Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta Dinas Pendidikan DKI yang saat ini dipimpin oleh Taufik Yudi Mulyanto agar fokus dalam empat hal. Empat hal tersebut antara lain, akses pendidikan kepada anak didik yang tidak mampu, peningkatan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana sekolah dan pencegahan tawuran.
Menurut Jokowi, pencegahan permasalahan tawuran dan bentrok antar siswa adalah hal penting yang harus menjadi fokus Dinas Pendidikan DKI
“Tawuran masalah kekerasan, pokoknya tawuran harus selesai,” kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (9/11/2012).
Selain itu, Jokowi meminta akses pendidikan masyarakat tidak mampu menjadi mudah. Kedua ada peningkatan kualitas pendidikan. Hal penting lainnya yang diharapkan menjadi fokus Dinas Pendidikan DKI adalah permasalahan sarana dan prasarana.
“Jangan sampai sekolah tidak butuh barang itu terus dikirim. Enggak butuh bangku dikirim, enggak butuh kursi kirim kursi, sehingga menumpuk enggak ada ruangannya hanya ditaruh di teras sekolah. Saya kan kalau ngecek sore-sore, sering banget ngeliat kayak gitu,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi telah mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI dalam rangka mendengarkan laporan-laporan program Dinas Pendidikan DKI dan rencana program di tahun 2013. Tampaknya, Jokowi kurang puas terhadap pemaparan Dinas Pendidikan DKI, yang dikatakan oleh Jokowi, programnya terlalu monoton dan tidak ada gebrakan di dalamnya.
“Anggarannya harus ada, eh malah enggak ada. Malah isu-isu utama enggak masuk, yang masuk malah rutinitas monoton kayak yang itu-itu,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk kembali merombak program-program dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan DKI. Sehingga Jokowi berharap pada saat Dinas Pendidikan DKI kembali menghadapnya, program-program itu sudah siap terencana dan inovatif.
“Sudahlah itu rutinitas monoton saya enggak mau. Saya minta balik lagi dirombak lagi, kembali lagi sudah beres. Enggak usah panjang-panjang yang kayak dulu itu rutinitas gitu-gitu aja. Ada peningkatan kompetensi. Saya yang baca aja sumir, absurd,” kata Jokowi.[Kompas]
Berita Lainnya:
Salut buat pak Gubernur!!!
Dari dulu memang kualitas pendidikan di DKI sudah sangat tragis. Buktinya, banyak pelajar bolos, tingkat kelulusan rendah sampai tragisnya tawuran antar pelajar. Bukannya dididik jadi ilmuwan malah dijadikan preman. Pendidikan di Jakarta perlu dirubah total, anak2 jangan hanya jadi perpustakaan berjalan, harus punya pemikiran dan pertimbangan logis.
Saya dengar bahasa Inggris mau dihapus dari pendidikan SD. Wah, gimana masa depan nya? di zaman globalisasi kok anak kita malah tidak diajarkan bahasa pergaulan internasional semenjak kecil.
jika kepala dinas pendidikan gitu2 aja jadikan ekor dinas pendidikan aja pak Jokowi alias nyapu hal sekolah aja………
hilangkan seragam sekolah – hemat anggaran siswa.. terus mereka jadi tidak terkelompok, alias tidak tahu mereka dari sekolah mana kalau tawuran, gampang blend in kalo terjadi tawuran.. bikin perpustakaan yang banyak – per berapa sekolah satu – jangan disekolahnya aja, biar jadi lebih sosialisasi antara siswa.. taro buku pelajaran biar bisa dipinjam disana..mulai buat komunitas sebagai pendidik, bukan penonton..
kerahkan pol pp tangkap anak anak yang tawuran suruh kerja bersihkan taman taman,dan selokan biar ga banjir.
Tak kenal maka tak sayang..simple, gunakan filosof itu..
Kenalkan mereka silang dgn sekolah lain, buat acara/program yg atractive, intens..
Setiap masalah psti ad solusi..
