Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai terlalu banyak anggaran di Dinas PU DKI Jakarta yang menggunakan konsultan. Bahkan untuk saringan sampah saja butuh perencanaan.
Untuk jasa seluruh konsultan saja, anggaran Dinas PU mencapai Rp 33 miliar. Padahal, konsultan hanya digunakan untuk perencanaan, yang seharusnya bisa dilakukan oleh orang dalam Dinas PU.
“Perencanaan saringan sampah saja Rp 300 juta. Apa yang mau direncakan, Pak? Bapak pasang saja saringan sampah, apa susahnya. Maksudnya uang-uang ini yang saya tidak paham,” kata Basuki.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul “20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3”.
Menurut Basuki, terlalu banyak anggaran untuk perencanaan-perencanaan dan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh Dinas PU, namun diberikan kepada konsultan. Padahal, banyak pegawai Dinas PU yang merupakan lulusan insinyur.
“Benar-benar uang negara dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting,” cetus pria yang akrab disapa Ahok ini.
Basuki juga menceritakan pengalamannya saat menjadi Bupati di Belitung Timur. Menurutnya, konsultan kerap mengakali kliennya.
“Survei sekali, bisa bikin 3-4 dokumen, tapi dia hitung cost-nya seolah-olah 3-4 kali jalan. Dulu di Bangka Belitung, foto udara, dari pusat ada. Dia lobi kita untuk provinsi, dia lobi tingkat kabupaten. Tapi seolah-olah dia terbang tiga kali. Jadi dia cuma copy paste,” tuturnya.
Untuk itu, jika berhubungan dengan konsultan, Basuki meminta Kepala Dinas lebih teliti lagi melihatnya apakah mereka memberi harga yang masuk akal.
“Kita minta bantu mereka, setengah kasih ke rakyat kembali,” imbuhnya.[Kompas]
Setuju!!!
Kalau urusan dengan sampah, tinggal cari LSM aja yg ngurusin sampah. Biasanya gratis, trus malah mungkin bisa dapet dana bantuan.
Mumpung menjadi pembuat kebijakan, gimana kalau dibuat kebijakan untuk pemilahan sampah di Jakarta… dimulai dari gedung perkantoran. Lumayan tuh membantu pemulung, mengurangi tekanan thd TPA. Ayo kita kurangin sampah!
Perencanaan kerja memang perlu, tapi kan gak mesti dilempar ke konsultan. Kalau semua diserahkan ke konsultan, orang-orang Dinas PU kerjanya ngapain aja? Apa memang cuma begitu : cuma lempar-lempar perencanaan…? Kalau iya… ganti saja nama dinasnya jadi DLP (Dinas Lempar-lempar Perencanaan) — biar selaras antara lembaga dengan pekerjaannya. He…he…he…
Perencanaan itu profit marginnya paling tinggi pak. low cost high income, klo udah pasang pancang incomenya g maksimal lagi. jadi klo mau sabetannya banyak brrti harus diperbanyak program yg sifatnya perencanaan, pengawasan, evaluasi, inspeksi, konsultasi, penilaian, rapat, dan lain-lain. wkwkwwkwkwkkkk
Yth bapak ahok, kalo bisa untuk detail anggaran 2013 di tayangkan di website , jangan global kalau perlu perincian anggarannya di tampilkan untuk apa saja , sehingga masyarakat bisa mengetahuinya dan menilai bersih, transparansi, professional.
wahh sudah gileee nih para birokrat..sudah kaya bos suruh sana suruh sini…benar2x kata saudara @diding ireng jadi DLP dinas lempar lempar perencanaan….harus dibikin shock therapy tuh pak ahok…minimal untuk merubah mindset mereka tentang PNS yang seharusnya melayani masyarakat bikin ide aja program bersih2x WC di Terminal2x Umum yang dilakukan oleh mereka(para pns pemda)… untuk menimbulkan semangat melayani
Ga perlu insinyur dan orang teknik yang direkrut ke PU kalo begitu
Pa ahok kayanya musti diganti beberapa kepala dinas dengan yang lebih berpihak kepada kebijaksanaan pelayanan dan penghematan
Pak wagub, kalau semua dinas2 alasannya konsultan mulu (mereka ambil uang korupsi pada konsultan) dan berkelit pada konsultan meski mereka punya insinyur, mendingan dipanggil beberapa insinyur yg pintar dari masing2 dinas untuk di kumpulin dan menjadi konsultan internal DKI sehingga tidak perlu bayar konsultan luar lagi…dan tentunya harus diawasi karena mentalnya aduh….amburadul semua.
Uang rakyat buat perencanaan yg nggak penting
Ide yang baik.
