Pemprov DKI Minta BPKP Awasi Proyek

Ahok.Org – Pemprov DKI sepertinya serius dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD). Agar tidak terjadi korupsi, Pemprov akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan meminta pegawai BPKP mengawasi serius setiap anggaran dan proyek Pemprov DKI. Dengan demikian, penggunaan anggaran bisa transparan.

“Ya semuanya (pengawasan) nanti kita taruh orang, taruh orang BPKP,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/11).

Ahok juga ingin model transparansi ini diikuti oleh daerah lain. “Artinya nanti liputan medianya kan banyak untuk seluruh Indonesia, ini yang diharapkan diseluruh Indonesia akan ikut standar contoh seperti itu,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan BPKP. Penandatanganan kerjasama ini diteken oleh Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).

“Saya berharap kesepakatan ini menjadi kerja kongkrit. Saya inginnya kalau kerja sederhana, yang ngawas keuangan sudah ada, saya tinggal ke sungai, ke kali, ke kampung, enggak harus ngawasin lagi,” ujar Jokowi.

Dengan adanya penandatanganan MoU ini, Jokowi mengaku akan semakin semangat kerja jika didampingi BPKP. “Semangat ada didampingin BPKP, kalau saya bagian rekomendasi saja nanti, ada rekomendasi, yah saya lanjuti,” tuturnya.

BPKP bertugas melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[merdeka.com]