Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus menggalakkan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah wilayah Ibu Kota. Untuk penanganan PKL diserahkan ke walikota dan bupati di setiap wilayah.
“Optimalisasi penanganan PKL, kita percayakan kepada para walikota dan bupati saja,” kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Selasa (13/8).
Untuk itu, Basuki mengingat, para walikota dan bupati agar bekerja secara khususnya dalam penanganan PKL. “Kita akan ganti walikota dan bupati yang kinerjanya tidak cakap,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, untuk masalah penanganan PKL Pasar Tanah Abang menjadi tanggung jawab dari Walikota Jakarta Pusat, Syaefullah. Setiap pemerintah kota, kata Basuki, akan memberikan laporan kepada Pemprov DKI untuk ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan.
“Semua sudah ada jadwal untuk dikerjakan walikota. Kita sudah mulai mendelegasikan tugas ke walikota. Yang bagus kerja itu seperti Walikota Jakpus, yang lain udah ngerti nih dan sementara ini kita diam saja,” ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ditanya wartawan soal keluhan pedagang terkait praktik prostitusi di Blok G Pasar Tanah Abang, Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meminta Walikota Jakarta Pusat, Saefullah bertindak tegas menghilangkan praktik prostitusi tersebut. “Pokoknya semua yang melanggar peraturan harus dihilangkan,” pintanya. [Beritajakarta]
jalankan peraturan tak ada kong kalikong , peraturan dibuat gitu banyak sampai mumet terakhir lupa menjalankannya karena Indonesia terlalu banyak peraturan yang ujung ujung nya di belokan buat meres rakyat bawah yang gak paham peraturan dan undang-undang
Jakpus : roxy mas, seputaran Season city…semrawut.
Jakbar : depan citralan, pasar pesing lalu pinggir kali nuju gg macan, PKL, tkg kayu dan besi bekas, seenaknya numpuk brg2, dan perum Taman Kota, terus ke belakang, tembus pinggir kali nuju Bojong/puri…..parah..
Pasar gg.Kancil…….tumpah ruah, sore ke malam. Jembatan lima juga.
Ayooo, pak Walikota, kerja giat!