Ahok.Org – Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama berjanji akan memberikan kejutan terkait lelang jabatan kepala sekolah hari ini. Ketika janjinya ditagih, ia malah mengundur waktunya.
“Nggak jadi deh, soalnya besok libur. Aku lupa besok libur,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/1/2014).
Ketika didesak lebih lanjut apakah semua peserta lelang Kepsek akan mengikuti tes ulang, ia pun membenarkan hal tersebut.
“Pasti dong tes ulang, tes semua,” lanjutnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga membenarkan bahwa akan ada tes tambahan terkait lelang kepala sekolah. Tes yang diberikan adalah tes akademik.
“Kemungkinan akademik, poin akumulasi kemungkinan dibobot,” kata Made di Balai Kota.
Ketika ditanya tentang hasil investigasi lelang kepsek pada Rabu (8/1/2014), Ahok berjanji akan memberi kejutan pada hari ini.
“Pokoknya nanti lihat, Senin ada kejutan,” kata Ahok.
Dalam lelang jabatan kepsek setingkat sekolah menengah atas di Jakarta, pelaksanaan tes kompetensi bidang sudah digelar pada 13 dan 14 Desember lalu. Dari tes yang diikuti oleh 1.467 peserta itu, sebanyak 928 orang lolos dan yang gagal 539 orang.
Peserta yang lulus selanjutnya mengikuti tes manajerial yang dilangsungkan pada 17 hingga 31 Desember 2013. Setelah itu dilanjutkan dengan rangkaian tes-tes Lain berupa dengar pendapat dan sidang oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). [Detikcom]
senin kejutannya malah dapat banjir air dimana2
Mohon pak Ahok berikan sangsi yg tegas kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto, karena kadis tersebut tdk bisa satu visi misi dalam membangun Jakarta Baru, yg jujur transparan dan adil, Taufik masih sering membiarkan padahal tahu bahwa (PUNGLI) sering terjadi di tingkat (Kasi DIKDAS Kecamatan) Kepala Seksi Pendidikan Dasar se-DKI Jakarta, bahkan memberikan nasihat pengarahan kepada para KASI DIKDAS tentang menjauhkan dari pungli pun tidak pernah di lakukan hal ini terbukti sampai saat ini para KASI DIKDAS KECAMATAN sering memalak-malak dengan dalih uang MONITORING kepada para Kepala Sekolah SD Negeri se-Jakarta bentuk pungutan atau pungli bisa bermacam-macam ada yg namanya uang GUGUS, UANG K3S, yang semua itu harus setor per bulannya rutin kalo skg belum turun uang apa-apa, tetapi ketika turun uang setelah APBD DKI disahkan barulah kami para Kepsek wajib membayar rapelan jatah pungli Kasi DIKDAS Kecamatan tersebut, belum lagi kalo ada penempatan mutasi kepsek SD Negeri internal kecamatan, siapa Kepsek berani bayar paling mahal maka dia akan mendapatkan sekolah dengan jumlah murid banyak, dgn murid banyak maka uang BOS dan uang BOP akan otomatis juga banyak, tetapi jika kepsek SD Negeri tidak mau membayar uang sogokan maka ia akan selamanya mendapatkan sekolah dengan jumlah murid yg sedikit berarti ini pemasukan bos dan bop juga otomatis sedikit, karena bos dan bop di hitung berdasarkan jumlah murid di suatu sekolah, ini jadi ajang MODUS PUNGLI GAYA BARU TAPI MODUS LAMA dalam mencari uang tidak halal para Kasi DIKDAS Kecamatan….Mohon kepada Pak Ahok tolong di UNDANG RAPAT PENGARAHAN Kepada Para Kepala SEKSI DIKDAS Se-Kecamatan di Wilayah DKI Jakarta, bertempat langsung di BALAIKOTA berikan mereka nasihat sekaligus teguran dalam rangka supaya agar kelakukan mereka dapat berubah, mengapa mesti pak Ahok yg ngundang para Kepala Seksi DIKDAS Kecamatan?