Tidak Ada Toleransi Untuk Oknum yang Bermain Tanah di Waduk Pluit

10
129

Ahok.Org – Ulah oknum-oknum yang bermain tanah di Waduk Pluit dinilai sudah keterlaluan. Kelompok yang melarang warga direlokasi ke Rusun Marunda ini bermain tanah untuk dapat uang kerohiman.

“Ada sekelompok orang yang melarang pindah ke Marunda. Jadi memang ada sekelompok orang di Jakarta yang kerjaannya dapat uang dengan main-main tanah supaya dapat kerohiman, dapat uang terus. Itu keterlaluan kita anggap kalau ngambilin uang rakyat terus. Kenapa? Karena ini juga uang rakyat,” ungkap Ahok di Mal Ciputra, Jakarta Barat, Sabtu (11/5/2013).

Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun bagi warga korban penggusuran.

“Marunda kita sudah plot 700 hektar, 400 hektar rusun. Sekolah lagi kita gruping. Ada ribuan sekolah, jadikan swasta ada SD, SMP, SMA digabung. Kami juga lagi berusaha gabung sehingga ada sisa tanah, kita akan bangun rumah susun,” kata Ahok.

Penyelesaian tersebut dilakukan secara terpadu, termasuk mendekatkan para pekerja dengan lokasi pekerjaan sehingga dapat mengurai kemacetan.

“Saya baikin (bisa pakai tanah negara). Begitu saya jual beli, begitu dibongkar, minta hitung per meter, ini dari mana? Makanya, Jakarta jadi rusak karena itu. Kita nggak ada lagi toleransi. Kita mau sikat habis,” kata Ahok.[Detikcom]

Berita Terkait:

10 COMMENTS

  1. memang payah warga waduk pluit mudah terhasut oleh oknum yang tak bertanggung jawab, kalo istana kebanjiran lagi, siapa yang di salahkan ? pastinya dki1 dan dki2, sekarang pemprov dki serius untuk mengatasi banjir di dki, seharusnya mengdukung dari semua pihak termasuk komnas ham.

  2. bukan hanya di Jkt pak yg rusak didaerah juga gitu seenaknya aja tanamin pohon di tanah orang ketika lahan mau dipakai minta ganti rugi pohon yg ditebang. Buka warung didepan rumah, nitip tenda tiap malam lama2 warungnya menjorok masuk kehalaman, kemudian pinjam km/wc terus halaman dibuat perluasan warung ketika pemilik keberatan nodong minta ganti rugi. Huhh… Bersembunyi dibalik kemiskinan untuk memeras orang lain, imprialis proletariat…

  3. Ini potret dari kegagalan pemerintah didalam mengelola negara, karena mikirnya pada rebutan jabatan dan korupsi.
    Semoga JB diberi kekuatan didalam menjalani pembenahan negeri yang sudah rusak ini dimulai dari pusat.

    • sikat sih gampang kalo ada dukungan dari semua pihak aparat , sekarang aja pak ahok di ancam, bagaimana perlindungan hukum ? kalo presiden di ancam bagaimana ya ?

  4. Betul pak Ahok, tdk perlu diumumkan, tp gusur minta bantuan kapolri dan tni/kopassus.
    Dasar hukum sdh jelas, itu tanah negara! Titik..
    Soal bikin warung depan rumah/ kantor org, digusur minta ganti rugi, itu permainan org kelurahan jg…
    Di kawasan pergudangan tuh, banyak spt itu….sunter, marunda dll.

  5. Bukan cm warga miskin saja yg hrs dibenahi. Tp utk warga kaya jg sama aj, liat aja ruko2 yg bertebaran di jalan dimana gsb dan trotoar untuk brenti kendaraan, hak pengguna jalan dan hak pejalan kaki dikebiri dengan memagar gsb nya lalu trotoar untuk turunkan barang dan jalan raya dijadikan tempat parkir mobil dan tamunya. Katanya mau dukung pembangunan jakarta. Huhhhhhh egois banget, padahal dengan perintah gubernur smua bisa dibereskan oleh camat dan lurah setempat

  6. udah sikat aja, enak aja tanah negara minta ganti rugi, emang tu tanah warisan nenek moyang apa, betul juga peryataan pak ahok, udah miskin susah di atur lg, itu kan buat kepentingan bersama, dasar manusia ga sekolah, di ajak ngomong baik2 ga ngerti, maju terus pak ahok, sukses selalu.

  7. saya yakin ada dulunya ada oknum pemda dan dprd juga yg bermain di uang kerohiman, semua anggaran kan perlu persetujuan dprd, misalnya dulu katanya dianggarkan 200m, yg cair ke masyarakat plg byk 100m, sisanya ya bagi2 antara oknum pemda dan dprd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here