Buat Tempat PKL 24 Jam, Basuki Data Gedung di Sudirman-Thamrin

13
145

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan segera mendata seluruh gedung tinggi di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin yang masih mempunyai lahan dan celah untuk dijadikan sebagai lokasi pedagang kaki lima (PKL) 24 jam.

“Jadi itu nanti akan didata, kalau sistemnya gedung-gedung tanpa batas, nanti kita akan bikin kios-kios permanen. Jadi ini seperti koperasi 24 jam, nanti keamanannya, dilengkapi CCTV, itu yang akan kita lakukan,” ujar Ahok di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Minggu, (22/9/2013).

Menurutnya, selain untuk membuat ruang yang tertata bagi para PKL yang selama ini berjualan di bahu jalan dan memenuhi trotoar, pembangunan lokasi PKL 24 jam itu untuk menambah ruang interaksi warga.

“Pak Gubernur benar-benar berharap Jakarta ini memiliki banyak ruang untuk pertemuan warga, tanpa pertemuan, nanti warga akan salah paham, itu salah satunya,” kata dia.

Ahok mengatakan, nantinya bila telah terdata, maka PKL yang selama ini memenuhi bahu jalan akan ditempatkan di lokasi tersebut secara bertahap. Sampai akhirnya tidak ada PKL yang berjualan di tempat-tempat yang telah dilarang untuk berjualan.

“Ini bertahap, sampai nanti kita akan dorong semua masuk, nggak bisa lagi saya mau dagang di sana-dagang sini. Nggak boleh lagi semaunya, kalau sudah ada tempat yang disediakan,” kata dia.

Untuk merealisasikan hal itu, Ahok mengaku pihaknya telah memerintahkan Deputi Gubernur Bidang Tata Kota, Sarwo Handayani untuk merealisasikan program tersebut.”Kita lagi tugaskan pada deputi, Ibu Yani, jadi semua deputi itu ada tugas yang jelas, jadi 4 deputi itu ada tugas yang jelas, nggak semua Pak Gubernur yang lakukan,” kata dia.

Dengan adanya lokasi PKL 24 jam ini, apakah nantinya justru akan menambah semrawut kawasan Sudirman-Thamrin yang selama ini selalu macet di jam sibuk? Ahok yakin hal tersebut tidak akan terjadi.

“Ya nggak dong, kan di dalam, sela antar gedung, di antaranya, itu ada trotoar, di antara tembok gedung, nanti akan ada satu tempat, nanti di sana akan dibangun,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.[Liputan6.com]

13 COMMENTS

  1. Pindahkan PKL ke food court portable yg dibuat dari bus bekas yg didesain ulang lengkap dgn listrik, air, saluran limbah. 1 bus tingkat bekas bisa tampung 6-8 PKL,, tempatnya di lap parkir gedung. Kalo perlu dibuat lomba desain food court portable. Buatkan website pesan online atau per telp.

  2. Ada Reference nya (Tujuan ke pengurusan) yg Ngemongi (bag ke tertib an sosial massal) klo soal PKL, mw di tindak Lanjut? “Mereka yg tidak/belum atw masa bodoh/ semua gue> ‘Ada, yg Urus bag Tertib PKL, Pak.’ Ada, Pegawai2 Pemprov yg Menanggulangi, masalah PKL yg Masih berkeliaran, dicari kan (Pe ngontrol petugas kaki tangan,) ‘Bekerja Sama meng gembleng yg Ber Sangkutan dgn ke per PKL an yg ada diseantero pelosok Untuk Kota Tertib Atur. Perlahan, tapi Pasti… Disebalik Sigap/ Sergap Dan Cekat an.’

    • Setuju ! tidak ada PKL saja, untuk keluar masuk gedung yang ada di sudirman – thamrin sudah ribet dan macetnya luar biasa. bagaimana lagi dengan dibuat kios2 PKL ? jelas tidak mungkin kios dibangun di bagian muka gedung supaya dilihat pembeli yang melintas jalan tsb. berarti, kios permanen dibangun ambil lahan parkir. dan ini menambah masalah keamanan gedung2 dari pihak2 teroris bom yang dapat akses masuk.

