Ahok.Org – Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai gedung baru masih terkendala. Tanah di kawasan Guntur, Kuningan, Jakarta Selatan, bermasalah. Warga menolak ganti rugi meski statusnya tanah negara.
“Itu tanah negara. Kami bilang sama KPK, nanti kami gusur. Itu bangunan nggak ada izinnya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota Jakarta, Rabu 29 Mei 2013.
Ahok, begitu sapaannya, memastikan dalam pendataan Pemprov DKI, kawasan itu masuk dalam kawasan merah. “Warga hanya memiliki girik. Dalam aturan itu sewa tanah dan tidak boleh ada bangunan. Girik hak garap untuk pertanian,” katanya.
Menurut Ahok, dalam sengketa ini, KPK sangat sabar dan menghindari konflik. Bahkan KPK sudah bersedia mengganti rugi untuk warga agar meninggalkan tanah yang bukan miliknya itu. “KPK masih bagus. Masih baik mereka mau bayar. Aturannya, bisa langsung disita itu tanah,” kata Ahok.
Ahok sangat menyesalkan sikap warga yang masih ngotot bertahan. Padahal posisi mereka jelas salah, karena berada di atas tanah negara. Mereka hanya memiliki surat girik sebagai penguat untuk melawan dan bertahan.
“Semua tidak bisa diajukan sebagai alat untuk melawan. Posisi mereka salah. Untung KPK baik. Mereka masih mau bayar tapi ditolak. Tunggu saja, kami robohin bangunan nggak berizin,” kata Ahok gereget.
Warga telah mendiami tanah negara ini sejak tahun 1997. Selama tinggal di lahan tersebut, sebagian dari mereka tidak mempunyai identitas apapun termasuk KTP. Mereka tinggal di bangunan yang dianggap ilegal.
Sebelumnya, pimpinan KPK urunan dari saku masing-masing untuk membantu 81 kepala keluarga yang tinggal tidak tetap di situ, tepatnya di RT 01 RW 06. Sekretaris Jenderal KPK Said Basalamah tidak mau menyebut angka sumbangan dari para pimpinan itu.
Proses pengosongan lahan untuk gedung baru KPK sempat menuai protes dari warga setempat. Setelah itu, ada upaya mediasi dengan warga yang dihadiri juga oleh Dinas Perumahan, Komnas HAM, Pemprov DKI Jakarta.
Dalam pertemuan itu, ada kesepakatan, Pemerintah akan membangun rusunawa untuk menampung warga yang dipindahkan tersebut. Sayangnya hanya 19 KK, dari 81 KK, yang setuju untuk dipindah ke rusunawa. Selebihnya, masih bertahan.[Vivanews]
ya sabar aja maklum baru keluar dari rimba, rimba belantara mafia, segala sesuatu dimafiain
hiiii GEMEZ liat warga bengal kayak gitu..suruh pulang kampung aja pak Ahok..tuh orang2 yg ga punya ktp..kalo mrk g bisa diatur..udah tegas saja
Permasalahan Jakarta betul-betul ruwet karena pembiaran pelanggaran hukum lebih dari sepuluh tahun oleh pejabat lama, semoga JB diberi hikmat dan kekuatan didalam menjalankan tugasnya.
yah, pak. Maafkan mereka, yah pak. Karena mereka adalah korban dari pemimpin-pemimpin dulu.
semoga warga yg masih ngotot itu di buka jalan pikiranya untuk mau di relokasi dan di beri taraf hidup yg lebih baik… dari pada bertahan di tempat kumuh seperti itu..
