Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan diujicoba di Ibu Kota.
Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan agar pengelolaan ERP diserahkan kepada swasta. Menurut Ahok, sapaan Basuki, cara itu dipilih agar jika terjadi kegagalan Pemprov DKI tidak rugi.
Kata Ahok, diusahakan sedapat mungkin ERP tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.
“Kami lagi siapkan TOR-nya. Kami punya BUMD. Pihak luar juga ada yang minat. Tapi kami tidak mau taro di APBD, suruh swasta dulu saja. Kalau kami dulu yang kelola, kalau gagal bagaimana. Ini barang baru, tidak jelas kan,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 9 Oktober 2013.
Nilai tender proyek ERP bisa sampai Rp2-3 triliun. Rencananya tender ERP akan dilakukan tahun ini. Meski demikian, Ahok tidak menjelaskan secara detail teknis pelaksanaan ERP itu, karena proses tender belum dilakukan.
“Mungkin nilai tendernya Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Kami ingin tahun ini, kalau bisa,” ucapnya. [Vivanews]
kok mahal amat yah, apa emang duit kita kerendahan nilainya yah? masa buat obu dsbnya gitu sampai 2-3T, kan mirip2 sistem deteksi pintu keluar masuk parkir kendaraan di Mal aja cmn lebih diperluas cakupan nya aja
kl tidak salah sistem OBU itu menggunakan teknologi terbaru n dpt di lacak lewat satelit. maka nya mahal. krn sistem ini lebih canggih. n hampir rata2 negara maju sdh mulai menggunakan ini (uda jarang yg mau menggunakan teknologi lama, krn perbandingan harganya selisih 60% saja)
Kemungkinan besar salah satu biaya yang terbesar adalah kamera pemantau karena kamera harus bisa mendeteksi kendaraan – plat nomor dan validitasnya (bukan palsu) – walaupun kendaraan dalam keadaan melaju dengan kecepatan tertentu (60 km/jam?) dan juga dimalam hari. Teknologi RFID saya perkirakan tidak memungkinkan.
Kalau mau murah ya buat seperti pintu tol ^_^, hanya terbayang antriannya.
terlalu banyak dan begitu sering demo2 masyarakat yang berakhir ricuh dan kemudian merusak fasilitas publik. akan sulit mencari perusahaan asuransi yang mau cover kerugian untuk kejadian2 tsb atau dipatok harga premi yang super duper tinggi. Jadi bila barang2 ERP memang sangat mahal, ketika terjadi demo anarkhis, pemprov DKI harus siap2 menanggung kerugian materi yang besar.
–
Ormas2 di Indonesia trutama di Jakarta khususnya, sangat anarkhis. dan tidak pernah jelas pendemo2 ormas itu benar2 warga DKI atau kiriman daerah lain untuk bikin ricuh Jakarta. selama aturan2 ini tidak dapat diterapkan penegakkan hukumnya, selama itu pula akan slalu pemerintah pusat & pemprov DKI menerapkan sistem2 canggih dengan fasilitas2 publik yang mahal tsb.
–
Plus, orang Indo itu canggih loh untuk membobol sistem karena pengawasan dan pemeliharaan peralatan rendah dan sembarangan. Jadi, kemungkinan rugi bandar sangat besar. Makanya Pak Ahok pun lebih suka bermain aman dalam hal menekan kerugian yang mungkin ditanggung kedepannya hehehehee…. smart move pak Wagub ! 🙂
ya mahal kan sistem yg terintegrasi..ga cuman pasang sana pasang sini..itu semua feature2 lengkap..terjamin
herannya pemerintah pusat qq Kementrian2 suka menghambat projec pemprov DKI Jakarta dengan birokrasinya yg bertele-tele, belum anggaran yg dijegal wakil partai di DPRD DKI Jakarta….semuanya malah ngrusuhi bukannya membantu lancar githu…! 🙁