Ahok.Org- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih menimbang untuk memutuskan proyek enam ruas tol dalam kota.
Dalam memutuskan proyek itu, Jokowi menegaskan, tidak berorientasi terhadap pendapatan daerah.
“Orientasi kita bukan pendapatan daerah, enggak pernah saya menyampaikan itu. Orientasi pemerintah itu pelayanan. Pemerintah itu bukan cari untung tapi melayani,” kata Jokowi, di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Jokowi menjelaskan dia tak ingin keenam jalan tol baru itu hanya memberikan keuntungan bagi pemiliknya namun mengabaikan fungsi pelayanan untuk rakyat.
“Selain karena ini milik konsorsium dan memberikan keuntungan ke konsorsium. Tapi yang penting melayani masyarakat apa enggak,” kata Jokowi.
Sehingga, hingga saat ini Jokowi belum dapat memutuskan kelanjutan pembangunan keenam ruas jalan tol itu karena masing-masing pihak sama-sama memperjuangkan keinginan mereka masing-masing.
Sementara itu para pakar dan pengamt transportasi tetap menolak rencana pembangunan enam ruas tol. Sementara, PT Jakarta Tollroad Development (PT JTD) sebagai investor bersikukuh untuk membangun proyek tersebut.
“Kalau sudah nyambung baru diputuskan. Tapi kalau sampai sekarang belum nyambung ya mau bagaimana?,” kata Jokowi.
Awalnya Jokowi secara tegas menolak pembangunan enam ruas jalan tol ini dengan alasan pembangunan tol tidak akan menyelesaikan persoalan kemacetan Ibu Kota.
Menurutnya, yang harus dilakukan adalah penambahan alat transportasi massal di Jakarta, bukan menambah jalan yang menjadi ‘karpet merah’ bagi pemilik kendaraan pribadi.
Namun, ketegasan Jokowi itu berubah usai bertemu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dia menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol sebagai cara untuk mengurai kemacetan.
Setelah menggelar public hearing pertama kalinya, bersama para pakar, Jokowi kembali mempertimbangkan proyek tol senilai Rp 42 triliun.
Proyek enam ruas tol dalam kota ini dibagi menjadi empat tahap dan direncanakan selesai pada tahun 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah sepanjang 69,77 kilometer. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi dengan tarif terpisah. [Kompas]
Video Terkait:
we love you pak jokowi
Pak jokowi klo tdk berorientasi ekonomi dan pendapatan daerah DKI dan konsorsiumnya,gimana klo tetap dibangun dengan ketentuan setelah 5-10 thn berubah jadi jalan nontol atau pemerintah yg bangun nontol di 6 ruas tsb.semoga sukses Pak
Kalau melihat kondisi sekarang, jalan tol tsb memang tidak terlalu dibutuhkan
Tapi kalau melihat 2022, sepertinya jalan tsb mutlak harus ada
Jadi, SAYA SETUJU utk dibangun jalan tol tsb
Pak Jokowi,
jelas namanya jalan toll dengan tarif yg pastinya mahal lihat aja sekarang tarif toll Lingkar Luar Cengkareng jarak dekat 7500 dan masih mau naik..Bangun lah jalan non tarif itu baru namanya tidak menguntungkan konsortium tapi rakyat juga… Selain itu dampaknya banjir disekitar jln toll , org tdk bisa mneyebrang, jarak putar balik kendaraan jadi lebih jauh..kebisingan warga dekat toll dll. Jelas sudah melanggar linkgkungan dan etika publik…
setuju dengan logika kurangnya ruas jalan di Jakarta, namun tidak setuju bila membangunnya HARUS diatas jalan eksisting (melayang).
Lebih baik dibangun secara Horizontal (pembebasan tanah), bukan Vertikal.
bro kalo membangun 6ruas jalan toll itu proyeknya konsursium yg akan memaksakan gub dan wagub untuk membangunnya,dan proyek itu selama 20th pemda tidak mendapatkan apa2 dari karcis toll,jadi itu bukan proyek resminya pemprov dki,itu proyek para konsorsium,dan juga proyek MRT itu juga bukan proyek pro rakyat,alhasil yg akhirnya akan menjadikan warga beban yg akan dibebankan pada harga karcis yg tinggi karena untuk membayar hutangnya,jadi 6ruas toll dan MRT NOOOOOOOOOOO,tapi kalo monorail yessssssss,karena proyek monorail itu akan mengangkat harkat bangsa,dengan asumsi tidak hutang dengan luar negeri dan juga tidak melibatkan pemerintah,sebab untuk penetapan harga karcisnya ditentukan oleh pemda sendiri, dan juga akan melibatkan para insinyur dalam negeri yg selama ini mereka dipendam oleh para politikus2 rombengan,yg bukan lain hanya mengandalkan selalu dari luar negeri
kalo boleh usul,
bisa ga website bapak, ada sebuah tempat dimana masyarakat luas bisa menyumbang ide kreatif pembangunan jakarta baru yg lebih baik. inspirasi ini saya baca dari buku Kaizen (continuous improvement) dimana di suatu organisasi spt toyota byk disediakan formulir bg karyawannya untuk di isi.
saya yakin masyarakat bisa berpartisipasi dalam menyumbangkan ide kreatif selain sumbangan uang. Manfaatkanlah IDE MASYARAKAT, mungkin anda akan surprise akan otak jenius orang Indonesia
saya setuju dengan kk Erwin, diluar sana pasti masih bnyk orang pintar yang ingin membantu dalam pembangunan Jakarta kedepan.
mungkin bisa sediakan sebuah alamat email khusus (misal: [email protected])
kok kayaknya jokowi agak lama make decisionnya…sedikit2 berubah. jd ragu nih sama jokowi. mending ahok yg jd gubernur beliau lebih punya sikap.
Seharusnya pembangunan jalan tol diteruskan, karena pertumbuhan jalan di Jakarta tidak sebanding dengan pertumbuhan mobil. Yang harus ditekan adalah pertumbuhan mobil, dengan pajak yang tinggi atau pajak pembelian mobil (seperti COE di Sing).
Di Singapura,, pembangunan jalan terus berjalan, sementara pembangunan MRT juga terus berjalan.
Bravo P Jokowi dan Ahok