Ahok.Org – Entah sudah berapa kali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan keluh kesah tentang sulitnya memimpin Jakarta. Saat ingin melangkah cepat membenahi Jakarta, ia sering merasa terhambat dengan rumitnya birokrasi dan regulasi yang ada.
Bila dirunut, sejak awal dilantik menjadi Gubernur pada 15 Oktober 2012 silam, Jokowi beberapa kali harus menahan laju kecepatannya, mulai dari pembahasan, perumusan, dan pengesahan APBD serta eksekusi seluruh program unggulannya. Terakhir, dia harus kembali menghadapi hambatan yang seyogianya bisa dibuat lebih mudah.
Senin (29/4/2013) ini, Jokowi mengadakan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta. Tampak di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan bersama wakilnya Triwisaksana dan Ketua Komisi B Slamet Nurdin. Sesuai agenda, pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu membahas perihal deep tunnel dan giant sea wall.
Seusai pertemuan, kepada para wartawan, mantan Wali Kota Surakarta itu tak bersedia membocorkan apa yang dibahas bersama legislatif. Ia mengaku hanya menjawab pertanyaan dewan dan lebih banyak menyampaikan keluh kesah tentang kesulitan yang dihadapinya.
“Yang tadi ditanyakan (oleh dewan), semua harus ada persetujuan dari dewan. Ada empat, deep tunnel, giant sea wall, monorel, dan mass rapid transit (MRT),” kata Jokowi.
Jokowi sebenarnya tak akan merasa terganggu bila sikap DPRD bisa cepat dalam mendukungnya. Namun, cerita menjadi berubah karena persetujuan dari dewan tak bisa keluar cepat. Inilah yang membuat Jokowi merasa dihambat saat ingin melangkah cepat.
Ia mengambil sebuah contoh terkait rencana pembangunan deep tunnel atau terowongan bawah tanah. Megaproyek senilai Rp 16 triliun itu dibangun mengandalkan campur tangan investor, alias tanpa menggunakan APBD. Meski begitu, restu dari DPRD tak mudah didapatkan, padahal Jokowi yakin akan banyak investor antre untuk ikut andil di proyek tersebut.
“Jangan tanya ke saya, tanya ke dewanlah, saya enggak ngerti. Tapi enggak apa-apa, kerjakan saja. Regulasi kita itu memang ruwet,” ujarnya.[Kompas.com]
Berita Lainnya: Jokowi Soal Gugatan Buruh: Menang Biasa, Kalah Biasa
Saya kira wajar prosesnya lama. Pertama karena para birokrat sdh terbiasa dengan proses admin yg dari zaman dulu dibuat orientasinya kepada kepentingan pribadi ketimbang kepentingan rakyat, maka semua proses harus berbelit2 dan rumit utk memasukkan celah2 penyalahgunaan. (Jalan untuk korupsi jadi terbuka)
Selain itu yang juga susah dibuktikan adalah proses menghambat secara halus, karena kalau apa yang diajukan pak Jokowi n Ahok berhasil maka kredit pasti akan ke mereka. Pasti ada orang di DPRD yg tidak senang. Memperlambat proses sehingga proyek jadi berlarut2 akan mungkin menurunkan kesan positip rakyat bahwa DKI dibawah Jokowi n Ahok ternyata sama saja.
Saran utk pak Jokowi + Ahok, sabar, maju terus n dekat dengan rakyat. Perubahan memang mahal tetapi kalau tidak dimulai maka kita tidak akan berubah. Kami salut sama anda yang mau berkorban n berjuang menjadi pelopor perubahan ini. Viva Jokowi+Ahok.
Bagi keluarga Jokowi + Ahok mohon dukung suami anda supaya mereka kuat dalam menghadapi tantangan yg maha berat ini.