Ide bagus
usul pak, bagaimana kalo di tambah pelajaran budi pekerti biar ga tawuran, gak usah pake RSBI segala, perbanyak pelajaran ilmu terapan, krn ga semua anak2 nanti bisa kuliah krn kurang mampu, siawa yg berprestasi dapat beasiswa kuliah dsb
PEMBERITAHUAN DARURAT UNTUK SEMUA WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGINGINKAN/MERINDUKAN/MENGHARAPKAN MODEL KEPEMIMPINAN DI DAERAHNYA (PROVINSI/KOTAMADYA/KABUPATEN) MASING-MASING AGAR BISA MENDAPATKAN SEPERTI JOKOWI-AHOK yang jujur, cerdas, transparan, terbuka, amanah, mengabdi dan melayani masyarakat, sopan, beradab, adil, tegas dan terjaga integritasnya serta berani sesuai dengan konteksnya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur yang memiliki vivi-misi berorientasi ke KEADILAN UNTUK RAKYAT. Pemberitahuan darurat ini dapat disebar-luaskan oleh setiap orang agar dapat diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia dimana pun berada terkait dengan adanya pertanyaan wartawan kepada JOKOWI usai acara diskusi di LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) mengenai : WACANA ATAU KEMUNGKINAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG NANTINYA TIDAK LAGI DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MELALUI PEMILUKADA, TAPI DIPILIH OLEH DPRD MASING-MASING DAERAH — DENGAN ALASAN UNTUK MENGHEMAT BIAYA POLITIK (Sumber : Tribunnews.com, 08/10/2012).
CATATAN PENTING :
1. SUDAH TERBUKTI bahwa selama lebih dari 32 tahun rakyat Kota Jakarta dipaksa atas nama Undang-Undang/Kebijakan yang mengharuskan Pemilihan Pemimpin Kepala Daerah/Gubernur dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) MAKA SELAMA ITU PULA RAKYAT KOTA JAKARTA TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SEORANG PEMIMPIN/GUBERNUR YANG BERKUALITAS DAN BERMUTU dan tidak seperti yang bisa didapatkan pada proses pemilihan langsung oleh rakyat Kota Jakarta saat sekarang ini. Contoh : TERPILIHNYA JOKOWI-AHOK SEBAGAI PEMIMPIN KEPALA DAERAH DKI JAKARTA YANG BISA DILIHAT DAN DIUJI KUALITAS MAUPUN MUTUNYA SEBAGAI PEMIMPIN ;
2. JIKA ALASANNYA UNTUK MENGHEMAT BIAYA POLITIK maka bisa dibuat skala perbandingan yang sangat rasional dan sangat masuk akal mengenai akibat-akibat kerugian yang harus ditanggung selama lebih dari 32 tahun oleh rakyat Kota Jakarta yang disebabkan oleh dimunculkannya figur-figur/tokoh-tokoh Pemimpin Kepala Daerah yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, dengan cara-cara politik yang juga tidak berkualitas dan tidak bermutu, melalui Sidang Paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan atas nama Undang-Undang (kebijakan politik) yang juga tidak berkualitas dan tidak bermutu — patut diduga bahwa selama masa lebih dari 32 tahun itu rakyat Kota Jakarta sudah mengalami kerugian yang sangat luar biasa hingga tidak dapat lagi dinilai dengan nilai-nilai ekonomis semata KARENA KERUGIAN AKIBAT ULAH DAN PERILAKU PEMIMPIN YANG TIDAK BERKUALITAS DAN TIDAK BERMUTU ITU merambah ke berbagai aspek/dimensi kehidupan manusia meliputi : aspek kesejahteraan ekonomi rakyat, keadilan (sosial/politik/ekonomi), kesejahteraan hak-hak sebagai warga negara, pengayoman dan perlindungan hak-hak asasi manusia, hak kesejahteraan lingkungan hidup yang layak bagi warga masyarakat, hak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaaan, dlsb., dlsb., dlsb.;
3. Dengan demikian, wacana untuk menggunakan kembali cara pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, patut diduga hanya akan memutar kembali jarum sejarah pemilihan Kepala Daerah yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, yang dapat merugikan hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupannya, dan patut diduga bahwa wacana seperti itu hanya pantas dimunculkan oleh orang-orang (atau gerombolan-gerombolan) dengan gejala sakit jiwa oleh karena dorongan rasa takut dengan fenomena kemunculan PEMIMPIN-PEMIMPIN BERKUALITAS DAN BERMUTU SEPERTI JOKOWI-AHOK DI TIAP-TIAP DAERAH.
Terima Kasih.
Tertanda :
Inisiatif Warga Kota Jakarta untuk Keadilan Rakyat dan Pemimpin Berkualitas.
Pensiun dini kan,Kepala kepala yang tidak punya program “gebrakan” yang inovatif,masih banyak di luar sana ,yg muda,energik,bersih yg bisa.Percuma pak da tua untuk merubahnya ,buang buang waktu,tidak ada progres nya
sebaiknya diganti saja Kadis Pendidikan DKI – Jakarta. karena berapa tahun menjabat tidak ada perubahan yang baik. lihat fakta / bukti. mungkin tidak bisa mengikuti visi JB.
DKI butuh kadis pendidikan yang pro rakyat, inovatif – kreatif dan bebas tawuran.