Ahok: Izin Iklan, Jangan Suap PNS Kami

7
95

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengadakan rapat bersama asosiasi pengusaha reklame. Ahok membalas pernyataan pengusaha yang berbicara tentang Tuhan dalam penertiban reklame.

“Kita belum siap dengan kebijakan mendadak. Kami 90 persen kemampuannya tukang. Saya takut sama Tuhan, karena banyak orang yang bekerja,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (Asperindo), Sudaryono, di Ruang Rapat Wagub, Balaikota, Kamis (14/2/2013).

Sudaryono khawatir jika kebijakan penataan media luar ruang yang sedang dibahas akan menyulitkan pengusaha iklan untuk memperoleh izin. Namun Ahok menimpalinya dengan tegas.

“Kalau Bapak takut sama Tuhan, jangan nyuap orang kami. Kalau ngomong Tuhan, agak pusing kita. Saya juga nggak tahu surga neraka itu ada, kakek nenek saya juga nggak balik lagi ngasih tahu. Saya takut surga neraka itu ada, makanya saya beribadah,” kata Ahok menanggapi balik.

Rapat diadakan untuk meminta tanggapan pengusaha terkait wacana penertiban reklame dan penggunaan layar iklan LED. Papan reklame besar akan dialihkan ke layar LED. Sistem pengurusan izin juga akan melalui sistem online.

Ahok mengancam akan memblacklist perusahaan reklame yang masih main sogok untuk mendapatkan izin.

“Kalau yang masih mau suap orang-orang saya, terkutuklah dia!” kecam Ahok.

Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (Aspri), Hilmi Ibrahim menyatakan, suap untuk mendapatkan izin memang bukan rahasia lagi. “Kalau mengurus izinnya lama, kan semua pengusaha pengen cepat,” kata Hilmi.

Hilmi juga meminta agar wacana peraturan tentang reklame harus dibahas bersama-sama terlebih dahulu. “Kami minta kepada Pak Wagub, hendaknya dirumuskan dulu, lewat kajian-kajian,” imbuh Hilmi.[Detikcom]

7 COMMENTS

  1. Tapi bagaimana kalau PNSnya yang minta suap Pak?
    Seperti Ijin Domisili perusahaan saja, kami swasta dimintai biaya 1-1,5 juta.
    Tidak dikasih kami butuh Ijin itu.

    • laporin aja sama pak Ahok.., jgn lupa bawa buktinya..rekaman or photo.. Kan sdh ada kontaknya Pak Ahok..dijamin bakal hilang tuh pejabat PNS.. Tapi kalo ente cuman fitnah doang ente yg di babat sama Ahok…, jaman dah berubah bung… Ayo laporkan saja..!

  2. Klo memang ijinnya layak ya harus di urusi dong jadi gak perlu suap,tapi kalo gak layak walau disuapun jangan di kasih.

    Hidup jakarta baru semoga birokrasinya akan lebih baik lagi.

  3. Maaf Pak Ahok, sptnya pegawai2/pejabat Pemprov yg minta di sogok. Sy pernah urus sendiri reklame nama toko di ruko saya 3 thn lalu tanpa lewat perantara. Tapi kita dipingpong kesana kemari, ambil formulir aja minta Rp. 50 ribu, staf saya minta kwitansi resmi tapi diusir. Niat kita mau byr resmi tanpa pungli ternyata pegawainya sendiri itu yg pungli. Harga resminya di kwitansi Rp.1.300.000(klau gak salah ingat) tetapi bayarnya minta Rp. 2.800.000. Akhirnya kita ribut sama petugasnya, ujung2nya kita BATAL bayar. Akhirnya 2 thn kemudian datang surat dari kantor pajak, kita kena denda. Saya lebih baik byr denda tapi resmi ke kas DKI. Ada tanda bukti resmi itupun yg kita bayar berikut denda jauh lebih murah dari Rp. 2.800.000 Pak. Lanjutkan Pak Jokowi/Ahok untuk membenahi tikus2 di Pemprov DKI. Kami juga mau semuanya resmi & transparan, kami jg gak mau sogok menyogok…Thanks Indonesia sdh diberi pemimpin spt Pak Jokowi Ahok

  4. satu-satu jalan semua pembayaran lewat online, tapi tetep aja, tanpa pengawasan ketat, kelompok jahiliyah yg rakus duit tetap bisa mengendalikan izin-izin dengan prinsip “wani piro???”….

    Itwilprov tetep harus disalahkan kalo masih ada kejadian sogok menyogok di instansi pemprov…mestinya mereka membuka kotak laporan dan tembusan ke pak BTP bila masih belum berjalan….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here