Ahok.Org – Pemprov DKI punya siasat tersendiri untuk mengatasi masalah banjir, terutama yang berkaitan dengan vila-vila di kawasan Puncak, Jawa Barat. Para pengusaha akan diminta untuk membeli vila tersebut. Nantinya diserahkan ke pemprov untuk dibongkar dijadikan daerah serapan.
“Kami mau manfaatkan CSR properti untuk beli tanah di Puncak, kalau mereka mau bantu. Kami minta mereka beli vila-vila di hulu, udah beli vila, mereka serahkan kepada kami, kami bongkar,” tegas Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Senin (4/3/2013).
Pria yang biasa disapa Ahok ini akan mengubah kawasan di hulu sungai itu jadi area penghijauan. Dam-dam kecil juga akan dibuat.
“Mungkin orang Jakarta yang mau bercocok tanam ya kami kirim ke sana, baginya 80-20,” tegasnya.
Bagaimana dengan para pejabat yang tinggal di sana? Ahok tak mau pusing. Dia memastikan, bila vila itu sudah dibeli, maka hak ada sepenuhnya di tangan pemilik.
Meski begitu, rencana ini belum bisa segera direalisasikan. Masih ada proyek lain yang sudah terlebih dulu dibahas bersama para pengusaha.
“Sekarang sedang isi rusun, nanti kami mau cat Jakarta. Pak Gubernur ingin jembatan-jembatan yang jelek dicat,” kata Ahok.[Detikcom]
aneh… wilayah puncak kan wilayah kekuasaan Gubernur Propinsi Jabar. Mosok mau dikuasai lahannya dg status kepemilikan Pemprov DKI ??? Harusnya, antar Gubernur harus saling adu argumentasi utk memenangkan kepentingan warganya dihadapan presiden & DPR/MPR. Kita kan masih satu bangsa & satu negara. kalau Gubernur Jabar tdk bisa diajak kerjasama n perduli dg keluhan warga Jakarta, terbuka saja di forum. biar warga jakarta duduk bersama warga jabar, ambil alih persoalan tsb. sbab nyata sudah, presiden pun tak mampu ambil sikap kan ? alias masa bodoh. 🙂
sudah berpuluh tahun, Jawa barat malah membutakan mata, mengizinkan pembangunan villa-villa….coba evaluasi aja 5 tahun belakangan apa yg diperbuat mereka menata tanah resapan, nol besar….!
Status kepemilikan nya apa ya?
Tapi memang, seharusnya Pemerintahan yg lebih tinggi, bisa tegas ambil keputusan.
Warga di daerah sana jg sdh sebal, krn pemiliknya kebanyakan warga DKI.
Yang salah pengelolaan nya, kalo memang dibangun untuk pariwisata, bermanfaat buat warga sekitar, masih mending.
Dan hanya sekian kecil lahan yg dipakai untuk penginapan, bukan serampangan dijual2 semua.
Menurut sy hal ini sangat sangat sangat sulit untuk diwujudkan. Masalahnya:
1. Villa tidak dijual oleh pemiliknya
2. Kalaupun dijual, pasti kasih harga tinggi
3. Butuh anggaran besar
4. Akan timbul pro kontra antar pemprov (DKI-Jabar)
5. Hasilnya juga kurang maksimal, tidak sebanding dengan biaya yg dikeluarkan
Lebih bagus bikin bendungan atau situ. Dari sisi estetika lingkungan juga lebih bagus. Untuk pariwisata juga bagus.
Salam Jakarta Baru….
INI WACANA AHOK DISAMPAIKAN SEBENARNYA MENYINDIR PEMDA JABAR,MENTRI LH,MENTRI PERTANAHAN DAN PRESIDEN YG TDK PEDULI/TDK BECUS BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT.SEMOGA JADI PERHATIAN PEJABAT DIATAS.
trimakasih jokohok