Tiga Ribu Rumah Akan Direhab Gratis

Ahok.Org – Penataan RW kumuh menjadi salah satu prioritas kerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Basuki T Purnama. Rencananya akan ada 3 ribu rumah kumuh di Jakarta Selatan yang akan direhab secara gratis oleh Pemprov DKI.

“Tiga ribu rumah ini nantinya ditata kembali dengan konsep yang tidak sama. Penataan rumah dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan optimalisasi penataan RW kumuh,” ujar Suharyanti, Kepala Seksi Perencanaan Teknis Perumahan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Selatan, Senin (7/1).

Suharyanti mencontohkan, penataan rumah disesuaikan dengan tata pembangunan kota, sehingga antara rumah di kawasan A belum tentu sama bentuknya dengan rumah di kawasan B. Sesuai rencana awal, 3 ribu rumah yang masuk dalam daftar penataan itu terletak di 5 RW kumuh di Jakarta Selatan. Pertama adalah RW 01 dan 04 di Kelurahan Kuninganbarat, RW 02 di Kelurahan Rawabarat, RW 05 di Kelurahan Petogogan, dan RW 10 di Kelurahan Pasarminggu. “Ini akan menjadi percontohan di Jakarta Selatan, dan seluruh warganya sudah setuju. Karena selain kumuh, di daerah itu juga kerap banjir,” paparnya.

Untuk satu kawasan, lanjut Surhayanti, disediakan anggaran Rp 40 miliar. Dana ini kemudian ditransfer secara bertahap ke warga melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). “Untuk perbaikan satu unit rumah sebesar Rp 54 juta. Dengan pertimbangan rata-rata luas rumah adalah 36 meter persegi. Perkiraan dalam 1 kawasan kumuh jumlahnya ada 600 rumah yang diperbaiki. Dengan perhitungan harga konstruksi 1 unit rumah per meter perseginya sekitar Rp 1,5 juta,” urainya.

Sedangkan teknis pengerjaannya, dilakukan oleh warga secara mandiri dengan dampingan LMK dan pihak kontraktor. Diharapkan dana sebesar Rp 54 juta dapat optimal untuk perbaikan tiap unit rumah warga.

Perbaikan juga meliputi prasarana dan sarana umum di lingkungan RW meliputi jalan, saluran/sanitasi, dan penerangan jalan umum. Untuk perbaikan ini dianggarkan sebesar Rp 7,6 miliar untuk tiap satu kawasan kumuh dan  dikerjakan langsung oleh pemerintah “Anggaran tiap wilayah kota administrasi sama, karena sudah melalui rapat dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Ini gambaran kasarnya, bisa terjadi perubahan,” tandasnya.

Namun, diakuinya hingga kini belum ada sosialisasi kepada warga di RW yang menjadi prioritas penataan kawasan kumuh tersebut. Sebab, sosialisasi di tingkat kelurahan biasanya baru dilakukan begitu APBD DKI 2013 resmi disahkan.[Beritajakarta.com]