itu juga jika tercipta sebuah pemahaman bersama antara buruh dan pengusaha. Jika tidak? Yaaa, tanya saja ke Presiden atau Wakil Rakyat karena saya bukan Presiden dan bukan Wakil Rakyat. Hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam konteks yang satu ini, Pak Jokowi… Mohon maaf, jika dianggap tidak sopan atau ada banyak yang keliru. — begitu, Bro (TaZ). Thanks…
banyak yang pungli ini itu tuh
bikin Ijin ini itu, di bikin susah
udah selesai pun masih di bikin susah.
repot banget, habis bayar ijin dia suruh bayar uang “koordinasi” ck.ck.ck….
repot repot…
jokowi dan ahok dimata saya dan teman2 adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. mereka lebih mementingkan rakyatnya ( termasuk: buruh dan pengusaha )bukan diri mereka sendiri. mereka selalu tulus dan sungguh2 menyelesaikan semua permasalahan yang ada. saya hanya berdoa semoga tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan dan umur yang panjang untuk merubah mental dan budaya berlama2 ria, masa bodoh, korupsi, manipulasi, kekerasan, sopan santun dan tertutup yang sudah mengakar salama ini di masyarakat, dikarenakan pemerintah terdahulu yang telah dengan sengaja merubahnya demi kepentingan mereka. terima kasih banyak jokowi dan ahok. semoga tuhan selalu memberkati kalian dan keluarga kalian.
singsingkan lengan, mulai dari diri sendiri, depan rumah bersihkan, saluran got bersihkan, yg buang sampah sembarangan, nasehati, waktunya berubah. Tertib berlalu lintas, jangan ikut2an yg rame2 melanggar. Ayo, MULAI dari DIRI KITA SENDIRI. Lalu ajarkan anak2 kita, sopan santun terhadap sesama. O ya pak Basuki, tolong materi pendidikan diperhatikan di sekolah2. Tekankan kepatuhan, toleransi dan tertib, dengan berbagai simulasi, misal buang sampah pd tempatnya, kalo tidak, simulasikan banjir pada model mikro, jk sungai tersumbat dll. Anak2 suka itu dan masuk dlm otaknya.