Ahok.Org – Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem parkir meter di Ibu Kota untuk menertibkan parkir on street atau parkir di bahu jalan. Sistem parkir meter merupakan perangkat yang digunakan sebagai pembayaran jasa parkir kendaraan on streetuntuk waktu terbatas.
Sistem parkir meter tersebut sudah diterapkan di kota-kota besar baik di negara berkembang maupun negara maju, seperti di Boston, Oklahoma, Houston, New York, Chicago, Los Angeles, dan China.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dalam revisi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perparkiran, akan diatur tentang sistem parkir meter. Nantinya, dalam parkir meter akan dilakukan kerja sama dengan operator swasta, khususnya yang memiliki lahan parkir on street di depan tempat usaha mereka.
“Nanti keuntungannya akan dibagai 50-50, untuk swasta dan UPT Perparkiran. Nah, kita bisa dapat banyak keuntungan dari sistem ini,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Pemprov DKI pun telah memilih lokasi untuk melakukan uji coba sistem tersebut. Lokasi tersebut yaitu di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Basuki melanjutkan, untuk kawasan Kelapa Gading akan dilakukan uji coba sistem parkir meter di rumah toko (ruko) yang memiliki lahan parkir on street. Uji coba pelaksanaan sistem ini akan dimulai di sepanjang 1.500 meter hingga 2.000 meter di Jalan Boulevard Kelapa Gading.
“Cara kerja sistem ini adalah kalau kamu mau parkir, kamu perkirakan mau parkir berapa jam di situ. Jadi, misalnya setiap 10 menit kamu masukkan koin ke dalam alat meteran itu, bisa juga pakai kartu debet. Nanti yang pasang operator swasta,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Basuki meyakini melalui penerapan parkir meter ini akan didapatkan keuntungan lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta. Selain itu, lambat laun, parkir liar on street juga akan menghilang.
Nantinya, akan ada petugas parkir yang bertugas menjaga parkir dan alat meteran itu. Apabila masyarakat parkir melebihi waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku.[Kompas.com]
Mungkin kalau alat ini akan terealisasi, perlu adanya pengawas tetap sehingga alatnya tidak menjadi sasaran MALING Pak! Lanjutkan Pak Ahok !!!
Sekali lg pak, perbanyak intel satpol pp, yg berpakaian sipil, tp berhak menangkap dan denda setiap pelanggaran. Atau teruskn ke kepolisian jk ada unsur pidana.
Krjsama dgn reserse polri , perbanyak anggota berpakaian sipil!
kalo menurut saya pak Ahok, kalo di Eropa seperti yang bapak mau lakukan..mesin parkir meter ini hanya satu Box besar tetapi untuk semua mobil di area parkir situ..jadi alasan pertama adalah hemat mesin meter..( menhindari di setiap slot parkir ada parkir meter)..kedua lebih effisien dan tidak dicolong orang atau dirusak…jadi seperti mesin ATM begitu di satu area..biasanya dekat dengan pintu keluar masuk orang..agar lebih cepat mobilisasinya…jadi setelah membayar keluar “karcis parkir”…nah karcis tersebut dibawa dan ditaruh di dlm mobil, ditaruh di kaca atas dasbord untuk notice bagi pegawai parkir u/ memeriksa..
telepon umum aja pada ilang, apalagi yg beginian, sebentar juga raib…!!!
Dibutuhkan orang dgn tingkat kesadaran yg tinggi utk menjalankan sistem seperti ini. Apa yg akan terjadi ketika ada mobil yg overstay? Lalu apa yg terjadi ketika ada mobil yg ‘double park’? Yg dibelakang pake mesin yg mana? Karena di klp gading biasanya yg parkir pinggir jalan bisa sampai 3-4 lapis, ini lah yg bikin macet.
Saya setuju dengan idenya Pak Ahok, ingin rasanya melihat kawan2 di Jakarta tertib dan saling menghormati seperti layaknya manusia. Terus berkarya Pak…!!
