Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan ada indikasi komersialisasi lahan di wilayah Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurut Jokowi, banyak pengembang-pengembang yang ingin menduduki lahan negara.
“Ada komersialisasi dan yang saya sampaikan dari awal dulu ada developer-developer lepas kecil yang ingin menduduki tanah negara dan ini yang harus dihilangkan dan belum banyak diangkat,” kata Jokowi di Kebagusan, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Menurut Jokowi, Pemprov DKI telah memiliki data kependudukan warga bantaran Waduk Pluit. Dari data tersebut ditemukan beberapa warga yang memiliki usaha sewa kontrakan, bahkan tiap warga memiliki persewaan hingga 20 kontrakan.
“Kalau dibiarkan seperti itu terus-terusan, kemudian dikasih uang kerahiman, dia mendapat keuntungan sebulan saja sudah berapa juta itu,” tegas Jokowi.
Jokowi menjelaskan, setelah ia mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya, ia mendapatkan fakta bahwa hampir seluruh warga bantaran Waduk Pluit mau direlokasi ke Rusun Marunda. Mereka yang menolak, kata Jokowi, hanyalah warga yang memiliki penyewaan atau memiliki usaha kontrakan di daerah tersebut.
“Yang rame-rame itu ya developer dan pemilik kontrakkan itu. Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun,” kata Jokowi.
Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.
Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.[Kompas.com]
Menduduki tanah negara bertahun tahun, masih minta ganti rugi, karena kehilangan kontrakkan ilegalnya, ini memang manusia tidak tahu diri yang harus ditindak tegas supaya tahu diri.
di shock terapi aja..penjarakan agak 2 atau 3 warga yang punya kontrakan dilahan negara dan menolak utk di pindahkan ke rusun…nanti yang lain juga keder…kalo perlu yang bagak2 atau yg paling suka jadi provokasi aja yang ditangkap dan dipenjarakan…yang lain nanti juga keder…wong udah salah masih ngotot…gimana mau maju negeri ini…atau gak minta warga yang diluar kawasan waduk pluit yang diduduki warga yang sudah merasakan banjir krn waduk yg mendangkal demo ke warga yang menolak tsb…
Kalau ada pengusaha kecil yang punya kontrakan dan memyewakannya kepada warga artinya pengusaha tersebut punya penghasilan.Oleh sebab itu selidiki aja ,bayar pajak apa gak tu? ribut aja .. gak mau di gusur.klo pun bayar, sesuai gak dengan fakta. klo macam -macam disuruh orang pajak audit aja.Biar tau rasa tu developer cilik yang gak tau di untung.
Sikat terus pak bersihin oknum-oknum yang gak peduli dengan bangsa.
Hidup J-B
Manusia apa bukan sih yg ngotot ga mau pindah? Sdh ga punya hati nurani , sdh jelas salah!
Bayangkn 20 ha rmh padat, ga ada petugas sampahnya, jelas2 mrk buang sampah ke waduk, makin dangkal, makin bgs kali di kepalanya. Cepat jd daratan lg…..
Kekayaan oknum2 itu disita saja, buat anggaran pengerukan sampah mrk…
Maju terus duo JB!
Di Jakarta masih banyak yang menduduki tanah (diatas kali) dan di kontrakan pula (jakarta timur).. mudah-mudahan Djakarta bersih dan tertib karena pemimpin terdahulu membiarkan ini semua terjadi sehingga masyarkat diajarkan untuk merampas hak negara. bayangkan dosa kecil dibiarkan selama berpuluh puluh tahun.
masalah serobot menyerobot tanah spt ini, yg jadi kanker pembangunan di Indonesia, trutama kota2 besar. biasanya pejabat jg yg bermain jual beli sewa tanah2 negara. kalau, Pak Gub & Wagub bisa menyelamatkan asset2 pemda ini, maka besar kemungkinan, para warga pemilik tanah pribadi, jg dpt ikuti jejak pak Gubernur mengamankan asset2 pribadi mrka juga yg diserobot warga2 miskin & susah ini.
–
jahat sekali lihat tanah2 kosong, lalu pura2 bikin rumah gubuk, lalu berubah jd rumah petak / rumah ibadah. lalu klaim sbg tanah fasos. benar2 cara rampok yg sgt jahat. Mari diberantas tuntas pak Gubernur – itu para mafia tanah. Bela org yg benar, bukan org kecil / miskin. klo miskin, suruh balik pulang kampung saja pak drpd jd beban buat warga kota DKI.
modusnya emang begitu, tancap bendera agama atau ormas/LSM, yg lebih dableg pake bendera partai…..hanya orang bodoh dan miskin yg bisa disuruh begini begitu, demi sesuap nasi dan sebotol bir/minuman keras….
ga bereess.. tanah negara maen diakuin aja, mo diusir eh marah2 mnta ganti rugi trus pk molapor ke komnas HAM sgala.. memang canggih dmari.. pindah jg nih ke bojong LHO’! wkwkwkwk…