Sebagai warga dki pendukung jokowi-ahok,kalau boleh sumbang saran ke Pak Ahok ,tdk ada salahnya proses pemindahannya meniru apa yg sdh dilakukan oleh Pak jokowi yg sukses memindahkan sebagian warga yg menduduki tanah kpk di guntur ke rusun pulogebang tempo hari sebanyak 44 kk,dilihat dari berbagai sudut warga memang keliru tdk ada unsur yg benar pendekatan pak jokowi yg saya tangkap tempo hari metode pemindahan Pak Jokowi : 1.Humanis ( sabar terhadap warga gusuran,mau campur bersama warga,komunikasi informal-humoris menyesuaikan diri menjadi sama cara berpikirnya dgn warga tanpa kehilangan kendali,emphaty tahu warga salah tetapi mencoba memahami ) 2.solutif ( memberikan rusun lengkap dgn TV tdk mentang2 warga menempati tanah ilegal lalu asal gusur saja ) 3.pengayom mendidik warga yg menyalahi peraturan bkn dgn cara prosedural saja tetapi dgn cara menyamakan “posisi” menjd spt rakyat shg bahasanya nyambung,konsep2 dari Pak Jokowi ini hrs diinternalisasikan pd pemprov dki agar semua memiliki semangat yg sama dgn Gubernur dan Wagub,terus terang utk menghadapi warga spt ini memang butuh komunikasi yg sgt intens tdk ckp dgn memberi tahu prosedur saja,krn mereka cara berpikirnya kita semua tahu
Saya juga pendukung berat bung Jokowi-Basuki, beliau berdua mempunyai style yang berbeda dlm menangani masalah. Tidak semua masalah, terutama yg memerlukan penyelesaian cepat cocok diselesaikan dng cara/style Bung Jokowi. Kita tentunya sulit mengakomodir ratusan orang dengan ratusan isi kepala. Style Bung Ahok mirip2 dengan Bang Ali Sadikin dalam menuntaskan masalah pembangunan Jakarta. Memang banyak menyulut kontroversi, akan tetapi hasinya nyata dirasakan oleh masyarakat luas bahkan dimasa masa2 sesudahnya. Sepanjang menyangkut kepentingan masyarakat banyak/publik dan dalam koridor hukum, hambatan2 yg sifatnya perorangan,kelompok/golongan sudah pasti langsung dieliminir. Proyek Penataan Kampung (Proyek Husni Thamrin), Jalan Jakarta Bypass (Cawang-Priok), Jalan Thamrin, Jalan Jend.Sudirman, Kawasan Kebayoran Baru, adalah bukti ketegasan dan ketegaran Bang Ali Sadikin.
Saya setuju Bung Haemes masalah style beliau berdua jelas berbeda dan setiap masalah blm tentu cocok dgn style Jokowi dan penduduk jakarta ada 4 Jt lebih pak jokowi sendiri pernah bilang diwawancara setiap problem masyarakat blm tentu sama penanganannya,tp mungkin yg lebih saya maksudkan bkn berarti pak ahok hrs sama tutur kata,gestur,suara spt pak jokowi bahkan strateginya tetapi lebih ke pendekatan saja khususnya utk kaum “maaf” miskin yg menduduki tanah terlarang kalau masyarakat jenis ini punya satu “habit” yg sama yaitu selalu merasa kurang perhatian,cenderung “victim mentality” kalau jenis ini langsung “diberi” frontal apalagi cuma sekedar baca commentnya pak ahok di media pasti langsung salah ngerti persuasi ala jokowi menurut saya harus jd standar tinggal intensitasnya saja bisa dibedakan kan ? kalau jaman ali sadikin mungkin iya juga tapi ali sadikin hidup di era berbeda ( jaman suharto,yg nggk sepaham langsung kopkamtib )ttp sy harap sih style pak ahok gitu aja dah biar tikus2 pd takut haha
Bung Dio, you are so human. Salam Jakarta Baru.
Kalian berdua memang SUPER SEKALI…..
awas celah buat cari-cari perkara dari Komnas-HAM dan DPRD….LSM abal-abal dan wartwan bodrex….
penjarakan saja
Jadi Gubernur DKI memang pusing.
Selamat bertugas Mas Jokowi.