Buang Sampah Sembarangan Dendanya Puluhan Juta

Ahok.Org – Warga Jakarta kini harus berpikir ulang membuang sampah sembarangan di ibu kota. Sebab, Pemprov DKI telah menyiapkan sanksi tegas bagi warga yang masih nekat membuang sampah bukan pada tempatnya.

Dalam peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah yang baru disahkan disebutkan, siapa pun yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan didenda hingga Rp 50 juta.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Unu Nurdin mengatakan, dalam perda diatur warga atau perusahaan yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan denda mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta. “Jika warga dan perusahaan tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif hingga denda minimal Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta,” ujar Unu, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI, Selasa (21/5).

Dikatakan Unu, setiap masyarakat diwajibkan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setiap pukul 06.00 sampai 21.00. Warga dilarang keras membuang sampah ke sungai, kanal, waduk, setu, dan saluran air limbah, jalan, taman dan tempat umum karena bisa menyebabkan banjir. “Warga yang sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan akan dikenakan denda Rp 100 ribu,” katanya.

Diatur pula larangan mengenai pembuangan sampah ke TPST atau TPA tanpa izin, membakar sampah yang mencemari lingkungan, membuang sampah dari kendaraan, serta menggunakan badan jalan sebagai TPS. Warga diminta untuk memilah sampah rumah tangga yang dihasilkan. Bagi setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah, maka ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW.

Sanksi tidak hanya diberikan kepada warga yang lalai, melainkan kepada penanggung jawab atau pengelola kawasan pemukiman, komersial, industri dan kawasan khusus yang lalai tidak menyediakan fasilitas dan melaksanakan pengelolan sampah juga akan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.

“Sedangkan pengelola fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) yang alpa menyediakan fasilitas pemilihan sampah dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 5 juta,” kata Unu.

Lalu, kepada setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penangan sampah pada kemasan atau produk yang dihasilkan, dan melakukan pengelolaan kemasan produk yang tidak dapat diurai proses alam maka diberikan sanksi administratif uang paksa mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 50 juta.

Sedangkan bagi pengelola pusat perbelanjaan yang tidak menggunakan kantong belanja ramah lingkungan juga diberikan sanksi administratif uang paksa minimal Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. Setiap orang yang sengaja membuang sampah, menumpuk sampah atau bangkai binatang ke sungai, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman atau tempat umum maka dkenakan uang paksa Rp 500 ribu.

Begitu juga dengan warga yang sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500 ribu. Nilai uang paksa yang sama juga diberikan kepada orang yang sengaja mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah berserakan. “Uang paksa ini akan disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita ingin masyarakat menjadi tertib sehingga dapat mengurangi banjir di Jakarta,” tandasnya.[Beritajakarta]