Ahok.Org – Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Susan Jasmine Zulkifli mendapatkan penghargaan pahlawan bidang pluralisme dari GP Ansor dan Taruna Merah Putih, karena dianggap berani memperjuangkan prinsip. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa penghargaan tersebut tak perlu diberikan.
“Enggak perlulah,” ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Dengan bercanda, ia mengatakan, seharusnya yang diberi penghargaan adalah warga yang menolak Susan menduduki posisi sebagai Lurah Lenteng Agung. “Enggak taulah. Mestinya yang larang,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu seraya terkekeh.
Ahok mengungkapkan alasan mengapa menganggap pejabat pemerintahan tidak perlu mendapatkan penghargaan. Seperti yang ia katakan saat menyabet Bung Hatta Award, seorang pejabat sudah disumpah untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sehingga, walaupun si pejabat melakukan sesuatu yang membanggakan, itu karena memang kewajibannya dan sesuai dengan sumpah jabatan.
“Kalau memang melakukan apa yang seharusnya, tidak perlu penghargaan. Sudah menjadi kewajiban,” jelas Ahok.
Lurah Susan sebelumnya gencar ditolak warga Lenteng Agung karena masalah perbedaan keyakinan. Namun, hingga saat ini, hal itu tidak mempengaruhinya dan tetap memimpin wilayah Lenteng Agung.
“Lurah Susan ini orang yang patut kita acungkan jempol karena berani untuk perjuangkan prinsipnya dan ideologi pluralisme,” ujar Ketua Umum Taruna Merah Putih Maruarar Sirait dalam acara Pentas Budaya bertema ‘Masih Adakah Pahlawan’ pada Minggu 10 November lalu.[ Liputan6.com]
Stuju sekali dengan pendapat pak Ahok. apa yang sudah menjadi kewajiban tugas seorang pejabat, tidak bisa lagi diberi penghargaan sebagai pahlawan. Tapi dapat penghargaan karna prestasi, itu lain cerita. boleh2 saja dong.
masuk akal pak ahok. permainan psikologis. warga harusnya yg diberikan penghargaan, krn bukti nya susan masih menjadi lurah.
Bhinneka Tunggal Ika leading away
maaf sedikit keluar dri topik,,, klw bisa pak wagub,,, di setiap ada rapat khususnya rapat paripurna,, di sediakan kamera pengintai,,,dimana kamera tersebut akan menyoroti aksi para anggota dewan dalam mengikuti rapat,,,jika terlihat tidur, diberikan sanksi,,, jika tidak ikut rapat,,,tlong di tanyakan alasannya dan jika perlu di copot dari jabatannya,,,,,masalahnya selama ini banyak anggota dewan yang gak ikut rapat,justru mereka aktif dalam mempersiapkan dirinya utk ikut dalam pemilu legislatif,seperti mencari muka dihadapan rakyat khususnya rakyat daerah pemilihannya.,.,.sekian dan terima kasih
kita coba melihat dari sisi sebaliknya dari yang dikatakan ahok;
bagi mereka, pejabat yang karena jabatannya, mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan/tugas/aksi/bersikap dst; bahwa mendapatkan gaji/imbalan/fasilitas/hak melebihi warga umum untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak/kurang/asal-asalan/tidak tuntas dalam melaksanakan tugas dimaksud (apalagi demi citra/citra yang bukan piala perfilm-an), saya pikir n melalui kesempatan ini mengusulkan untuk di “anugerahi” penghargaan oleh segenap rakyat indonesia n diumumkan secara luas. karena dia-nya ini adalah bibit/calon potensial untuk “pengurus” negara/pemerintah/kepentingan bangsa dst, sehingga masyarakat dapat dengan jelas mengikuti tracknya, merecord-nya n mengawalnya sepanjang kiprahnya dinegeri ini, sampai ada perubahan yang menjadikannya sebaliknya.
salam,
empat piral kebangsaan harga mati di repubrik indonesia yang kita cintai ini.sekarang rakyat indonesia sudah pintar semuanya tidak di bodohin oleh partai partai politik yang mengatasnamakan agama.saya menghimbau elit politik yang fanatik, bernuansa agama itu sudah basi marilah kalian bertobat tidak berlaku lagi di repubrik ini.maju terus jakarta baru.
dalam kasus Lurah Susan, fenomena ini memanas karena mendekati 2014, jadi ada provokator yg mengarah kesana dalam order pendulangan suara di pemilu 2014 nanti… 🙁