…karena Kadis Pendidikan DKI Taufik tidak punya nyali penakut utk menegur menasihati para Kepala SEKSI DIKDAS Kecamatan utk STOP PUNGLI uang BOS dan uang BOP, ada apa yah?….pasti tahu sendiri jawabannya…..mengapa Taufik takut gak bernyali utk menertibkan kondisi ini, oleh karena itu mohon kepada pak Ahok jika seandainya nanti ada pergantian Kepala Dinas Pendidikan DKI yang baru pilih yang Jujur Berani Tegas terhadap pemberantasan pungli uang BOS dan uang BOP uang sekolah sering di minta-mintain stop saatnya berubah, jika tidak berubah maka Kadis Pendidikan DKI yg akan memecat kamu sebagai Kasi DIKDAS kecamatan hal itu akan memungkinkan kalo kita Jakarta Baru memakai Kadis Pendidikan DKI Baru, kalo pake lagi Taufik sih sama juga bohong pro status quo taufik mah, gaya-gaya an nya masih pake cara-cara lama, begitu juga Kasudin DIKDAS sering minta-mintain uang kontribusi ke Kepsek SD Negeri di Jakarta seperti acara Lebaran Betawi K3S harus setor sekian rupiah, Tea Walk jalan-jalan ke puncak Gunung Mas bayar sekian para kepala sekolah di paksa dengan perwakilan K3S Kecamatan wajib mengirimkan perwakilan seperti dalam Tea Walk Sudin DIKDAS JAKBAR di Puncak Gunungb Mas Jawa Barat…..kodisi-kondisi ini bisa di tertibkan jika Kadis Pendidikan DKI di isi oleh orang baru yang punya KOMITMEN BERANI BERANTAS PUNGLI KEPSEK SD NEGERI terhadap uang BOS dan uang BOP nya, mohon kiranya pak Ahok merespon keluhan ini dan bisa di jadikan bahan penilain jika nanti akan mengganti KADIS PENDIDIKAN DKI yang baru agar jangan sampai salah pilih orang…kalo salah pilih maka akan LESTARI PUNGLI UANG BOS DAN UANG BOP di SD NEGERI ini..suara sama jiga di ungkapkan oleh teman-teman para Kepala Sekolah SMP NEGERI yang sering jadi korban pungli mulai dari buku rapot kelas 7 wajib bayar ke oknum, ijasah juga harus setor sekian ke oknum…kepsek SMPN wajib membayar itu semua ke oknum, kalo ke anak murid tetap kita gratis kan, tetapi utk SPJ BOS, SPJ BOP tdk boleh di masukkan bayar buku rapot kelas 7 dan bayar ijasah di kali kan sekian rupiah di kali jumlah murid kelas 9 SMP NEGERI. Mohon pak Ahok STOP kondisi seperti ini yg sebenarnya terjadi di lapangan. Mohon segera di lakukan langkah-langkah yg tegas berani dari pak Ahok utk merubah kultur BIROKRASI PENDIDIKAN DKI..di tunggu realisasinya pak Ahok!
Sekedar saran, Datanglah ke Balai Kota, mungkin janjian dulu via surat jk anda tdk ingin identitas terungkap.
Sampaikan detailnya, bgmana modus dan cara mereka terima uang dsb. Nanti gw yakin, pak Ahok bisa koordinasi, tikus2 itu harus dijebak, ditangkap, dimiskinkan…
Pendidikan pondasi bangsa, org2 spt itu, bisa meruntuhkan bangsa…harus di enyahkan jk masih tdk mau jg bertobat!!
KALAU KOMPLEN INI BENER,NAMANYA NANTANG!!!HAJAR BLEHHHH…..
Ini 100% bener banget malah masih bnyak modus lainnya. mending SPJ semuanaya di online aja biar masyarakat bisa nilai sekolah mana yg mark-up dan peruntukannya ngga jelas. sekarang sie kecamatan dan K3S bisa main dan sekoalh terpaksa buat stempel palsu untuk pembelian barang laporan BOP/BOS. Pak Ahok tolong di Hajar oknum yg menggrogoti bantuan2 ini.