Ahok.Org — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sistem perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang ada selama ini tak sesuai dengan minat para calon PNS (CPNS). Belum lama ini, tak sedikit pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI yang mengadu kepadanya menceritakan keterkejutan mereka saat ditempatkan di Dinas Damkar DKI.
“Begitu mereka dimasukkan ke Dinas Damkar, mereka shock. Mereka mau minta pindah, tapi Damkar kekurangan orang,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (22/8/2013).
Oleh karena itu, Basuki mewacanakan untuk mengubah sistem perekrutan itu. Setelah melalui tes kompetensi yang menjadi syarat dalam penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat, rencananya Pemprov DKI juga menambahkan tugas untuk masing-masing membuat karya tulis ilmiah.
Dari karya tulis ilmiah itu, kata dia, akan dapat diketahui passion seseorang itu ke mana. Menurut dia, tak sedikit masyarakat yang melamar menjadi PNS DKI, tetapi kaget setelah mendapat pos penempatan. Hanya karena melihat formasi dan harapan menjadi PNS, banyak yang hanya sekadar melamar pekerjaan.
“Kesulitan utama itu bagaimana sistem yang dijalankan, bukan karena ada Pak Jokowi dan saya. Oleh karena itu, kita bikin seleksi promosi terbuka,” kata Basuki.
Reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Jokowi-Basuki, antara lain, seperti pergantian pejabat dinas dan wali kota, blusukan, sistem lelang jabatan, dan transparansi anggaran. Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan seleksi itu sebagai upaya agar orang-orang yang menempati posisi tersebut punya kapabilitas.
“Sekarang tidak bisa lagi cuma titip CV agar mendapat jabatan. Tapi, ada proses seleksi untuk memperoleh sumber daya manusia terbaik,” kata Basuki.[Kompas.com]
tempatkan orang yg sesuai minat dan kecakapan, bukan karena “lahan basah”.
sangat sangat setuju perubahan sistem itu menuju perbaikan SDM Pemda Boss, semoga fairplay pada hasilnya
Stuju ! menempatkan PNS di tempat yg sesuai dg minat & bakatnya saja pak :)Jadi, mereka bekerja dg hati gembira dan mencetak prestasi kerja yang baik. Kalo berlimpah peminatnya di satu bagian, buat saja daftar waiting list walau sudah lulus seleksi skalipun. dg begitu, hanya PNS yg bekerja di tempat yg ia sukai saja, ia ditempatkan. Jangan dipaksa pak. buntutnya nanti, korupsi, duri dlm daging n musuh dlm selimut. Mencegah lebih baik daripada menangani yg sdh terjadi. hehehee…. siip pak Wagub. maju terus yo ! 🙂
Penerimaan PNS harus jelas peruntukannya buat apa dan materi tesnya hrs sesuai jabatan/lowongan yg mau diisi,agar sesuai dgn bakat dan spesifikasinya.jgn standart umum aja tesnya kayak jadul.bravo JB
emang dari dulu cuma disebutkan ada lowongan di pemprov DKI Jakarta sekian orang sekian orang tanpa tahu job apa dilowongan tersebut???? Seleksi yg aneh juga penerimaan PNS di pemerintahan???
Dgn sistem ‘asal cabut dan isi yg lowong’ alias tanpa seleksi & ujian berdasarkan skill & prestasinya, maka bisa saja karir PNS lulusan S1 bidang sekuriti fiskal bisa ‘mantap dan stabil’ spt ini.
—
masuk kerja, tau2 ditempatkan jadi penjaga parkiran Balai Kota, mungkin dianggap masih sama2 bidang ‘sekuriti’ oleh HRD Balai Kota.
Lalu akhirnya ada penyesuaian jabatan yg lebih pantas…
(Thanks God! PNS tsb bersyukur doanya akhirnya dijawab Sang Pencipta…)
.
Naik pangkat ke eselon 4, kerjaan: jaga toilet Sekda.
.
Lalu akhirnya…
Naik pangkat ke eselon 3, kerjaan: jaga toilet Wakil Gubernur.
.
Lalu akhirnya…
Naik pangkat ke eselon 2, kerjaan: jaga toilet Gubernur.
.
Lalu akhirnya…
Dipensiunkan dini, krn usianya telah mencapai 56 tahun…
(Thanks God! PNS tsb bersyukur doanya terakhir akhirnya dijawab Sang Pencipta…)
—
Yg menakjubkan, karir kerjaannya selalu gak jauh2 dari objek2 vital pemda utk pejabat2 penting pemda DKI.
Dan HRD Balai Kota masih tak menemukan apa yg salah dgn bidang karir kerjaannya yg sudah sesuai dan tak jauh2 dgn BG pendidikannya yg ‘sekuriti’ itu.
—
Untung ada AHok yg datang utk merubah cara2 seleksi jabatan kerja yg rada aneh ini, agar setiap PNS tiap kali ditempatkan atau naik jabatan tidak terlalu bosan dgn kerjaan baru yg konsisten… salah, dan monoton.
Koh Ahok, saya usulkan pakai konsep sistem “Meritocracy” ala Indonesia saja dalam merekrut para PNS kita dengan tes kompentensi dan kemampuan sesuai dengan IQ,EQ dan standarisasi kemampuan test,mereka di tempatkan pada posisi yg mereka pilih sesuai dengan hasil test mereka berdasarkan “merits”,yakni kecerdasan,kepercayaan,dan pendidikan,ditentukan melalui evaluasi atau pemeriksaan. Cara ini telah di lakukan pemerintah Singapura dan kalo perlu panggil duta besar Singapura untuk “belajar” atau meminta pendapat. Salam Jakarta Baru.