Karena umumnya proyek di PU seperti yang diterangkan oleh Sdr Kris Subekti (reply dibawah). Dikerjakannya oleh orang PU juga hanya pinjam bendera Konsultan, kalau tidak hasilnya tidak akan disetujui. Tapi sebaiknya sinyalemen ini dibuktikan dulu.
Pak BTP, butuh berapa lama pak untuk merenovasi ruang kerja bapak dari besar menjadi kecil…?? Kalau sudah, jangan lupa di Up Load fotonya ya pak, pengen lihat. Beneran.
Sebenarnya Wagub sudah sangat tahu, kalau Konsultan yang dipakai untuk buat rencana itu cuma dipinjam Bendera, stempel dan rekening Bank nya saja, dengan sedikit uang sewa. Perencana pekerjaan sebenarnya dibuat oleh rekanan yang disiapkan sebagai calon pemenang tender pelaksanaannya…, lalu kemana uang yang ditarik dari rekening perusahaan Konsultan setelah dikurangi uang sewa ?… silakan anda simpulkan sendiri.
Pak Ahok…. sudah pak berhentiin saja orang2 di dinas PU, ganti aja yang baru….
kalo mereka hanya lempar ke konsultan, terus apa yang mereka kerjakan…
Cari yang mau kerja bener di seluruh dinas, berhentiin yang kerjanya main2….
Sekalian cek pak. .. soal pembersihan gorong2 banyak permainan di sana
Lbh baik ambil aj org konsultan 1 org jd pns, trus yg pns ? PECAT !
Pak Ahok,
Boleh sharing sedikit,
kalo bapak ada waktu luang, Bisa minta buatkan musium sampah?….maksudnya tujuan edukasi, di singapore ada musium air kotor, mungkin dijakarta bisa buat terobosan yang sampah padat, jadi nantinya bisa jadi trade anak-anak sekolah tentang bagaimana menghargai kebersihan.
Demikian.
Waaaaah…rupanya di Ahok.Org ini sebenarnya sudah lengkap sesuai dengan pemenuhan kebutuhan efisiensi dan efektik di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) : @Kris Subekti atau @handrich bisa jadi Konsultan Perencanaan Internal PU dan @Cinta bisa jadi auditor internal PU tuuuuh… Tinggal mikirin Mr.@sak (admin Ahok.Org ini) tuuuh, mau ditaruh dimana…? He…he…he…
P Ahok, saya ga tahu apakah DKI beda dengan daerah lain. Biasanya di PU setiap kegiatan ada honor panitia, ga besar sih, misalnya saja setiap kegiatan/orang 500 rb, kalau ada 1000 kegiatan termasuk kegiatan pengadaan ATK, total berapa duit ya, hanya untuk honor panitia saja? Terus setiap kontrak ada biaya persiapan, yang biasanya isinya direksi kit, mobilisasi dsb, yang biasanya kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif), terutama untuk pekerjaan rehab. Blum lagi waktu nentuin HPS seenak udelnya sendiri.
Saran : untuk mengatasi sampah pasar, kenapa tidak dibangunkan rumah kompos di lingkungan pasar, dan pelihara sapi, untuk menghabiskan sampah sayur (seperti yang dulu di Bali sapi makan sampah), sisanya diolah jadi kompos untuk taman di DKI, pelihara pemulung, asal tertib, jadi ga perlu bayar sdm yang banyak. Yang penting Bapak instruksikan orang pasar untuk memilah sampah organik dan unorganik. Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada penyandang dananya, daripada kasih ke PU. Dan bisa dikembangkan di pemukiman setiap kecamatan punya rumah kompos…..
Sangat layak dipertimbangkan. Usulan ini.
Naaaaaaah… ini ada @winny yang baru masuk kasih komentar bagus niiiih… Ini cocok untuk posisi Kepala PD Pasar Jaya + pengelolaan produk sampah pasarnya. Semakin lengkap… semua sudah tersedia di Ahok.Org. He…he…he…
@Winny, di DKI sama saja dengan daerah lain, karena proses pengadaan Barang & Jasa menggunakan payung hukum yang sama yaitu PerPres 54 Tahun 2010 yang sekarang sudah diperbaiki dengan PerPres 70 Tahun 2012,adapun besarnya memang beda, di DKI pasti lebih besar, karena kemampuan keuangan Daerahnya juga jauh lebih mampu, dan besaran nya ditetapkan atas dasar surat Keputusan Gubernur.
Sampah mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kalau bisa dikelola secara baik dan benar. Dikampung saya sdh byk yang sukses dari mengolah sampah2 plastik dan barang rongsokan. Sebaiknya dibuka sentra2 pengusaha barang rongsokan diseputaran kali yang sampahnya bejibun
Pasti pak BTP tahu persis bahwa dengan banyaknya penggunaan konsultan itu akan sangat mudah terjadi KONG KALIKONG dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan fisik. Makin besar nilai jasa konsultan makin nikmat pula imbalannya.