Cegah Korupsi, Harta Pejabat Harus Ditanya Asal-usulnya

9
284

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berbicara tentang tingginya angka korupsi di Indonesia. Untuk mencegah korupsi Ahok mengatakan bahwa pejabat tidak hanya cukup membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saja.

“LHKPN kan cuma laporan doang, enggak ditanya-tanya,” kata Ahok di Gedung Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Ahok menegaskan seharusnya seorang pejabat ditanya mengenai asal-usal barang yang dimilikinya. Misalnya, asal untuk pembelian rumah, kendaraan hingga pakaian si pejabat.

“Ingat dulu kasus Pak Gayus ada 500 ribu pegawai Pajak cuma buat laporan doang, seharusnya kalau mau jadi pejabat harus ditanyain. Benar enggak rumah kamu ada sekian, sertifikatnya, mobilnya sekian, dapatnya dari mana,” tutur Ahok.

Meskipun akhir-akhir ini profesi hakim sedang disorot karena Akil Moctar, mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan semua profesi pasti mengenal korupsi.

“Jadi sumber masalahnya itu (jangan di LHKPN saja), bukan hakim agung, hakim konstitusi,” pungkasnya.[Detikcom]

9 COMMENTS

    • nah kalo pakde jokowi jadi presiden tuh pns yg pinter dan berani pembuktian harta terbalek silakan diangkat jadi pegawai pajak, pegawai kpk, pegawai keuangan, yg lain geser ke departemen kering saja soalnya kan udah kaya sekian puluh tahun menyimpan harta ntah darimana ^_^

  1. Dear Pak Ahok,,,

    Korupsi itu harus dibabat dari tingkat paling rendah, seperti kelurahan,,,karena banyak pungli.
    Sulit sekali bagi kami yang orang kecil, memiliki dana yang pas2n untuk mengurus legalitas tanah yang kami jadikan tempat tinggal berpuluh2 tahun. Selalu berubah-rubah format surat. Untuk mendapatkan surat rekomendasi dan dilanjutkan ke proses pembuatan akta tanah , berulang-ulang,, hari ini bilang A seminggu kemudian bilang D…kelengkapan surat2 yang sudah dibuat sesuai contoh salah, tapi kalo diminta draft resminya,, cuma bilang nanti diberi, tapi nyatanya nihil,,, malah keluarkan pernyataan beda lagi,,, apa karena saya tidak mau memberi uang pelicin sekian persen dari NJOP yang mereka minta, makanya DIPERSULIT. Kalau memang tidak bisa diproses karena hal2 tertentu sprt peraturan pemda dsb, ya kami jelaskan toh pak,,, jangan dipersulit seperti ini, tidak jelas,,,saya sudah ke kecamatan dan BPN,, semua pernyataan nya beda-beda,,, mana yang bisa dijadikan pedoman,,, ditingkat kelurahan saja sudah diminta sekian persen…Jadi bapak jangan aneh kalo di DKI Jakarta banyak yang tidak punya surat Tanah, Cuma punya PBB saja… terutama rakyat menengah ke bawah. Semoga ada lagi pengurusan legalitas tanah yang diadakan Pemprov DKI yang ditangani langsung dan diawasi, semoga ada format2 surat2 baku terkait pengurusan tanah (dari format surat kesepakatan waris dsb, sehingga kami yang awam tidak dipermainkan dengan alasan, format surat “salah”). Itu sangaat membantu kami, karena jika di waktu2 biasa,,, sungguh luarrr bisaaaa sulitnyaa jika tidak ada uang banyak ditangan. Seluruh pegawai dari tingkat kelurahan ,,,, perlu diremajakan pak, jangan hanya pak / ibu lurah saja yang diganti, kasian jika mereka bersih tapi ada diantara aparat yang tidak baik, jadi percuma. saya tinggal dikelurahan Cipulir, kecamatan kebayoran lama, Jakarta selatan. Terima kasih pak sebelumnya. Semoga dibawah pimpinan pak ahok dan pak jokowi , rakyat kecil di DKI bisa lebih dimudahkan.

