Ahok.Org – Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi positif upaya beberapa direksi BUMD milik Pemprov DKI, PD Dharma Jaya, yang mengembalikan uang kerugian negara ke kas.
“Baguslah, bagus berarti,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/10/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut tidak tahu apakah kasus tersebut hanya diurus Inspektorat Pemprov DKI atau telah sampai kepada penegak hukum.
Ia mengatakan, akan segera memeriksanya. Namun, jika memang terbukti bersalah, Jokowi menegaskan tak akan mengintervensi terkait kasus hukumnya.
Jokowi menyerahkan kepada penegak hukum, baik kepolisian atau Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). “Kalau sudah dianggap melakukan kerugian negara atau korupsi ya urusan aparat. Saya ndak ikut-ikut,” ujar Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DKI Jakarta menemukan 14 temuan dengan 32 rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan negara PD Dharma Jaya. Dari 14 temuan tersebut, ditemukan adanya indikasi kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar.
Pelaksana Tugas PD Dharma Jaya Kusuma Andika membenarkan adanya temuan pengeluaran dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan oleh BPK RI DKI Jakarta itu.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW atau Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, menegaskan meski para direksi itu sudah mengembalikan sejumlah uang kerugian negara, namun tetap saja hukum harus ditegakkan. [Kompas.com]
Kalau tidak ketahuan tidak akan mengembalikan???
Jangan dijadikan kebiasaan dengan mengembalikan yang ketahuan urusan korupsi jadi beres!!!
Coba cek tender2nya termasuk tanah yang di Australia.
ini lemahnya Itwilprov dan kurang cepatnya penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan dalam bertindak dan menyikapi secara tegas. Ngandelin KPK doang, kurang effektiv, karena mereka mengincar yg lebih besar kasusnya!
lik Jokowi nang mbetha-wi
sawab’e kok krasa saiki
sing rumangsa ngorupsi
kok nggregeli bin ngutawatiri
apa yamadipati uga nyambangi?
pengin mbesuk apa ndisiki
marga melik ngendong lali
paugeran kabeh dilangkahi
arep bilahi…lha kok wedi
hiiiii……..
tanah di australia, sebelum dibeli, apakah terjadi pengalihan kepemilikan pd waktu dekat2 sebelum dibeli pemda????
harus di teliti itu….
Saya jadi teringat, biasanya perusahaan swasta kalau barang mati (tidak laku2) dijual ke perusahaan pemerintah dengan memberikan komisi ke managernya!
Pejabat lupa klo sekarang bukan sikumis lagi yg tdk mau tau atau tau sama tau korupsi bersama,sehingga baru sadar sekarang jokowi-ahok yg sangat peduli akan tranfaransi dan tdk mau terlibat/lindungi pejabat bermental kKN.