Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014 sebesar Rp 2,441 juta. Walau buruh melakukan demo dan mengadu ke berbagai pihak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan Joko Widodo tidak akan merevisi UMP DKI 2014.
“Enggak ada. Kita enggak mau revisi,” tegas Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Penetapan nilai UMP yang tidak jauh dengan nilai KHL 2013, yaitu Rp 2,2 juta itu, menurut Basuki, bukan berarti Pemprov DKI tidak membela buruh. Sebuah kebijakan yang dibuat harus dapat berpihak kepada seluruh masyarakat. Sementara berjuta-juta warga DKI tidak hanya dari unsur buruh saja yang harus dibela kepentingannya.
Apabila DKI merealisasikan tuntutan buruh yang menginginkan nilai UMP mencapai Rp 3,7 juta, Basuki menjamin akan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya. “Tapi, kami juga tidak ingin ada perusahaan yang tutup, menyusahkan warga yang lain,” kata Basuki.
Salah satu penyebab munculnya pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota, kata Basuki, juga karena mereka telah di-PHK oleh perusahaannya. Perusahaan itu merasa tidak lagi mampu membayar upah para pekerjanya sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan.
Permasalahan buruh yang di-PHK ini berhubungan dengan upaya Pemprov DKI untuk mengantisipasi arus urbanisasi ke Ibu Kota. Basuki menyarankan untuk warga yang menginginkan hijrah ke Jakarta agar memiliki materi dan kemampuan secara baik. Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu membayar buruh sesuai dengan nilai UMP, disarankan untuk pindah ke kota lainnya yang nilai UMP-nya lebih rendah.
“Masalah kita di Jakarta, butuh banyak pabrik yang bisa bayar di atas KHL. Jadi, kalau mereka mau hengkang, kita senang. Tapi, hengkangnya mesti bertahap,” kata Basuki.[Kompas.com]
Coba dipikirkan, gimana dibuat jaminan sosial bagi masyarakat, seperti di negara-negara maju (yang bukan komunis).
.
Supaya ada kepastian hidup.
.
Adanya kepastian hidup bagi setiap warga, maka ada perubahan yang besar pada segi mental dan moral.
Bung komen, bedakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pak Ahok & Pak Jokowi itu CUMAN pemerintah daerah khusus DKI TOK. jadi jelas ada keterbatasan ruang & gerak dalam mengambil kebijakan. Ganti dulu Presiden, Wapres dan para kabinet menteri yang tidak kerja sama sekali itu, baru kita bicara sola jaminan sosial bagi masyarakat. semua ini kan efek domino. harus pusat yang berperan. bukan daerah. makanya, jangan salah pilih pimpinan lagi seperti 2x pemilu terakhir ini.
Coba dipikirkan, bandingkan tingkat/nilai produktivitas buruh indonesia, ga usah ke negara maju, sekitar ASEAN saja dimana yang upahnya lebih rendah juga banyak (yang bukan komunis).
.
Indonesia meringkup di tingkat terbawah, padahal upahnya termasuk tinggi dibanding negara lain yang produktivitasnya diatas indonesia serperti Vietnam, dan Thailand
Kalau mau gaji gede ya jangan jadi buruh, jadi koruptor atau jadi pelacur aja…
coba resep dalam impian saya semalam ini :
kalau outpun seseorang dapat meningkat 3 X lipat, kasar hitung nilainya 3X nya.
tanpa banyak pertimbangan, bisa dipastikan si pekerja akan membawa pulang minimal 2X UMP.
sisa 1X UMP, dikelola untuk segala macam jaminan bagi kepentingan si pekerja, semisal premi-2 asuransi, kesehatan, pendidikan, hari tua dst, dst.
sipekerja bukan harus menambah jam kerjanya, melainkan a.l. meningkatkan efiseensi pada rentang waktu yg sam(juga waktu istirahat), metode kerja yg smart, keterampilan
…..sambungan
yg ditingkatkan.
hal ini memungkinkan utk terlaksana; coba perhatikan perbandingan output perorangan pekerja kita dng pekerja misalnya : korsel, taiwan, cina, singapura, thailand hongkong dst.
pemerintah yg pro kesejahteraan rakyat pasti mau membantu meningkatkan performance para pekerja.
tapi, bagi sipekerja sendiri, persoalan tidak cukup hanya meningkatkan kecerdasan dan skill saja, melainkan yang terutama mentalitas, karakter. yg ini, tergantung pada apa or siapa ya??
salam,
Stop semua sampai disini. Jgn dilanjutkan terus. Yg demo aja ga sampai 5% dr total buruh. Itu yg demo buruh bayaran atau hasil sweeping paksaan. Coba liat arti buruh di kamus besar bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id/buruh kalau mau demo suruh semua direktur perusahaan turun.. Kan dia jg buruh hauahahahha…
boro2 ikut ump, mau nuntut upah naik sedikit az susah,, banyak pekerja yg masih dibawah ump jkarta,,dibawah 2 jt, bahkan ada yg dibawah 1 jt..bekerja sudah 10 tahunan,,mau nuntut upah naik sedikit az langsung di ancam tutup pabrik..dimana tugas fungsi disnaker..???pantas az buruh banyak demo,,krn melaporkan ke disnaker selalu jadi arsip bulan2an yg akhirnya jd sampah..krn masih banyak pns2 di disnaker yg korupsi bermain dgn pengusaha.. ini lah fakta yg ada dilapangan..sehingga buruh tersebut mau tdk mau harus bekerja krn kebutuhan hidup keluarga dan sulitnya mencari lapangan kerja..