DKI Ajak Warga Rembukan Jakarta Baru

Ahok.Org – Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Rembuk Provinsi 2013, mulai Kamis (28/11/2013) besok. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, rembuk provinsi itu bertujuan untuk menjaring aspirasi seluruh stakeholders atau pemangku jabatan dalam membangun Jakarta bersama-sama.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sektor swasta terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan,” kata Irmansyah, di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Rembuk Provinsi DKI Jakarta akan dilaksanakan ke dalam tiga tahapan. Antara lain public hearing I yang digelar Kamis besok di ruang diorama Monumen Nasional (Monas) Jakarta, mulai pukul 08.30 hingga 12.30.

Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memimpin pelaksanaan rembuk provinsi. Di hari pertama, public hearing akan dihadiri sebanyak 1.500 peserta. Sebagian besar undangan pun telah disebar melalui kelurahan. Setiap kelurahan mengirimkan empat orang perwakilannya.

“Sisanya, didistribusikan kepada perwakilan organisasi masyarakat, organisasi profesi, mahasiswa dan pemuda, dan lain-lainnya,” kata Irmansyah.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan public hearing kedua pada (2/12/2013). Di public hearing kedua, pesertanya sebanyak 150 peserta. Mereka perwakilan Pemda sekitar Jakarta, seperti Bogor, Tangerang, dan Depok; asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat.

Setelah dua public hearing itu, akan dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) pada (4-6/12/2013) dan dilanjutkan penyampaian hasil pada Kamis (12/2/2014). Adapun tema yang diusung melalui kegiatan ini adalah “Bersama Membangun Jakarta Baru”.

Tujuan lain pelaksanaan rembuk provinsi itu untuk memberi kesempatan kepada warga berembuk bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan klasik ibu kota. Dengan demikian, warga yang selama ini memiliki pemikiran atau gagasan, dapat menyampaikannya dan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pakar, untuk selanjutnya dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.

“Jadi, konsepnya mirip seperti public hearing lainnya atau tanya jawab satu tahun Pak Jokowi kemarin. Tapi, nanti Pak Gubernur yang akan bertanya kepada masyarakat,” kata Irmansyah.[Kompas.com]