  2. Bicara tentang hal yang menyangkut masalah korupsi dinegara indonesia tercinta kita ini sudah sangat memprihatinkan..sy dapat mengatakan untuk menangani masalah korupsi ( koruptor ) dinegara ini jika masih menggunakan hukum yg berlaku sekarang, jangankan untuk menghilangkan korupsi, untuk meminimalisirpun akan sulit.krn disebabkan hukumannya sama saja dengan maling ayam..hanya ada 2 cara untuk meminimalkan korupsi dinegara ini :
    1. hukuman fisik dan dimiskinkan..
    dalam hal ini hukuman harus bertindak tegas dengan potong tangan sebelah..untuk membuat takut dan jera para koruptor, jangan kita hanya mengatakan melanggar HAM, tp apakah Ham tidak melihat akibat perbuatan dari koruptor tsb yg dpt membuat masyarakat miskin bertambah miskin yg akhirnya mati secara perlahan akibat kesejahteraan, kesehatan, pendidikan masyarakat yg semakin tdk terpenuhi..
    dinegara kita membunuh 1 org hukumannya bisa seumur hidup dan hukuman mati.. tp apakah koruptor tidak dikatakan membunuh,?, sy dpt katakan koruptor lebih sadis dari membunuh krn koruptor membunuh masyarakat banyak secara tidak langsung..
    2. hukuman sosial dan dimiskinkan..
    dalam hal ini, hukuman ini terarah kepada harga diri..seorang koruptor bila sdh adanya hukuman putusan dari pengadilan, maka seharusnya koruptor tersebut diambil 6 bulan dari masa hukumannya untuk menjalankan hukuman dijalanan dgn cara menyapu jalanan diwilayahnya setiap hari selama 6 bulan dgn menggunakan baju tahanan koruptor.. dan kaki dirantai serta tetap dalam pengawasan kepolisian.agar masyarakat jg dapat melihat tegasnya pemerintah dalam memberantas korupsi.
    jika hanya hukuman tahanan dan dimiskinkan,,,dimiskinkan hanya harta yg diketahui,, di negara ini 100 KTP pun bisa dibuat atas nama semu. ( apa susahnya bagi pejabat untuk membuat 100 KTP )ini negara bandit yg sdh banyak mafia dikalangan pejabat dari bawah sampai atasan..harta pun dibuat atas nama org lain..
    walaupun sy org miskin dan awam didunia politik, tp sy selalu mengikuti berita ttg negara ini,, negara yg kita cintai..
    NB : atasan lurus tidak selamanya ekor lurus,, banyak atasan yg lurus tp ekor tdk lurus..jika hukum masih spt ini… sampai bertanduk pun kucing tidak akan mengurangi korupsi,, yg ada semakin bertambah dan semakin parah..percuma terlalu banyak wacana menghapus korupsi, iklan anti korupsi..tp semua nol besar..kita dapat melihat setiap koruptor selalu menebar senyum, menggunakan mobil2 mewah yg dtg ke KPK, krn mereka tdk takut akan hukumannya.. hanya hukuman penjara yg dpt dibeli keringanan nantinya dan dimiskinkan harta yg diketahuI saja..
    maaf pak ahok.. anda pernah mengatakan pejabat harus melihat/ laporan harta terbalik..sy dpt katakan itu kurang top jurusnya walaupun sedikit bisa mengurangi..krn hal itu bisa di akalin dgn menggunakan cara2 mafia dunia underground..
    dari dulu tokoh panutan sy adalah :
    1. Bp. Prabowo
    2. Ibu. Megawati
    sekarang tokoh panutan sy bertambah 2.. dimana tokoh senior sy tsb tdk sia2 dalam memberikan 2 tokoh untuk jakarta baru..
    1, bp. jokowi
    2. bp. ahok..
    salut untuk jakarta baru..
    saran untuk bp.jokowi – ahok..
    * untuk pilpres 2014 :
    1. JOKOWI For President RI1
    2. AHOK For Governor DKI 1..
    NB : Tujuan agar semua wilayah pusat dikontrol oleh jokohok..
    * untuk pilpress 2019 :
    1. jokowi for president RI1
    2. Ahok For Vice president RI2
    garanti jakarta baru dan indonesia baru..
    negara indonesia akan menjadi negara maju..bukan lagi negara berkembang..Amin,
    BRAVO JOKOWI AHOK..You are the Best Leader for this country..

  3. Congratulation !!
    Ayo Kita Membuat MISKIN Para Koruptor, dan Membuat KAYA DUNIA AKHIRAT pejuang Sejati Pembela Rakyat seperti Pak AHOK… Tidak peduli SARA, seperti yang tersemat di kaki Burung Garuda “Bhineka Tunggal Ika”, Koruptor mesti kita gempur binasakan. Koruptor = Bandar Narkoba = Syaitan (Perusak Bangsa. Koruptor yang membuat Rakyat sengsara (asal muasal segalanya mulai dari banjir ibu kota, kemacetan, rumah bedeng, tawuran pelajar semuanya)

    Maju Terus Pahlawanku, Pak Ahok…

    Sebarkan bila ada yang mengancam-mu, RAKYAT INDONESIA di belakangmu…

  4. setuju dgn bang ade, sy mau mengurus surat tanah di kelurahana kebayoran lama, tetapi sy dengar dari warga terlalu banyak aturan dan dipersulit yg ujung2 nya uang buat suap.sehinnga sy malas untuk mengurus surat tanah krn tdk punya uang banyak ditangan,kepada pak ahok harap untuk bertindak tegas kepada pns2 nakal dimulai dari RW nya,.selama ini warga belum merasakan adanya perkembangan wilayah terutama lingkungan setiap RT di kelurahan kebayoran lama..mari pak jokowi ahok bersama sama kita basmi koruptor dari bawah samapai atasa, dari tingkat RW sampai jajaran pemprov DKI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here