Ahok.Org – Soal pelaksanaan kebijakan plat nomor ganjil-genap Pemprov DKI Jakarta tidak gegabah, hal ini terkait dengan garda depan aturan ini, pihak Kepolisian, belum siap.
“Kita masih kerja sama dengan polisi. Kalau tidak siap ya tidak boleh dilakukan. Polisi kan masih kesulitan mengidentifikasi plat,” ungkap Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Kebijakan yang sedianya diterapkan guna mengatasi macet ini banyak dipertanyakan efektivitasnya. Alih-alih mendukung kebijakan ganjil genap, kepolisian justru usul kepada Pemprov mendukung Electronic Road Pricing (ERP). Namun, pelaksanaan ERP juga belum pasti.
“Polisi juga mesti tentukan. Kan tidak mungkin semua jalan tikus dipasangi gate (gerbang) ERP, bisa Rp 2-3 triliun gara-gara itu saja. Ini kan musti diarahkan, mana yang ditutup dan diarahkan ke jalur gate. Ini polisi akan bantu nanti,” tutur Ahok.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia Police Watch meminta Jokowi menjelaskan secara transparan tentang pembuatan stiker ganjil-genap senilai Rp 12,5 miliar. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut besarnya anggaran tersebut tidak akan membuat program genap ganjil efektif.
Ada empat kendala untuk pelaksanaan program ini. Yakni, kepolisian belum setuju dilaksanakan mulai awal Maret, jumlah aparat belum memadai, sinkronisasi sistem elektronik yang online ke TMC Polda Metro, dan keberadaan angkutan umum belum memadai untuk mendukung program ini.[Detikcom]
paling ngga, baru kali ini sy baca berita ketidakberhasilan program kerja ditulis/ditayangkan sendiri oleh media pemda… bnr2 transparansi… tapi seharusnya memang dievaluasi lg keputusan ini… buang uang 12,5M utk stiker koq sepertinya sia2… apalagi kalo ternyata stiker itu hrs dibeli pemilik kendaraan… pengeluaran tambahan krn kebijakan yg salah itu rasanya nyesek bgt…
Seperti yg saya sampaikan ke Pak Ahok via sms: Sebaiknya penerapak ganjil-genap dilakukan saat moda angkutan umum sudah memadai, TransJakarta sudah ditambah banyak dan tidak kena macet, jalurnya juga steril (kan rencana akan dibangun underpass n jalan layang untuk menghindari lampu merah dan perempatan), trus Busway Layang 3 jalur (termasuk CILEDUG-BLOK-M) sudah selesai dikerjakan, mungkin sekitar awal tahun depan. Sehingga tidak ada alasan masyarakat marah n menolaknya. Kalau sekarang dibatasi trus angkot masih susah n berantakan malah menyusahkan rakyat kan??? Tolong saran saya DIPERTIMBANGKAN baik2 yah Pak Ahok 😉 Ini demi JKT juga..GBU
lha katanya mau pake system lalulintas Norwegia, kok jadi kembali mentah lagi….jadi siapa yg memperlambat atau mempersulit program genap ganjil yg sudah di koar-koar kan, kalau di evaluasi lagi makin parah dah….bukannya cepetan malah mangkrak, perlu tekno atau ada tekanan politik menjelang 2014???
Ah polisi mah kerjanya mank lambat n terkesan males… klo ada duit baru cepet.. ngerti lah..
Ganjil genap saya rasa bagus dan pasti berefek besar sekali ke jalanan ibu kota yang macet,setengah kendaraan langsung hilang dijalan.. bravo JB buat Indonesia baru
Mohon untuk dipertimbangkan agar tidak hanya armada busway dan angkot yang layak tapi juga jalur pedestrian yang memadai saat ini jalur pedestrian yang memdai (seperti Singapura) hanya di kawasan Sudirman. juga penggunaan lift bagi manula yang sdh tdk kuat naik tangga halte busway, dimana selain tinggi tangganya pun tidak rata malah terkadang ada yang bolong (ini saya alami sendiri ketika jakarta banjir besar sebelum natal 2012 kemarin didepan MTA). Juga kampanye berkendara yang baik dan sopan. dimana pedestrian dihargai saat akan menyebrang jalan oleh pengendara kendaraan bermotor, saat ini hanya di Mall Ambassador dan CP yang zebra crossnya ada lampu pengatur pedestrian untuk menyebrang dengan menekan tombol (seperti singapura). terus terang saya tidak setuju dengan pembatasan ganjil genap (saya pemilik kendaraan pribadi) karena kasian ibu saya yang katarak diabetes yang jalan saja tidak kuat kalau harus jalan bersaing dengan sepeda motor yang tidak tau sopan santun dan kecepatan yang benar. belum lagi attitude dari pengemudi angkot yang berhenti ditengah jalan (Mikrolet, kwk, Metro Mini), atau sopir bajaj yang membawa kabur belanjaan ibu saya ketika turun dari bajaj. sebetulnya kemacetan DKI bisa berkurang signifikan apabila ada penegakan aturan (Polisinya yang ditertibkan) pembuatan SIM benar2 bebas calo. karena kalau dilihat dijalan banyak org yang taat berkendara seperti mengambil jalur dari kanan saat hendak berbelok ke kiri dan tidak ada penindakan tegas oleh polisi. usul saya jika bisa Polisi dilevel bawah dikasi fasilitas rusun d full furnish spt dimarunda dan diberi SLA seperti 90% kondisi lalu lintas dibsektor yang dia bertugas tidak boleh macet atau fasilitas dicabut supaya memacu untuk bertugas dengan jujur. Pemda juga harus melakukan pendidikan kepada warganya untuk membentuk budaya baik seperti mengantri, mendahulukan manula, ibu hamil, org cacat di fasilitas umum. saya tidak pernah lihat kampanye seperti itu dilayar televisi yang jangkauannya luas.
