Daftar Dana Hibah DKI Sesuai APBD 2013

25
870

Ahok.Org – Pemerintah Prov DKI Jakarta, sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 465 Tahun 2013 menetapkan jumlah Dana Hindah termasuk Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.621.272.885.000 (Tiga trilun enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Keputusan Gubernur ini, penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang ditembuskan kepada para Kepala SKPD/UKPD) terkait.[Sak]

Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Pemprov DKI Berdasarkan Alokasi APBD 2013:

Bagian Pertama

Bagian Kedua

25 COMMENTS

  1. kedepannya coba dana hibah ditinjau kembali, jangan kayak dihambur-hamburin APBD 2013, 3Trilyun bisa buat program yg bermanfaat untuk warga Jakarta Baru secara langsung…..ini kayaknya produk birokrat lama….?!

    • kalau saya tidak salah lihat, belanja hibah terbesar adalah untuk dinas pendidikan.
      saya rasa itu investasi yang baik untuk Jakarta Baru, bahkan Indonesia Baru di masa mendatang.
      🙂

      Salam.

  2. Kok penerima no 243 & 244 (organsasi sosial kemasyarakatan) gak dirinci ya,siapa saja mereka? Trus kenapa yang mengeluarkannya dari Biro Hukum bukannya dinas Sosial? 26,5 M kan tidak sedikit.

    • hehehehehehehhe,…
      yoha,.
      itu APBD yg disusun pada Priode sebelumnya,…

      kalo APBD yg sekarang ane yakin dananya sudah dikerok (dilakukan penghematan), jadi supaya rapih, dan cepat, tepat sampai ke tujuan,. jadi kagak ada yang nyangkutttttttt,… heheheheheheh

  3. mohon informasi pencairan BOP sma/k swasta dki jakarta preode januari s/d juni kok belumdicairkan lalu kapan sekolah mendapat kepastian in formasinya mengingat sdh pertengahan juni dan banyak orang tua murid menanyakan hak tsb

  4. Yang disampaikan oleh Sdr. Hattori dan saudara yang lainnya “BENAR” Untuk mewujudkan Prov. DKI JAKARTA yang ber-Keadilan untuk Rakyat, Bersih, Transparan dan Profesional.

    Sebaiknya diadakan “SIDAK” PEMERIKSAAN PEMANFAATAN DANA HIBAH baik di Lembaga-Lembaga yang menerima dana.

  5. Ni produk lama ya Pak? Kalo bisa, direvisi aja Pak, di liat nya ga enak, mubazir, mendingan buat bikin rusun, perbaiki pasar atau bangun sekolah… ada manfaatnya, lagipula ngapain kebon sirih dikasih hibah, suruh aja mereka patungan sendiri, gaji gede masih mau hibah….

  6. Saya usul nantinya ada bansos yang memang langsung ke mengena kepada kegiatan masyarakat yang memang tidak terkorelasi dengan organisasi atau kegiatan tertentu. Untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan sudah ada program, tapi untuk kebutuhan yang lebih dasar lagi ; makan dan minum, mungkin perlu dipikirkan. Sedikit cerita, saya masih menemukan tempat-tempat makan murah yang menjadi andalan warga DKI terutama karena himpitan ekonomi sejak kenaikan harga BBM. Tempat-tempat makan itu sangat laris karena memang sangat terjangkau. Sebagai gambaran utk menu sehat nasi, telur, sayur plus sambal dijual Rp. 5000. Harga yang sangat murah untuk ukuran DKI. Melihat baban hidup dan ketimpangan sosial yang luar biasa di Jakarta, saya pikir kita perlu suatu program khusus untuk menanggulangi masalah kelaparan dan kekurangan gizi di masyarakat. Program free food charity seperti di luar negeri saya pikir kurang cocok karena target kita hendak membantu orang-orang produktif (dan keluarganya) yang karena beban hidup harus mengirit untuk makan. Nah, melalui program bansos ini saya usul supaya Pemda DKI memberikan subsidi kepada tempat-tempat makan tertentu untuk dapat menyediakan makanan murah dan bergizi bagi warga DKI. Tentunya masalah operasional dan pengawasan harus dipikirkan lebih lanjut

  7. yayasan kami salah satu penerima dana hibah gubernur tp kenapa sampai sekarang belm dapat dicairkan menurut pihak biro kesos menununggu perubahan anggaran dan sk gubernur yg belum turun…apakah benar karna kami tidak mendapatkan jawaban yg memuaskan dr pihak kesos sedangkan yayasan lain yg melalui dinas sosial dki jakarta sudah dapat dicairkan sejak buln agustus..tks

  8. lebih baik dananya buat bangun rumah2 kumuh di setiap RT di jakarta. daripada dibuat hibah tp dikorupsi.. jaman sekarang ga ada yg beres pns nya.. lihat duet besar langsung pikirannya bercabang..mendingan buat bantu saudara2 kita di setiap RT. biar jakarta tidak kelihatan kumuh..

