Jokowi Terus Tagih Utang Pengembang Bangun Rusun

4
74

Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menagih utang para pengembang untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pembangunan rusunawa tersebut merupakan kewajiban pengembang memenuhi kebutuhan hunian untuk warga Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan akan terus menagih kewajiban pengembang membangun sebanyak 680 blok rusun. Namun, kata Jokowi, penyediaan lahan menjadi salah satu kendala untuk pembangunan rusun ini. Sebab pengembang hanya berkewajiban untuk membangun, sementara penyediaan lahan tetap tugas Pemprov DKI Jakarta.

“Ya terus kita minta. Kita tinggal siapin lahannya. Kalau sudah siap, mereka juga siap membangun,” kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (22/8).

Mantan Walikota Solo itu mengatakan, setidaknya sudah ada tiga lokasi yang dibangun rusun oleh pengembang. Ketiga lokasi tersebut yakni di Muarabaru, Daan Mogot, dan Pulo Gebang. Sementara saat ini tengah dilakukan pembebasan lahan di Luar Batang dan Marunda. “Sebagian sudah dibangun. Luar Batang dan Marunda, masih proses pembebasan lahan. Kalau sudah siap langsung bangun. Saya tinggal tekan pengembang untuk bangun,” tegasnya.

Khusus untuk rusunawa di Muara Baru dibangun sebanyak 8 blok oleh dua pengembang yakni PT Kapuk Niaga Indah dan PT Jaladri Kartika Pakci dibawah Agung Podomoro Grup. Sebanyak 800 unit hunian ini dibangun di atas lahan seluas 3,3 hektar. Nantinya rusun ini diperuntukan bagi warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit.

Sementara untuk rusunawa Pulogebang, dibangun di atas lahan seluas 4,3 hektar sebanyak 2 blok atau 200 hunian yang dibangun oleh PT Real Estate Indonesia (REI). Untuk rusunawa di Daan Mogot, dibangun di atas lahan seluas 17,3 hektar sebanyak 8 blok atau 800 hunian dibangun oleh PT Kapuk Niaga Indah dan PT Warawisesa.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Yonathan Pasodung mengakui, baru ada tiga lokasi rusunawa yang dibangun oleh pengembang. Pihaknya masih terus berusaha untuk menyediakan lahan agar bisa segera dibangun. “Iya, baru tiga lokasi yang dibangun oleh pengembang. Sisanya masih terus kita kejar, karena kita juga harus menyediakan lahan,” kata Yonathan.

Sementara itu, rusunawa yang akan dibangun secara multiyears menggunakan dana APBD yakni sebanyak empat rusunawa, yakni Jatinegara Kaum, Pulo Gebang, dan Cipinang Besar Selatan (Jakarta Timur) dan Tambora di Jakarta Barat.

Di Jatinegara Kaum akan dibangun sebanyak 2 blok atau 200 unit, Pulo Gebang 2 blok atau 160 unit, Cipinang Besar Selatan sebanyak 2 blok atau 200 unit. Sedangkan di Tambora akan dibangun sebanyak 3 tower masing-masing 16 lantai atau 549 unit. “Empat rusunawa itu masih dalam tahap lelang yang rencananya tahun 2014 nanti rampung, karena ini pembangunannya multiyears. Kalau yang masih tahap perencanaan itu adalah yang di KS Tubun dan Muara Angke,” katanya.

Dikatakan Yonathan, dana yang dialokasikan untuk pembangunan rusunawa tersebut sebesar Rp 15-Rp20 miliar. Dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap pada tahun 2013 dan tahun 2014.[Beritajakarta]

4 COMMENTS

  1. Wah Pak Gubernur & pak Wagub, itu para pengembang properti bisa pada gulung tikar semua kalo mereka mulai ditagihkan untuk bayar kewajiban mereka hehehee…sbab selama ini, mereka menarik untung yg sangat banyak dg harga properti yg melambung tinggi.

    Mantap pak. saya senang mereka dipaksa harus bangun rusunawa. ingin juga saya bisa memperoleh 1 unit supaya saya tidak perlu habis waktu di jalan untuk pergi kerja. banyak waktu terbuang sia2 yg harusnya bisa dipakai untuk mengembangkan hobi & bakat bukan mampir ke tempat2 hiburan / mall menunggu kemacetan berkurang. Thanks pak. maju terus ! Salam.

  2. mantap tagih trus Pak,klo mereka bilang sdh penuhi sama pemprop yg lalu suru buktikan rusunnya klo tdk ada tuntut agar segera bangun rusun sesuai perjanjian bukan diganti uang/upeti.agar warga tau klo haknya dimasa lalu banyak tdk tranfaran/digelapkan.bravo JB

  3. solusi bijak, sy sebagai warga jakarta kelahiran jakarta setelah generasi orang tua saya sangat sulit memiliki rumah di area DKI, msh saja numpang KTP di rumah induk milik orang tua. harga property yang selangit sebagian tdk sesuai dengan tarif PBB yang dikenakan….dengan byk rusun tsb lambat laun solusi perumahan warga jakarta terjawab satu persatu, aminyra

  4. kenapa kalo bangun rusun multiyears mesti di tender lagi…ini yg menghambat???!!! apa ga ada patokan harga, dan sudah dilaporkan ke BPK, KPK dan DPRD, kok jadi bertele-tele sistemnya….rakyat dalam penantian yg panjang soalnya..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here