Sistem tilang pada kendaraan pribadi ataupun angkot, sebaiknya diganti dengan memanfaatkan teknologi seperti PDA/tablet dan protable printer. SIM & STNK cukup di foto barcodenya melalui tablet/PDA tidak perlu ditahan oleh polisinya seperti sekarang (yg memungkinkan pungli), pilih jenis pelanggaran kirim ke database pusat dimana pembayaran tilang-pun tidak perlu dikejar2. cukup saat perpanjangan SIM, STNK, bayar Pajak kendaraan, atau bahkan urus surat dikelurahan yang bersangkutan baru ditagih bayar nominal tilang beserta denda/hari jika tidak langsung dibayarkan setelah pelanggaran terjadi. dgn cara ini diharapkan mengurangi aksi 86 polisi/dllajr dijalanan yang mana tiap lembar surat tilang yang diisi/cabut katanya ada harga-nya yg harus disetor ke atasan-nya. Untuk pemanfaatan perangkat ini Pak Wagub bisa melihat penerapannya di PT. Pendekar Bodoh dimana sistem pelayanannya sudah online dan real-time dapat dimonitor di ruang direktur, berapa pelanggan saat itu, berapa yang bail-out karena kelamaan delivery pesanannya. Pemda dalam hal ini bisa bekerjasama dengan polisi dengan subsidi perangkat-nya dengan SLA penurunan tingkat kemacetan sekian %. untuk perngkat tablet pun sekarang sudah banya yang murah (merek lokal atau china) yang harganya sekitar 1-2jt.
dari yg saya baca. sticker sdh mulai dibuat lo pak Ahok, walau pun bisa aja di simpan dulu, sampai diberlakukan kelak.
sebaiknya memang genap ganjil nanti, kalo kendaraan umum sdh bgs. paling tdk busway/TJ sdh banyak. Gedung parkir, untuk tampung di pintu masuk JKT sdh siap. Jadi org parkir disana dan masuk jkt via bus TJ.
Goodluck n sukses ya JB.
Pada dasarnya penerapan ganjil genap itu baik. Saya dukung untuk pembatasan mobil pribadi.
Perlu dipikirkan angkutan Mobil Box yang berKIR, berpelat HITAM. Dimana suka tidak suka mereka harus keluar tiap hari untuk menjalankan operasional pengiriman barang. Dapat anda bayangkan betapa tidak effisiennya sebuah perusahaan yang mempunyai 5 mobil box tsb, harus menambah 5 lagi karena peraturan tersebut.
SALAM JAKARTA BARU
Penerapan ganjil genap tujuan idealnya baik, mengurangi kemacetan….Tapi ini Jakarta bung…bukannya nanti jalanan berkurang 50% kendaraannya, tapi malah meningkat 50%…Usulan teman2 diatas semuanya sangat bisa membantu mengurangi kemacetan, tapi tidak signifikan… Menurut kami, pembatasan kendaraan yang boleh dimiliki oleh warga DKI dan perusahaan di DKI lebih mengena…karena dengan pembatasan ini, volume kendaraan bisa dikendalikan…tinggal penerapan pajak tinggi (via ERP) untuk kendaraan (mobil dan motor) daerah lain disekitar DKI, seperti :Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi, jika mau masuk wilayah DKI. Untuk menunjang mobilitas warga (DKI ataupun dari daerah lain) di DKI, program Pemprov, seperti integrasi jalur busway, monorel dsb sudah benar adanya.
Sebagai catatan saja, Pemprov bisa ngak minta personil POLISI di POLDA Metrojaya ditambah ngak sih Pak ? Masa setiap jam kerja pagi, siang dan sore hari disetiap perempatan tidak ada yang atur lalu lintasnya…Satpol PP yang ditugaskan sekarang sudah mendingan ada, Polisinya yang hilang…harusnya kan tugas polisi ngatur ginian…malah yang ada polisi GOPEK yang rajin ngatur kalau macet…Bikin 3 “shif” kalau perlu polisinya….Negara kitakan kaya, masa tidak sanggup bayar…dari pada buang BBM trilyunan karena macet, kan mending bayar gaji tambahan polisi..Salam..Go JB
Informasi tambahan saja :
Kami (saya dan beberapa teman) sudah beli kendaraan dengan nomor plat yang berbeda dengan yang selama ini digunakan. Tujuannya untuk antisipasi “ganjil-genap” dari pada susah naik angkot (tidak ada jaminan keamanan). Siapa yang mau nekat naik angkot saat ini. kalau kita biasa naik mobil pribadi tiba2 kita dihadapkan harus naik kendaraan umum (bukan yang executive), kita tidak beranilah…Dengan situasi yang pada umumnya sama dengan apa yang kami pikirkan, makanya program Ganjil-Genap tidak akan menyelesaikan permasalahan kemacetan secara signifikan. Salam.
ayo dukung DWITUNGGAL JOKOWI-BASUKI for president and vice president
se 7 mari dukung jokowi unt RI1