Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa Jakarta terbuka bagi urbanisasi. Menurut Basuki, Jakarta telah dianggap siap menghadapi arus urbanisasi dengan bentuk manajemen baru.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Basuki terkait masalah penentuan kehidupan hidup layak (KHL) buruh DKI yang mencapai Rp1,9 juta, dan secara otomatis akan menaikkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI pada tahun 2013 mendatang.
Beberapa pandangan menyatakan, kenaikan UMP yang diprediksikan mencapai lebih dari Rp 2 juta akan menjadi faktor penarik penduduk daerah luar Jakarta untuk mengadu nasib ke ibukota.
Menurut Basuki, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat telah membahas hal tersebut. Ia pun mengakui bahwa kenaikan KHL yang berdampak pada naiknya UMP DKI tahun 2013 dapat menjadi daya tarik untuk penduduk daerah.
“Memang tidak bisa dihindari. Tetapi urbanisasi jangan dianggap melemahkan ekonomi, karena harusnya urbanisasi yang dilakukan dengan manajemen yang baik akan menumbuhkan perekonomian Jakarta,” kata Basuki usai menghadiri Belitong Exotic Expo 2012 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Sabtu (3/11/12).
Ketika ditanya kesiapan Jakarta dalam menghadapi arus urbanisasi besar-besaran, Basuki menegaskan bahwa sebagai ibukota negara, Jakarta harus siap. “Jakarta harus siap untuk itu, kalau mau jadi ibukota,” ujarnya.
Cara mengelola arus urbanisasi di Jakarta, Basuki memaparkan, adalah dengan melakukan penataan kawasan kumuh melalui pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Penempatan dilakukan dengan sistem undi, yaitu kalau ada penghuni yang menjualnya dan tetangga tidak melaporkan, maka penghuni satu lantai itu akan diminta pergi.
“Kita sedang menyiapkan peraturan itu, jadi tidak ada lagi spekulasi mendapatkan rusunawa milik DKI untuk diperjualbelikan. Rusunawa itu punya rakyat dan ditujukan untuk orang yang tak mampu,” tegasnya.
Basuki juga berpendapat bahwa dalam penentuan UMP, pemerintah harus melihat dari dua sisi. Sisi pertama, pemerintah harus memberikan jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi dan lapangan kerja. Sementara di sisi lain pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang cepat kepada pengusaha.
Menurut Basuki, jika dilihat dari sisi tersebut, upah Rp 1,5 jutaper bulan tidak akan cukup untuk biaya hidup buruh. Bahkan, jumlah Rp 4 hingga Rp 5 juta per bulan untuk tiap keluarga pun masih belum memungkinkan untuk hidup layak di Jakarta.
Basuki mengakui bahwa kenaikan KHL yang cukup tinggi dan juga menaikkan UMP DKI tahun 2013 diperkirakan akan menyulitkan pengusaha di sektor usaha kecil menengah (UKM).
Karena itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tengah berupaya menetapkan peraturan zonasi UMP di daerah. Dalam aturan zonasi, pengusaha UKM diberi keringanan untuk membayarkan UMP di bawah yang telah ditetapkan.
“Aturan itu akan melihat skala besarnya usaha. Usaha kecil pasti akan sulit membayar UMP sebesar 2 juta. Namun usaha besar tidak mengalami kesulitan demikian, bahkan bisa diminta membayar di atas UMP. Inilah yang sedang digodok oleh pusat,” pungkas Basuki.[Kompas]
idenya baagus juga rusunawa di awasi pemerintah
karna yang ada sekarang yang punya rusunawa itu orang kaya semuanya
nah gitu dong kalo ump nya sama kasian tukang warteg yang mesti bayar karyawan 2 juta/bulan
Yang lainnya sih sudah “OK”, Pak Wagub… Soal Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang membuka pintu untuk semua warga negara Indonesia yang ada di seluruh penjuru pelosok Nusantara, itu juga sudah sangat bisa dipahami — bahkan kalau perlu, (saking kelewat ramah dan terbukanya Pemrov DKI Jakarta) biarkan semua warga negara Indonesia dipindahkan saja ke Ibu Kota, biar kita tenggelam ke dasar bumi secara bersama-sama. Tapi, apakah gak bisa membuka pemahaman para Pemimpin Pemerintahan dari daerah lainnya supaya mereka juga punya tanggung jawab berupa keberhasilan atau kegagalan atas pengendalian urbanisasi dikalangan masyarakatnya yang tergiur dengan kehidupan Kota Jakarta yang sudah penuh sesak ini. Begitu maksudnya, Pak Wagub…
Sebaiknya orang yang melakukan urbanisasi harus dibekali dengan ketrampilan dari desanya sebelum dia menginjakkan kakinya ke Jakarta , misalnya dilengkapi dengan ketrampilan , tukang las , montir , jahit menjahit , tambal ban , dan lain lain , jadi apabila ada ketrampilan bawaan , maka orang yang pindah ke kota jakarta tersebut tidak akan menjadi gembel atau melakukan kriminal