Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok), mengatakan perencanaan keuangan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem online sampai tingkat RW guna menjaring aspirasi masyarakat.
“Sistem online Februari tahun depan sudah terpasang di tingkat kecamatan. Kita harapkan Juni sudah sampai ke kantor RW, bisa terpasang,” kata Ahok usai membuka ‘Sosialisasi Perda No 14/ 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu’ di Balai Kota, Rabu (12/12/2012).
Perda Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dimaksudkan agar penetapan RAPBD benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat. Namun, Ahok belum menentukan kapan Perda itu akan diterapkan.
“Ini kan baru sosialisasi, yang jelas RAPBD 2013 belum terlalu nyambung sama yang bawah,” ujar Ahok usai sosialisasi yang dihadiri Satuan Kerja Prangkat Daerah DKI Jakarta.
Ahok menyatakan perlunya musyawarah dari masyarakat demi pemanfaatan anggaran APBD yang optimal. Agar pemanfaatan APBD lebih transparan, maka akan dipasang poster-poster informasi APBD di tiap RT/RW.
“Harusnya penganggaran berasal dari musyawarah warga. Warga betul-betul diundang maunya apa gitu lho. Penguatan di tingat kelurahan harus dilakukan. Termasuk evaluasinya, seberapa jauh mereka memenuhi permintaan masyarakat,” tutup Ahok.[Detik]
seperti main bola penonton bisa lebih jelas lihat dari atas panggung… ada baiknya diberikan beberapa alternatif juga…masyarat boleh pilih… atau ada usulan baru dari masyarakat… biar 2 arah saling komunikatif….top down dan bottom up planning…
salam Jakarta Baru
Dahsyat pak Ahok, Hormat kami untuk anda. Tetap semangat dan selalu jaga diri pak. Kami mendo’akan kesehatandan keselamatan serta kejujuran menyertai Anda berdua. Btw, dengan kekuasaan dan modal kerja yg begitu besar, tidak sulit mengatasi banjir pak. Apalagi penerapan online-cctv. Sedikit tehnologi sederhana dan pembagian tugas pengawasan dari/pada wilayah terkait- Problem banjir akan pudar. perhatikan qlue ini pak. “Resapan-saringan sampah-recicle sampah-generator(PLTA)- Pengawasan terkoordinir- tanggung jawab warga bantaran dan sekitar- reboisasi bermutu- filter air/water treatment” Lihat lah-> ini qlue yg akan mengelola banjir menjadi rahmat(menghasilkan) gak usah pake negara luar pak, di negri ini jg banyak yg mampu. Saya yg kecil ini aja rasanya sanggup mengatasinya. hanya modal kuasa dan 50% anggaran yg Dki alokasikan buat siaga banjir jg kelar. maaf jika ada silaf kata ya pak. Merdekaaa!
tidak ada PERBUATAN BAIK DAN BENAR yg terlambat.
smua bisa diatur ulang dg administrasi yg benar.
Pak Bas
Sy lihat foto disalah satu surat kabar nasional
Busway baru dr Cina di station Pesing
Itu station sptnya gak keurusan
air tergenang dan tidak terawat.sedangkan bus nya baru
diganti saja Kepalanya
Kl bisa yg militeristik dan profesional
KL tdk simultan penyempurnaannya nanti gantian rusaknya
sebab orangnya yg handle sudah bisa dikategorikan :rusak’
Begitu juga halnya kl mengangkat kepala bag kebersihan
Syaratnya harus 2 (Ini Mutlak)
Bersih orangnya dan bersih rumahnya
kl rumahnya saja tidak berish gimana dia bisa tahu namnya kota yg bersih
Kl tidak bersih orangnya maka sampah gak bisa diangkut sebab anggarannya sudah menguap
Maju terus pandang mundur Pak
sungguh salut dengan kepemimpinan bpk ahok, dengan sistem online ini mudah2an bisa menjadi trobosan baru dan bisa memengkas tikus2 yang mengerogoti uang rakyat..sudah saat nya jakarta menjadi contoh buat propinsi yang lain..maju terus pak kami mendukungmu…!! MERDEKA
Inisiatif-inisiatif Pemrov DKI Jakarta Periode 2012-2017 yang berorientasi pada KEADILAN UNTUK RAKYAT, yang berani melawan arus tradisi birokrasi yang mampet dan stagnan, briliant, cerdas, progresif, dinamis, dan cenderung revolusioner : harus didukung oleh warga Kota Jakarta hingga level Rukun Warga (RW). Di level basis Rukun Warga (RW) semestinya segera dibentuk DEWAN WARGA dengan legalitas kebijakan cukup dengan SK.Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.