Mahal tdk alat ini? Apa bisa disederhanakan? Jd justru pemilik mobil harus punya alat nya sendiri, semacam key Bca, trf ke rek Badan Perparkiran untuk sekian jam, lalu ada print outnya, atau generate nomor tertentu, tanpa printer. Nomor itu ditulis dan tempel di kaca. Nah, petugas cek, dgn masukan nomor tsb, link ke pusat, keluar data parkir, apakah valid mobil tsb……
Lbh simple, hanya tiap pemilik kendaraan harus punya alatnya.
Gimana ide ini pak Ahok ? 🙂
Pak, atas semua masukan diatas, saya pun sependapat,(yang pasti saudara Sak akan meneruskan opini ini ke Pak Wagub).
Sistem ini saya setuju, akan sangat mudah mengontrol keuangan dan masukan utk APBD DKI,saya pun pernah magang di luar negeri dan sewaktu meminjam mobil teman,sistem perparkirannya pun sama seperti ide Pak Basuki. Dimulai dari daerah dengan “fee parkir” murah sampai yang perjamnya cukup tinggi (daerah kota dan segitiag emas) untuk menghindari penduduk memakai mobil terlalu banyak.
Permasalahannya bukan pada mesinnya Pak,tetapi pada sumber daya manusia, terus terang yang paling dicaci maki itu kalau saya pernah ikutan survey diluar negeri waktu magang, petugas tiket parkir lah (bertugas menempelkan denda) yang paling berat dan penuh tekanan. Memang sistemnya harus jelas, seperti saudara adon di atas, harus ada aturan jelas tempel di mana karcisnya, apakah ditempatkan di mobil? atau berupa meteran dan harus menambahkan koin utk menambah jam parkir.
Adakah pembatasan jam parkir bagi yang ingin parkir di area tersebut, contoh: di daerah Bunderan HI, boleh parkir tetapi hanya 2 jam atau 3jam, lewat dari itu si empunya mobil harus memindahkan mobilnya, bila tidak si juru / pengawas parkir menempelkan denda. Itu masukan dari saya.
Nah bagaimana mana sistem pembayaran denda, apakah di tempat atau masuk ke bank DKI, dan apakah pemprov DKI dapat menagih orang yang dikenankan denda seandainya bukan dibayar di tempat dendanya? Terus terang saya belum dapat solusi utk hal ini, mengingat sewaktu diluar pun (australia) pemerintah daerahnya kerepotan menagih denda yang jumlahnya hampir ratusan ribu tagihan (bukan nilainya tapi jumlah pelanggar yang mencapai ratusan ribu dan belum terbayar). Informasi tersebut saya baca di koran setempat.
Sebelum ditempatkan perpakiran sistem tersebut, ada baiknya dilokasi yang bebas “preman” parkir utk sementara, pastinya jika ini diterapkan langsung, tentu para “pemain” dijalan (seperti yang pernah di beritakan di salah satu stasiun TV yang pernah saya lihat) juga akan bereaksi keras Pak Basuki. Demikian opini saya.
NB:Sak,Panjang nih maaf ya…
hahaha ngga papa bro udah di print kok besok senin udah di meja pak Wagub
sekedar contoh dr negara lain
http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_parking
http://en.wikipedia.org/wiki/Coupon_parking#Coupon_parking
http://en.wikipedia.org/wiki/In-Vehicle_Parking_Meter
dari pengalaman saya yg pernah pake gituan tuh repot.tapi memang itu tujuannya ada batas waktu parkir di area tersebut.
sistem mesti jelas sesuai postingnya anry.lebih enak klo bs bayar denda dimesin pencetaknya skaligus.klo kaga nanti ptugas parkirnya yg nilep kaya denda polisi.
resikonya yg pasti ya byk preman/bekingannya yg marah sumber duitnya ilang.kmungkinan besar alatnya sering dirusak kaya pompa air kmaren tu.mesti ada pengamanan ketat/cctv.
halo bapak kayanya ide bapak bagus sekali sebaiknya pasang cctv di dalam parking meter dan diluar agar tidak dicuri atau dibongkar penjahat,pereman,dst dan awasin dan cegah pemalakan uang pakir dari luar yaitu perman,pejaga pakir tidak resmi,dst
semoga sehat selalu bapak!