Ahok.Org – Selama ini, Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di Jakarta dinilai oleh Basuki Tjahaja Purnama tidak maksimal. Sebab, masih banyak warga non-DKI yang malah mendudukkan bangunan di lahan milik negara di Ibu Kota.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, OYK malah kerap dilakukan terhadap kos-kosan mahal ataupun hotel. Hal itu yang membuat pendatang gelap malah seenaknya membangun di lahan negara, atau menjadi PKL.
“Saya tidak main-main, operasi yustisi tidak boleh ada lagi. Ngapain orang kosan Rp 4 juta-Rp 5 juta dioperasi yustisi, mau cari cewek cantik-cantik?” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (14/8/2013).
Oleh karena itu, menurut Basuki, satu hal yang menjadi sasaran dalam menekan urbanisasi di Jakarta adalah melaksanakan operasi yustisi bagi pendatang yang memiliki penghasilan di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Para pendatang yang tidak memiliki kemampuan itu ditengarai sebagai penyebab munculnya kawasan kumuh dan PKL yang semakin menjamur di Jakarta.
OYK bagi pendatang diganti dengan pelaksanaan Operasi Bina Kependudukan, dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, Pemprov DKI akan memberdayakan ketua RW dan RT beserta pengurusnya untuk melakukan sosialisasi kependudukan secara keberlanjutan. Ketua RT dan RW itu harus mengunjungi tempat-tempat kos, kontrakan, dan apartemen di kawasan permukimannya.
Kunjungan itu untuk meminta warganya segera melaporkan jika ada pendatang baru yang tinggal di rumah masing-masing. Ini supaya mereka mengikuti aturan-aturan kependudukan agar terhindar dari tindak pidana berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
“Itu antisipasi khusus yang akan kami lakukan, yaitu pemberdayaan ketua RT dan RW bersama pengurusnya untuk menyosialisasikan kependudukan termasuk ancamannya,” kata Purba.[Kompas.com]
aktipkan kembali syarat tamu yg lebh 24 jam harus lapor ketua RT, kalau lalai harus ditegur RT nya….mobil tamu yg parkir ngendon lebih 24 jam juga harus ditanya petugas Hansip, entar enak-enakan teler segala, mana kita tahu???
Bagus pak. jadi Pak RT & Pak RW punya alasan utk mengunjungi / brtandang ke rumah warga. boleh dibilang… pak RT & pak RW hmpir tdk ktemu muka dg warga. ntah krna pak RT-nya emang orang kaya. jadi sulit ditemui. atau orang biasa / miskin shingga warga hanya muncul kalau butuh tanda tangan saja & kasih duit pelicin pak. Sesama tetangga saja kadang tidak tahu lagi kalau sudah berganti saking pagar2 rumah tinggi2 antar satu dg yang lain. padahal demi keamanan lingkungan, pak RT & pak RW harusnya bikin supaya sesama warga bisa saling silahturahmi sering seperti olah raga pagi. acara sepeda keluarga keliling RW. dsb. kenal satu sama lain bisa tekan masalah kriminalitas di Jakarta pak ! 🙂
Lanjutkan terus BPK JOKOWI & BPK AHOK.
Benahi juga management kependudukan (tertib kependudukan), dimana dalam satu rumah/ alamat terdapat lebih dari dari satu (1) Kartu keluarga & KTP bodong. Bahkan yang lebih konyol pemilik rumah yang sebenarnya tidak mengetahuinya.
SALAM JAKARTA BARU.