mungkin perlu juga kali ya mengaktifkan lembaga2 di tingkatan kelurahan, seperti LKMD/K, BKM, PKK, etc
Buat @Yuno… : Mohon maaf… Organisasi-organisasi yang sudah disebutkan itu adalah produk politik “penguasa kartel politik” masa lalu. Namun yang menjadi substansi persoalannya adalah : MENGAPA KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN KOTA JAKARTA TETAP MENJADI RUWET padahal sudah begitu banyak organisasi-organisasi berbasis masyarakat yang sudah dibentuk oleh pengusas masa lalu itu…?! Harus ada jawaban yang rasional dalam aspek sosial dan politiknya terkait dengan keberadaan organisasi-organisasi produk politik penguasa masa lalu itu. Sekarang ini adalah saatnya dimana warga Kota Jakarta dapat berpartisipasi secara lebih kompetitif dengan organisasi-organisasi produk politik masa lalu itu dengan cara mengambil inisiatif membentuk organisasi yang benar-benar lahir dari kebutuhan warga lokal setempat, dengan orientasi yang lebih terarah, dan didukung oleh kebijakan politik Pemrov DKI Jakarta Periode 2012-2017 yang berorientasi pada pemenuhan rasa KEADILAN UNTUK WARGA KOTA JAKARTA. Berbeda dengan Petinggi Balai Kota yang dulu : keadilan hanya pantas untuk mereka dan gerombolannya saja dan dianggap tidak pantas jika keadilan itu dirasakan juga oleh rakyat Kota Jakarta. Maaf… ini cuma sekedar share aja…
Bos, buka pikiran dan melek mata sedikit, Indonesia sudah punya sistem informasi kependudukan di setiap propinsi, yang dari Mendagri, itu sudah jalan, buat apa buang-buang uang APBD, jika RT, RW, staf lurah dan lurah serta camat dan walikota nya saja masih Gaptek? Gunakan uang itu untuk pembangunan infrastruktur yang lain, penanggulangan kebersihan, lebih bermanfaat. RT/RW nya saja sampai dengan saat ini banyak yang pungli, ambil uang preman ke pedagang kaki lima, termasuk oknum pegawai Lurah, Camat dan Walikota. Eh RT/RW nya minta uang ke warga juga setiap bulan, dengan alasan untuk kebersihan, dll, dan RT/RW tersebut tidak bekerja, ada wakil nya dan wakilnya lagi. Buat apa tuh RT/RW saja seperti itu, ha ha ha, benahi tuh bos. Culture yang tidak benar.
Buat @Theo… saya setuju dengan apa yang sudah Anda katakan itu. Khusus dalam konteks organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah seperti RT, RW, LKMD, Karang Taruna, dlsj., dlsj., semua itu memang seharusnya sudah sejak lama ditinjau dan diperiksa kembali terutama terkait dengan efisiensi dan efektifitasnya dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek serta dimensi kehidupan masyarakat sub-lokal (RT/RW) itu sendiri yang mencakup masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dlsb. Yang sangat menyedihkan adalah begitu banyak orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan organisasi-organisasi seperti itu justru gak ngerti apa-apa soal manajemen organisasi, gak tau apa itu visi-misi dalam organisasi, dan pada kelimpungan kalau ditanya soal orientasi organisasi mau diarahkan kemana. Menurut pengamatan saya : organisasi rombongan topeng monyet masih lebih jelas ketika ditanya soal kemana orientasi rombongannya. Jadi, wujud pemberdayaan masyarakat seperti apa yang bisa diharap dari “kualitas” organisasi seperti itu…? Betul kata Anda : yang terjadi malah MEMBODOHI MASYARAKAT dengan cara minta uang ini-itu dengan alasan untuk kepentingan ini-itu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan indikator keberhasilan (atau kualitas) pemberdayaan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Sebaiknya organisasi-organisasi seperti itu dipertegas saja eksistensinya SEBAGAI ORGANISASI PEMERINTAH karena memang organisasi-organisasi itu lahir dan dibentuk dari cara berpikir politis Pemerintah — JADI KALAU KUALITASNYA JELEK yaaa SALAHKAN PEMERINTAHNYA, jangan salahkan warganya. OK, Bro… ini sekedar share aja…