Ahok.Org – Banyak kasus kriminal di Jakarta Timur sejak awal tahun 2013 ini memprihatinkan. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pun menegaskan perlu perhatian khusus pada wilayah ini.
“Perlu perhatian khusus di (Jakarta) Timur,” ujar Joko Widodo di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Joko Widodo mengatakan, perhatian khusus yang dimaksudkan lantaran Jakarta Timur memiliki wilayah yang luas, berbatasan dengan Bekasi dan penduduk yang padat.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini menegaskan pihaknya telah mengerahkan Sat Pol PP untuk mengawasi sejumlah fasilitas umum ( fasum) yang ada di Jakarta Timur, seperti Kanal Banjir Timur (KBT) dan terminal-terminal di Jaktim.
Namun, untuk masalah penanganan kriminal, Jokowi mengatakan hal itu bukanlah kewenangannya. Sebab, itu merupakan kewenangan pihak Kepolisian.
“Ini juga aparat Kepolisian sebagai penanggung jawab. kami prosesnya membantu,” kata mantan Walikota Surakarta itu.[Tribunnews]
Berita Terkait:
AYOOO POLRI, waktunya ikut dalam ritme kerja Jakarta Baru.
Jangan tunggu rakyat kehilangan harapan terhadap institusi POLRI.
Jangan ragu2 buat menindak dan tindak lah dgn tegas, yg sdh sering meresahkan masyarakat.
Selamat bertugas!
Ya betul semestinya Polisi dibawah kontrol gubernur seprti di negara maju lainnya, di Indonesia Undang-Undang nya berbeda, itulah perlu dikaji lagi sama Pemerintah dan DPR.
Lanjutkan..!
Anggota Satpol PP yang bertugas di KBT kemarin sore perlu mendapat peringatan keras, karena membiarkan 2 pasang remaja bercumbu di dekat mereka, sementara mereka hanya ngobrol2 dan tidak berpatroli.
seandainya polisi dibawah pimpinan Gubernur…maka akan cepet selesai reformasinya…
DWITUNGGAL JOKOWI-BASUKI FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
setuju pak ahok jadi bos gue…..ooooh my boss…..aseeeeek punya bos humoris tapi tegas….:-) keep smiling ya, pak ahok….terutama sama anak2 buahnya…..:-)
reinkarnasi DWITUNGGAL SOEKARNO- HATTA ada pada DWITUNGGAL JOKOWI-BASUKI
betul itu… seharusnya kepolisian daerah wilayah jakarta menjadi bagian dari pemerintahan jakarta ataupun wilayah daerah.. dan pimpinan daerah punya kewenangan sendiri untuk mengatur dan mendesign agar publik merasa aman.. jangan terpisah pisah.. bukankah polisi juga termasuk masyarkat? kecuali mereka berorganisasi sendir dan bukan milik rakyat… bukankah semua instansi yang ada di indonesia adlah milik rakyat… mereka di gaji dari uang rakyat… sudah seharusnya menjadi bagian dari kewenangan pemimpin daerah untuk menjadikan polisi adalah bagian dari masyarakat? kembalikan citra polisi sebagai pengayom rakyat… bukan sebagai alat pejabat… yang bertindak sebagai penjahat untuk memerangi rakyat… peace