      Pula, pihak manajemen gedung dapat memberlakukan parkir mobil/motor 5-10 kali lipat dari harga parkir slama jam bisnis, dengan begitu, akan sulit PKL memperoleh pembeli juga. Ini dapat memicu kriminalitas karna kesenjangan sosial yang luar biasa.

      dan seperti Hattori bilang, penyewa food court di dalam dengan PKL gratisan diadu untuk rebutan pembeli 🙁

  3. Pak JB, sepertinya masalah PKL enggak akan pernah tuntas2 selama pembangunan tidak merata di Indonesia sehingga mereka akan mencari kehidupan yg lebih baik di Jakarta. Tenaga pemprov DKI cuma habis untuk mengurus para pendatang tersebut, mulai dari tempat berdagangan sampai urusan tempat tinggal belum lagi masalah sosial lainnya, menurut saya memang harus sangat tegas dalam hal ini dan mungkin masalah kemanusiaan harus jadi nomor 2 kalau sifatnya kompromi terus dgn kemanusiaan bisa kehabisan sumber daya dan tenaga

    • Ekonomi dan Sosialisasi bareng2, jadi imbang, ber Sumber utk Rakyat kecil di Bantu di Bangun, Daya-Kerja. Satu2 nya dgn Melatih Ke Ahli an Tenaga Kerja .’ # Undang2 penampungan tenaga kerja ber dasarkan (ke ahlian), pasal nya jangan ampe pkl2 jadi nge bludak seperti jamur di Musim hujan’ Ahli pikir punya pandangan wawasan jauh kedepan.’ Bantuan Solusi Jitu, Para Cerdik-Pandai (cendekiawan)< Langka? Kemana kah, Gerangan Mereka?"

  4. Masalah PKL adalah masalah penghidupan. Orang daerah pergi ke Jakarta untuk mencari uang dengan segala cara antara lain sebagai PKL oleh karena manusia di Jakarta berjubel, semuanya butuh makan murah, jadi jual apa saja terutama makanan mesti ada yang beli. Oleh karena itu seribu PKL ditertibkan akan muncul seribu PKL yang lain yang pelakunya berasal dari dalam maupun dari luar Jakarta. Memang akhirnya harus tegas, jangan masalah PKL menjadi beban yang tak kunjung selesai bagi Pemprov DKI. Jadi harus dibuat peraturan yang lebih keras untuk menyetop urbanisasi dan yang mengatur keberadaan PKL yang sudah ada maupun untuk mencegah munculnya PKL baru.Kalau tidak demikian kita semua dibuat susah.Pak JB sudah terkenal perhatian terhadap PKL, oleh karena itu menjadi daya tarik bagi orang untuk menjadi PKL.

  5. Pak Wagub, itu pantai jakarta dengan kepulauan seribunya, kan masih luas di wilayah karang terumbu dan penghuni dalam laut. masih belum ada PKL. suruh PKL2 itu buka lapak saja di dalam laut. saya yakin para konsumen ikan2 akan sangat senang sekali menerima keberadaan PKL-PKL tsb pak ! 😀

  6. Hati-hati dengan rencana PKL 24 jam di lahan celah antar gedung Thamrin Sudirman.
    Siapa target konsumen PKL 24 jam ?
    Thamrin Sudirman pusat perkantoran prestisius yang harus terlihat BERSIH RAPI TERTIB
    (Suka tidak suka, terima tidak terima, segmentasi market memang kenyataan yg ada)
    Penertiban PKL memang harus dilakukan, selidiki oknum2 Pemprov DKI yg masih mengutip setoran dari PKL

  7. Bang JB penanganan PKL jangan sementara harus terus menerus ditertipkan yg bisa kontrol camat dan lurah jangan sampe oknum aparat kelurahan dan kecamatan duduk dikantor atau diwarung kopi dengan alasan kontrol lapangan heheheheee ketauan deh

  8. Juga pindahkan trotoar ke dalam halaman gedung-2….shg jln sudirman Thamrin ,kuningan, mt haryono, gatsu, s.parman, bs diper lebar…..dan semua pemilik gedung perkantoran harus mau taat demi kepentingan umum…..klo perlu beri kompensasi kemudahan….lancar…dki….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here