  9. Pak, bapak dapat menggunakan berbagai macam dana tersebut, untuk:
    A. PENELITIAN TENTANG KENDARAAN LISTRIK
    B. ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI MASSAL
    C. MASALAH BANJIR
    D. KARYA SENI BUDAYA JAKARTA
    E. BAGUNAN2 / KESENIAN SEJARAH BETAWI
    F. KEAMANAN
    G. MASALAH MACET
    H. MASALAH WARGA DAN ANAK KECIL YANG TAK TERURUS / TERLANTAR
    I. RUANG TERKBUKA HIJAU
    J. UTANG BANGSA INDONESIA
    K. PLTU (saya lebih menyarankan PLT dari Uap / panas bumi, karena Indonesia memiliki 60 % panas bumi dari seluruh dunia)
    L. PERBAIKAN PRASARANA/ SARANA UMUM
    M. PENATAAN RUANG JAKARTA
    N. TEMPAT SAMPAH(Jgn terusan numpang di Bantar Gerbang, Bekasi, diolah menjadi barang berguna/ Mendirikan Lembaga Pengolahan Limbah)
    O. TEKNOLOGI
    P. INTERNET
    Q. IMPOR DAN EKSPOR
    S. BUNGA BANK(Diturunkan, sanggat membebankan masyarakat hingga bunga bisa naik menyentuh angka 9 %)
    T. AIR BERSIH
    U. SEKOLAH DAN UNIVERSITAS MENJADI TERBAIK
    V. PENCEMARAN UDARA, AIR, DAN TANAH
    W. PEMILIHAN / TPS
    X. HARGA SEMBAKO / MAKANAN
    Y. HUBUNGAN LUAR NEGERI
    Z. UPAH MINIMUN PERKEJA DI JAKARTA DIturunkan jadi 1,5Jt – 2Jt(Kasihan para pengusaha, dan Investor asing jadi tidak berminat)
    Itulah daftar A-Z Yang harus bapak pertimbangkan, dan masalah yang masih ada di Jakarta.
    Pengamat Perubahan Ibu Kota Negara, William. T.K.

  10. Kasihan Pak Jokowi karena beliau yang harus tanda tangan padahal yang bikin skenario hibah ini adalah pejabat lama.
    Lucu juga kalau ada partai politik yang menerima hibah 1.3 miliar dr pemrov DKI, terus terang saya tidak ihlas pajak warga DKI utk mereka. Tahun depan saya berharap tidak ada hibah yang menggelikan ini.

    Mohon nanti dipublikasikan juga (plus hasil scan dokumen laporan pertanggung jawaban) dari semua pihak yang sudah menerima hibah, mana yang sudah membuat pertanggung jawaban dgn benar, mana yang asal-aslan apa lagi belum membuat laporan pertanggung jawaban sama sekali.
    Langkah ini untuk mendorong pihak yg meminta hibah agar bertindak lebih profesional dan tidak semena-mena dengan uang hasil pajak, dan masyarakat juga akan bisa mengontrol penggunaan hibah ini.

    Karena ini menggunakan dana anggaran pemerintah daerah, apakah selama ini sudah ada audit ? Dan kalau ada penyimpangan oleh penerima hibah, apakah KPK bisa “membereskan” permasalahan ini ?

  11. pak wagub, ada atlit anggar pergi bertanding ke hongkong pakai biaya pribadi membawa nama dki dan indonesia, minta bantuan uang saku kekantor wagub,disposisi kedisorda,jawababan disorda tidak mempunyai anggaran buat bantuan uang saku,disuruh minta ke koni dki,yg jelas koni dki tidak pernah mau bayar gaji atlit.kasihan atlit mau berjuang demi nama daerah dan bangsanya,tapi dibikin seperti pengemis. apbd dki untuk olahraga 107M,dikemanakan duit sebanyak itu.katanya buat prestasi dan pembinaan atlit. yg jelas omong kosong semua untuk kesejahteraan atlit. yg ada dikorupsi dana2 buat atlit oleh oknum2 ngakunya mengurusi atlit.

  12. dear pak Wagub yg terhormat..

    Sepertinya dana hibah seperti yg tercantum ini tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat Jakarta pak.. Mohon ditinjau ulang demi kepentingan rakyat yg lebih luas..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here