Bagi para anggota DPRD yang orientasi nya ke rakyat mohon bantu pak Jokowi + Ahok dalam membuat Jakarta menjadi kota yang kita banggakan. Anda juga pasti dikenang. Mawar di kubangan akan tetap disebut mawar.
Ah….. pak Jokowi masa tidak tau sih ?. kalau di perlambat atau di persulit tandanya minta duit pak.
masa seperti itu saja tidak tahu ?. bapak dari solo sih….. jadi gak tau yang begitu-begituan. Hahahahahaaaa……..
.
.
Jangan kasih duit pak, biar mereka “kering” !!!.
gak apa-apa lambat sedikit, lah memang sudah lama kok nunggunya, jadi gak masalh kalau nunggu lamaan dikit.
moga-moga “Time, Jazzera” and tipi-tipi lokal pada gantian wawancara ke Dewan, sehingga “Jokowi-Ahok addicted” biar pada ngeh juga reason dari Dewan baik yang reasonable maupun un-reasonable yang bikin terhenyak…………
biar aje pade jakowi ahok kalau diperlambat terus pasti kesabaran rakyat yg terbatas ini akan tumpah ke dprd dan menghadapi dewan yg tidak terhormat itu apalagi ketua dan wakilnya akan berurusan dengan rakyat, hati hati anggota dewan yg lewat dijalan akan bertemu ama rakyat
Biarin aje pak Jokowi Ahok, karena rakyat sudah tahu mana yg pro dan kontra sama rencana bapak untuk memajukan jakarta tidak di restu sama mereka(dprd),nanti rakyat akan menjadi pengadilnya, bpk gak usah galau.. Maju terus JB…
birokrasi dan administrasi sejogjamya memang baik untuk sistem kontrol antara pemerintah dengan wakil rakyat..idealnya seperti itu, sehingga ketika terjadi kesalahan bukan hanya pemerintah yang disalahkan, tetapi termasuk Dewan DPRD yang ikut bertanggung jawab karena menyetujuinya…Birokrasi baru akan bermasalah ketika dipakai oleh yang berkepentingan untuk kepentingan2 tertentu, seperti mengharapkan FEE atau uang pelicin, dsb….
Sekedar saran saja :
1, sekiranya program-program kerja yang dicanangkan oleh pemprov memang harus disetujui oleh anggota dewan yth kita, ya ajukan sesegera mungkin, tetapkan tenggat waktu yang diharapkan agar sudah disetujui oleh anggota dewan yth
2.Info-infokan jugalah ke media jika ditanya-tanya saat selesai mengajukannya ke anggota Dewan yang terhormat…perihal tenggang waktu yang diharapkan selesai dibahas oleh anggota Dewan…sehingga program bisa segera dieksekusi sesuai jadwal…
Bayangkan saja Pak, jika program 1, diharapkan selesai bahasannya di dewan bulan Mei..tau-tau molor jadi Juni dengan segala alasan dari dewan yth…trus program 2 & 3 diharapkan selesai dibulan Juni…molor s/d Agustus…lama-lama warga pada muntah lihat tuh dewan kalau kerjanya pada lelet-lelet..dan jamin pasti tidak ada yang milih mereka lagi…SAlam…Go..JB
saya rasa, Bpk jokowi sudah harus ambil keputusan untuk menjadi Presiden maupun wakil Presiden agar bisa merombak birokrasi yang rumit di Indonesi ini..nanti biar Bpk Prabowo & Bpk Jokowi duet..dan Bpk Basuki menjadi Gubenur DKI.. Formasi yang sangat bagus..
anggota dewan yang terhormat itu maunya disogok. Merekakan biasa jual-beli suara. mungkin ini kesempatan emas untuk minta jatah dari JB. Jangan mau Pak JB, kita, rakyat akan dukung program Anda yang bersih dari manipulasi. Bila perlu kita sikat habis itu okmum DPRD yang “nakal”.
Pak JB. Jangan pernah melakukan bagi2 uang Rakyat ke DPRD DKI.