Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendesak Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) nol persen bagi setiap unit transportasi massal.
“Kita kejar terus pokoknya. Itu harus diberikan,” ujar Basuki seusai menghadiri Hospital Expo di JCC, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Padahal, lanjut Ahok, jika pemerintah pusat menerapkan pajak nol persen untuk unit transportasi massal, penambahan unit-unit transportasi massal bisa tidak hanya dapat dikerjakan oleh Pemprov DKI, tetapi juga operator transportasi swasta.
“(Pajak nol persen) sangat penting supaya pemilik transportasi massal bisa meremajakan sendiri mobilnya. Kalau enggak, ya susah karena pasti mahal. Ini malah mobil pribadi yang dimurahin,” ujarnya.
Kendati hingga saat ini pemerintah pusat belum memberikan jawaban pasti, Pemprov DKI, lanjut Ahok, tetap akan melakukan pengadaan transportasi massal. Salah satunya adalah ribuan unit bus sedang dan bus transjakarta akhir 2013 hingga awal 2014.
Permohonan keringanan pajak sudah pernah dimintakan sebelumnya untuk angkutan bajaj berbahan bakar gas. Tahun 2011 Pemprov DKI melakukan pengadaan ribuan unit bajaj berbahan bakar gas. Namun, pengusaha mengeluh lantaran harga per unitnya mahal, yakni Rp 60 juta.
Dinas Perhubungan DKI pun meminta keringanan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ke pemerintah pusat melalui Direktorat Pajak. Permintaan tersebut dipenuhi, yakni dengan mengurangi jumlah pajak dari jumlahnya 45 persen menjadi 25 persen saja meski Dishub DKI mengaku besaran pajak itu masih terlalu tinggi.
Bajaj berbahan bakar gas dikenakan PPnBM lantaran menggunakan bahan bakar gas. Moda transportasi lain yang menggunakan BBG pun akan dikenakan PPnBM sehingga harganya lebih tinggi. [Kompas.com]
Berita Lain: Terkait PKL Kota Tua Jakarta
Bravo koh Ahok.
Kami doakan agar perjuangannya berhasil.
Saya udah capek banget nunggu TJ lama nih.
Kalo tiap 5 menit sekali lewat pasti bisa mengurangi macet.
Makanya lebih baik segera Jokowi jadi Presiden 2014, supaya peraturan2 kementerian yg kurang bijaksana bisa dirubah, sehingga Indonesia Baru terwujuk, rakyat makmur, bukan golongan tertentu saja seperti pengusaha otomotif. Mereka kaya raya, rakyat menderita karena tidak bisa naik angkutan masal yg nyaman, aman, murah, dan cepat, karena terlalu banyak kendaraan pribadi tumpah dijalan raya.
justru yg banyak menghambat program pemprov DKI Jakarta adalah peraturan lama dan wewenang dari pemerintah pusat qq kementrian-kementrian dan ini adalah salah satu nya PAJAK untuk alat transportasi umum masal dianggap barang mewah…. !!! 🙁 Ini akibat tekanan dan lobby industri otomotiv kepada pemerintah pusat yg cuma monat manut doang….
Ayoo, presiden SBY , jelang akhir masa jabatan, berikan keputusan yg menguntungkan untuk rakyat banyak, ambil hati rakyat!
Masa kendaraan umum, pajaknya demikian tinggi.
Perhatikan jg, dana yg terhimpun di restitusi pajak, itu rawan korupsi, rawan calo pencairan, jgn dibiarkan modus berulang2 terjd…
soal pajak, apapun jenis dan namanya, selama objectnya menyangkut hajat masyarakat; dalam hal pemerintah berpihak kepada masyarakat, harus rendah, nihil atau diberi pajak minus (alias disubsidi).
dalam hal pemerintahan/organisasi apapun, hirarki yg lebih tinggi tidak bisa mengabulkan walau sudah diminta oleh hirarki dibawah, maka demi kebaikan, harus diumumkan alasan tidak/belum pengabulan dimaksud, dng bahasa yang lugas dan jelas dalam kejujuran; kalau masuk nalar, rakyat pasti mendukung. saya yakin.
salam,
Setelah membaca posting diatas.
Bajaj pengguna BBG dan transportasi umum koq jadi BARANG MEWAH??? Apa mungkin penalaran saya buruk, maklum peraturan pemerintah seringkali banyak istilah2 yang agak membingungkan.
Jika itu benar, apakah DPR atau menterinya yang kurang … ???
Pak Jokowi & Pak Ahok, waktu itu saya dengar either end of Oct or awal Nov mau mulai didatangkan trans j yg baru & bus2 baru untuk mengganti yg lama. Tapi sampai detik ini kok yang beredar tetap bus2 sampah lama yang cuma menuh2in & ngotor2in jakarta??
Terus bpk2 udah baca koran pagi ini ga kalau kemacetan jakarta udah memasuki tahap akut dan sangat parah? Setiap hari 89 unit motor bertambah di jalan, dan beberapa puluh unit mobil pribadi juga bertambah.
Memang para pembeli itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena saya pribadi juga kalau ada uang pasti lebih memilih beli kendaraan pribadi daripada naik kendaraan umum di jakarta yang seperti sampah.
Kalau menurut saya, impossible pemprov mau mulai menerapkan policy mengenai kendaraan pribadi setelah mrt rampung 5 thn lagi. Selama 5 tahun ke depan ini pertambahan jumlah kendaraan pribadi di jakarta akan semakin ga terkontrol, dan pemprov harus langsung take action, at least untuk meminimalisir dulu.
Saya tidak pernah suka bajaj. selain tidak aman dari jambret & rampok, juga keselamatan penumpang sangat rentan karna roda 3 tidak balance. sekali senggol langsung penyok, gepeng dan terjungkal. sebaiknya dihapus saja pak dan pasang pajak setinggi2nya untuk bajaj.
Saya setuju lebih mendukung pajak 0% untuk transportasi umum masal untuk kepentingan transportasi DKI. Pempus memang aneh dan sering menghambat banyak kepentingan